1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

More documents

Recommendations

Info

airdan jalur hijau yang telah dilarang. Ke wajiban pen yusunan analis is m engenai dam pak lingk ungan s ec ara konsisten, program reboisasi, penegakan hukum lingkungan secara konsisten, pengaktifan lembagalembaga pengendali dampak lingkungan merupakan contoh perwujudan tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup. Sebagai kesimpulan, berbicara mengenai impleme ntasi good governance dalam masyarakat, sangat beragam pemahamannya. Dari disiplin hukum administrasi negara akan mengedepankan AAUPB karena berangkat dari pandangan dasar bahwa negara yang baik adalah negara yang mampu menge- luarkan berbagai produk keputusan administrasi yang baik; komunitas interaksi internasional di bidang pembiayaan pembangunan negara akan mengedepankan Sembilan prinsip-prinsip good governance yang diadvokasi World Bank bertolak dari pandangan dasar bahwa negara yang baik adalah negara yang mampu mengelola resorce yang dimiliknya bagi kepentingan bagi negara dan warganegaranya secara optimal; dan yang menarik adalah kecenderungan di kalangan akademisi maupun praktisi yang mencari praktisnya (dalam anti apa yang baik dalam pemerintahan tinggal "dicomot" dari konsep akademisnya sejak dulu sampai sekarang) dengan titik tolak pandangan bahwa negara yang baik adalah negara yang kepemerintahannya menerapkan berbagai asas yang diadvokasi ilmu manajemen atau administrasi publik. IV. Beberapa Peraturan Perundang-undangan Yang Relevan Bagi Upaya Terciptanya Kepemerintahan Yang Baik Di Indonesia UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagimana dirubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang inilah yang menjadi rujukan asas-asas kepemeritahan yang baik. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bcrsih dan Bebas Korupsi, dan Nepotisme. Dalam pertimbangannya Tap MPR ini menyatakan : a. Dalam penyelenggaraan negara telah terjadi pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris MPR RI yang berakibat tidak berfungsinya dengan balk Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya, serta tidak berkembangnva partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b. Tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna. c. Dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktik-praktik 32
usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan manusia. d. Bahwa dalam rangka rehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggara negara yang dapat dipercaya melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para pejabat negara dan mantan pejabat negara serta keluarganya yang diduga berasal dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dan mampu membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. B e b e r a p a k e t e n t u a n p o k ok T a p M P R R I N om o r X I / M P R / 1 9 9 8 ya n g mendorong terciptanya kepemerintahan yang baik : a. Penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertnggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. b. Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut penyelenggara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. c. Untuk menghindarkan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat. d. Pemeriksaan atas kekayaan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk oleh Kepala Negara yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah dan masyarakat. e. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanak an secara konsisten undng-undang tidak pidana korupsi. f. Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, k eluarga, dan k ronin ya maupun pihak swasta/k onglom erat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tidak bersalah dan hak-hak asasi manusia. 3. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotismc. Dasar pemikiran UU No.28/1999: a. Penyelenggara negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam pen yelenggaraan negara untuk m enc apai c ita-c ita perj uangan bangs a mewujudkan 33
Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
Page 3 and 4: pekerjaan administrasi negara yang
Page 5 and 6: Faktor keempat adalah sumber daya m
Page 7 and 8: (GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
Page 9 and 10: kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
Page 11 and 12: perundang-undangan di Nederland. 14
Page 13 and 14: tepat untuk naik banding guna mempe
Page 15 and 16: mendahulukan kesejahteraan umum den
Page 17 and 18: pensiun dan biasanya ditanamkan unt
Page 19 and 20: yang lebih baik. Pada organisasi pu
Page 21 and 22: 8. Effectiveness and efficiency. Pr
Page 23 and 24: digunakan di dalam manajemen sumber
Page 25 and 26: dikembangkan pada organisasi-organi
Page 27 and 28: Program Pem bangun a n da erah, Ren
Page 29 and 30: menyusun jabatan dan fungsi yang le
Page 31: 12. Tata pemerintahan yang memiliki
Page 35 and 36: (c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
Page 37 and 38: kajian dan literature akhir abad 20
Page 39 and 40: publik sebagai format administrasi
Page 41 and 42: moneter, fiscal dan perpajakan memp
Page 43 and 44: Referensi Anderson, James E. (1979)
Page 45 and 46: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
Page 69 and 70: Masyarakat harus memberikan respon
Page 71 and 72: kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
Page 73 and 74: akan terus berkembang, sesuai denga
Page 75 and 76: sejumlah harapan yang besar dari ra
Page 77 and 78: melalui wacana partisipasi, konsep
Page 79 and 80: Bahakan belakangan ini kita juga se
Page 81 and 82: Dalam perkembangan selanjunya, mela
Page 83 and 84:
masyarakat sipil Indonesia masih sa
Page 85 and 86:
(1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
Page 87 and 88:
mengambil peran sebagai penyelengga
Page 89 and 90:
Adapun tata cara pengajuan masukan
Page 91 and 92:
undang-undang secara keseluruhan at
Page 93 and 94:
14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
Page 95 and 96:
setiap bangsa. Selama ini konsep go
Page 97 and 98:
Proses yang mengawali pembentukan p
Page 99 and 100:
penelitian yang komprehensif agar p
Page 101 and 102:
mengenai suatu masalah, sehingga be
Page 103 and 104:
yang efektif. Untuk itu harus ada s
Page 105 and 106:
Tentang Pembentukan Peraturan perun
Page 107 and 108:
secara historis telah tumbuh dan be
Page 109:
Naisbitt, John, Global Paradox: Sem
show all

1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?