1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

More documents

Recommendations

Info

terj adi di m as a mendatang, sudah menjadi prasyarat mutlak.Daya imajinasi organisasi merupakan kekuatan yang paling handal. Organisasi yang memiliki kreativitas yang orisinal dan mampu mengembangkan pandangan perspektif jauh ke depan, atau organisasi yang memiliki visi yang tepat akan mampu bertahan dalam persaingan. Manusia kembali menjadi asset organisasi yang paling berharga, khususnya mereka yang memiliki kemampuan kreativitas dan imajinasi yang prima sesuai dengan tantangan masa depan yang dihadapi. Apabila diproyek sikan pada perjalanan sejarah k ehidupan bangsa dan negara Indonesia, pengamatan empiris menunjukkan bahwa Indonesia tidak terlalu gagal dalam berkompetisi baik pada peradaban agraris (secara alamiah Indonesia sebagai negara agraris yang luas dan kaya ragam tanamannya), pada peradaban industri (pernah menjadi salah satu singa ekonomi dari Asia dalam pembangunan industri berkat oil boom tahun 1980-an), serta peradaban informasi (termasuk terdepan di Asia di bidang pembangunan telekomunikasi melalui peluncuran satelit Palapa guna memantapkan sistem informasi wilayah Nusantara yang begitu luas. Sedangkan yang gagal, bahkan menterpurukkan Indonesia ke dalam krisis multi dimensi pada tahun 1997, adalah dalam hal mengikuti peradaban produktivitas, di mana Indonesia gagal memanfaatkan era oil boom secara optimal karena merajalelanya praktek korupsi, k olusi dan n ep o tis m e; m odal pem bangun a n nasiona l tidak dit an gan i s ecar a profesional, bahkan digerogoti atau dijarah sedemikian rupa sehingga secara kumulatif produktivitas pembangunan nasional jauh di bawah nilai modal yang dikeluarkan. Rendahnya produktivitas nasional menjadi semakin dirasakan ketika surutnya modal pembangunan diantisipasi dengan berbagai skim pinjaman luar negeri, di mana ketika berbagai pinjaman luar negeri dilakukan bertahun-tahun mulai jatuh tempo sangat dirasakan betapa tingkat produktivitas Indonesia jauh di bawah nilai jumlah kumulatif hutangnya. Ironisnya, dalam jumlah yang cukup besar modal pinjaman luar negeri tersebut telah menjadi jarahan para konglomerat hitam yang berkolusi dengan penguasa dan terjadi capital flow ke luar negeri, dan aneh bin ajaib (sangat bertentangan dengan nilai-nilai universal baik di bidang hukum, moral, politik, bisnis, maupun etika), modal tersebut tanpa ada yang mampu menghalangi (seluruh bangsa hanya menonton) telah berubah fungsi menjadi faktor modal pendukung produktivitas dan menciptakan income di berbagai negara lain, yang keseluruhan pembayaran hutangnya tetap terbebankan pada pundak rakyat Indonesia. E. Kinerja Kebijakan Publik dari Perpektif Keuangan dan Good Governance Dalam mengukur kinerja atau tingkat keber hasilan pencapaian tujuan kebijakan publik, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut : Pertama, kebijakan 38
publik sebagai format administrasi publik indikator keberhasilannya bisa diukur dari kaidah-kaidah dan parameter administrasi yakni efisiensi dan efektivitas; namun dalam praktek mengukur perbandingan terbaik antara input dan output untuk menentukan efisiensi dan efektivitas kegiatan sosial merupakan hal yang tidak mudah, bahkan kadangkadang bias karena sesuai dengan ragam sifatnya ada kegiatan pelaksanaan kebijakan publik yang bersifat sepenuhnya spending (seperti bidang keamanan), jadi lebih relevan faktor efektivitas daripada efisiensinya; demikian sebaliknya bagi pelaksanaan kebijakan publik yang bersifat earning keberhasilannya sepenuhnya harus diukur pada faktor efisiensinya. Kedua, orientasi dari kebijakan publik adalah kehidupan dan p e n g h i d u p a n y a n g b e r k u a l i t a s , d a n d a m p a k n y a m a m p u m enduk ung k egiatan p en ye -lengg araa n pem erintaha n n e gara, k elan gsun g an d an perkembangan hidup negara; hal tersebut berarti kinerja pelaksanaan kebijakan publik baik yang bersifat spending maupun earning kesemuanya bermuara pada kehidupan masyarkat yang berkualitas karena terciptanya sumber penghidupan masyarakat (income) oleh kegiatan produksi ekonomi nilai tambah, sehingga tercipta sistem moneter, fiscal dan perpajakan yang sehat yang mampu mendukung penyelenggaraan dan kelangsungan hidup negara. Ketiga, pelaksanaan kebijakan publik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara dan dari sudut aparatur pemerintahan pada dasarnya adalah k egiatan pelayanan publik (public service delivery), dengan paradigma pelayanan adalah awal keberdayaan masyarakat', sesuai dengan fitrah atau konsep universalnya birokrat sebagai public servant. Dalam negara yang cenderung memilih aplikasi sistem ekonomi liberalis seperti Indonesia, walaupun belum mencapai kesepakatan "bulat", letak daya dukung pelayanan publik sebagai sumber kehidupan dan pertumbuhan negara sifatnya tidak langsung tetapi melalui tahapan atau gradasi (Gambar 1.), sebagai berikut : Gambar 1 : Gradasi dan Siklus Pelayanan Publik sebagai Sumber Kehidupan dan Pertumbuhan Negara I N P U T K O N V E R S I O U T P 39
Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
Page 3 and 4: pekerjaan administrasi negara yang
Page 5 and 6: Faktor keempat adalah sumber daya m
Page 7 and 8: (GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
Page 9 and 10: kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
Page 11 and 12: perundang-undangan di Nederland. 14
Page 13 and 14: tepat untuk naik banding guna mempe
Page 15 and 16: mendahulukan kesejahteraan umum den
Page 17 and 18: pensiun dan biasanya ditanamkan unt
Page 19 and 20: yang lebih baik. Pada organisasi pu
Page 21 and 22: 8. Effectiveness and efficiency. Pr
Page 23 and 24: digunakan di dalam manajemen sumber
Page 25 and 26: dikembangkan pada organisasi-organi
Page 27 and 28: Program Pem bangun a n da erah, Ren
Page 29 and 30: menyusun jabatan dan fungsi yang le
Page 31 and 32: 12. Tata pemerintahan yang memiliki
Page 33 and 34: usaha yang lebih menguntungkan seke
Page 35 and 36: (c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
Page 37: kajian dan literature akhir abad 20
Page 41 and 42: moneter, fiscal dan perpajakan memp
Page 43 and 44: Referensi Anderson, James E. (1979)
Page 45 and 46: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
Page 69 and 70: Masyarakat harus memberikan respon
Page 71 and 72: kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
Page 73 and 74: akan terus berkembang, sesuai denga
Page 75 and 76: sejumlah harapan yang besar dari ra
Page 77 and 78: melalui wacana partisipasi, konsep
Page 79 and 80: Bahakan belakangan ini kita juga se
Page 81 and 82: Dalam perkembangan selanjunya, mela
Page 83 and 84: masyarakat sipil Indonesia masih sa
Page 85 and 86: (1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
Page 87 and 88: mengambil peran sebagai penyelengga
Page 89 and 90:
Adapun tata cara pengajuan masukan
Page 91 and 92:
undang-undang secara keseluruhan at
Page 93 and 94:
14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
Page 95 and 96:
setiap bangsa. Selama ini konsep go
Page 97 and 98:
Proses yang mengawali pembentukan p
Page 99 and 100:
penelitian yang komprehensif agar p
Page 101 and 102:
mengenai suatu masalah, sehingga be
Page 103 and 104:
yang efektif. Untuk itu harus ada s
Page 105 and 106:
Tentang Pembentukan Peraturan perun
Page 107 and 108:
secara historis telah tumbuh dan be
Page 109:
Naisbitt, John, Global Paradox: Sem
show all

1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?