1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu
yang menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme,
yang melibatkan para pejabat negara dengan para
pengusaha sehingga merusak sendi-sendi
penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek
kehidupan manusia.
d. Bahwa dalam rangka rehabilitasi seluruh aspek
kehidupan nasional yang berkeadilan, dibutuhkan
penyelenggara negara yang dapat dipercaya
melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para
pejabat negara dan mantan pejabat negara serta
keluarganya yang diduga berasal dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme dan mampu membebaskan diri
dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
B e b e r a p a k e t e n t u a n p o k ok T a p M P R R I N om o r
X I / M P R / 1 9 9 8 ya n g mendorong terciptanya kepemerintahan
yang baik :
a. Penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif,
legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan
tugasnya dengan baik dan bertnggung jawab kepada
masyarakat, bangsa, dan negara.
b. Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut penyelenggara
harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu
membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
c. Untuk menghindarkan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme, seseorang yang dipercaya menjabat suatu
jabatan dalam penyelenggaraan negara harus
bersumpah sesuai dengan agamanya, harus
mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum
dan sesudah menjabat.
d. Pemeriksaan atas kekayaan sebagaimana dimaksud di atas
dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk oleh Kepala
Negara yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah dan
masyarakat.
e. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan
secara tegas dengan melaksanak an secara konsisten
undng-undang tidak pidana korupsi.
f. Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus
dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik
pejabat negara, mantan pejabat negara, k eluarga, dan
k ronin ya maupun pihak swasta/k onglom erat termasuk
mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan
prinsip praduga tidak bersalah dan hak-hak asasi manusia.
3. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, kolusi, dan Nepotismc.
Dasar pemikiran UU No.28/1999:
a. Penyelenggara negara mempunyai peranan yang sangat
menentukan dalam pen yelenggaraan negara untuk
m enc apai c ita-c ita perj uangan bangs a mewujudkan
33