1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ... 1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
masyarakat yang adil dan makmur. b. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antarPenyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang dapt merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, s ehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya. Ketentuan-ketentuan Pokok UU No.28/1999: a. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, (menteri, gubernur, hakim)dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya bcrkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. b. Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. c. Asas Umum Pemerintahan atau Penyelenggara Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi : (1) asas kepastian hukum, (2) asas tertib penyelenggara negara, (3) asas kepentingan umum, (4) asas keterbukaan, (5) asas proporsionalitas, (6) asas profesionalitas, dan (7) asas akuntabilitas. d. Amanat untuk dibentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara (KPKN) sebagai lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. e. Hak setiap Penyelenggara Negara: (a) Menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (b) Menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan, dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat. (c) Menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya. (d) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. f. Kewajiban setiap Penyelenggara Negara : (a) Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatan. (b) Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat. 34
(c) Mclaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. (d) Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. (e) Melaksanakan tugas tanpa membedaka-bedakan suku, agama, ras. dan golongan. (f) Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrihbaik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan k etentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (g) Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. g. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk : (a) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara. (b) Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara. (c) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara. (d) Hak memperoleh perlindungan hukum, dalam mewujudkan hak-haknya. h. KPKN mempunyai fungsi untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan n egara. i. KPKN mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara. V. Analisis Prospek Implementasi Good Governance Dalam kaitannya dengan konsep Good Governance tersebut menarik untuk disimak apa yang dikemukakan Dudley Lynch dan Paul L.Kordis (1988) bahwa peradaban global yang menentukan survive atau posisi terdepanterbelakangnya suatu bangsa dan negara di tengah komunitas dunia internasional telah mengalami beberapa tahapan gelombang perubahan, mulai dari (1) Peradaban agraris, suatu era peradaban yang sangat tergantung pada tingkat kerajinan atau kerja kerasnya (kekuatan otot) suatu bangsa dalam mengolah sumber daya yang dimilikinya. Pada era ini kehidupan manusia berhasil mengalami perubahan besar sebagai dampak dari perobahan pola dan tata cara kehidupan umat manusia di dunia yang dalam berbagai referensi disebut sebagai revolusi hijau. Ciri menonjol dari peradaban ini adalah keberhasilan yang diperoleh dari ketekunan, kerja keras sumber daya manusia dalam mengelola resources alam yang daya coverage-nya 35
- Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
- Page 3 and 4: pekerjaan administrasi negara yang
- Page 5 and 6: Faktor keempat adalah sumber daya m
- Page 7 and 8: (GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
- Page 9 and 10: kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
- Page 11 and 12: perundang-undangan di Nederland. 14
- Page 13 and 14: tepat untuk naik banding guna mempe
- Page 15 and 16: mendahulukan kesejahteraan umum den
- Page 17 and 18: pensiun dan biasanya ditanamkan unt
- Page 19 and 20: yang lebih baik. Pada organisasi pu
- Page 21 and 22: 8. Effectiveness and efficiency. Pr
- Page 23 and 24: digunakan di dalam manajemen sumber
- Page 25 and 26: dikembangkan pada organisasi-organi
- Page 27 and 28: Program Pem bangun a n da erah, Ren
- Page 29 and 30: menyusun jabatan dan fungsi yang le
- Page 31 and 32: 12. Tata pemerintahan yang memiliki
- Page 33: usaha yang lebih menguntungkan seke
- Page 37 and 38: kajian dan literature akhir abad 20
- Page 39 and 40: publik sebagai format administrasi
- Page 41 and 42: moneter, fiscal dan perpajakan memp
- Page 43 and 44: Referensi Anderson, James E. (1979)
- Page 45 and 46: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
- Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
- Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
- Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
- Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
- Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
- Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
- Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
- Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
- Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
- Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
- Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
- Page 69 and 70: Masyarakat harus memberikan respon
- Page 71 and 72: kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
- Page 73 and 74: akan terus berkembang, sesuai denga
- Page 75 and 76: sejumlah harapan yang besar dari ra
- Page 77 and 78: melalui wacana partisipasi, konsep
- Page 79 and 80: Bahakan belakangan ini kita juga se
- Page 81 and 82: Dalam perkembangan selanjunya, mela
- Page 83 and 84: masyarakat sipil Indonesia masih sa
(c) Mclaporkan dan mengumumkan kekayaannya<br />
sebelum dan setelah menjabat.<br />
(d) Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.<br />
(e) Melaksanakan tugas tanpa membedaka-bedakan<br />
suku, agama, ras. dan golongan.<br />
(f) Melaksanakan tugas dengan penuh rasa<br />
tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan<br />
tercela, tanpa pamrihbaik untuk kepentingan pribadi,<br />
keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak<br />
mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang<br />
bertentangan dengan k etentuan peraturan<br />
perundangundangan yang berlaku.<br />
(g) Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi,<br />
dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai<br />
dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang<br />
berlaku.<br />
g. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk :<br />
(a) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi<br />
tentang penyelenggaraan negara.<br />
(b) Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil<br />
dari Penyelenggara Negara.<br />
(c) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara<br />
bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara<br />
Negara.<br />
(d) Hak memperoleh perlindungan hukum, dalam mewujudkan<br />
hak-haknya.<br />
h. KPKN mempunyai fungsi untuk mencegah praktik<br />
korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan n<br />
egara.<br />
i. KPKN mempunyai tugas dan wewenang untuk<br />
melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara<br />
Negara.<br />
V. Analisis Prospek Implementasi Good Governance<br />
Dalam kaitannya dengan konsep Good Governance<br />
tersebut menarik untuk disimak apa yang dikemukakan<br />
Dudley Lynch dan Paul L.Kordis (1988) bahwa peradaban<br />
global yang menentukan survive atau posisi terdepanterbelakangnya<br />
suatu bangsa dan negara di tengah komunitas<br />
dunia internasional telah mengalami beberapa tahapan<br />
gelombang perubahan, mulai dari (1) Peradaban agraris,<br />
suatu era peradaban yang sangat tergantung pada tingkat<br />
kerajinan atau kerja kerasnya (kekuatan otot) suatu bangsa<br />
dalam mengolah sumber daya yang dimilikinya. Pada era ini<br />
kehidupan manusia berhasil mengalami perubahan besar<br />
sebagai dampak dari perobahan pola dan tata cara<br />
kehidupan umat manusia di dunia yang dalam berbagai<br />
referensi disebut sebagai revolusi hijau. Ciri menonjol dari<br />
peradaban ini adalah keberhasilan yang diperoleh dari<br />
ketekunan, kerja keras sumber daya manusia dalam<br />
mengelola resources alam yang daya coverage-nya<br />
35
Change language