1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ... 1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
irokrat sebagaimana terjadi selama ini. Meskipun demikian, harus diakui bahwa tidaklah mudah mengikutsertakan semua lapisan masyarakat dalam suatu forum sekaligus. Jalan keluar yang diusulkan adalah memberi akses kepada wakil-wakil dari berbagai lapisan masyarakat untuk berpartisipasi untuk menyuarakan kepentingan kelompokyang diwakilinya dan mengajukan usul serta pikiran dalam forum-forum atau mekanisme pengambilan kebijakan publik yang memberi akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi, dan pemberian fasilitas berupa pelatihan atau lokakarya kepada wakil-wakil kelompok masyarakat agar mampu merumuskan masalah yang dihadapi kelompoknya dan mampu menemukan cara pengungkapan yang tepat dalam forum-forum atau saluran publik yang ada. 10. Tata Pemerintahan yang mendorong Kemitraan dengan swasta dan masyarakat Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, pembangunan masyarakat madani dan khususnya dalam rangka otonomi daerah, peranan swasta dan masyarakat sangatlah penting. Karena itu, masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan lewat pembentukan kerjasama atau kem itraan antara pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan masyarakat, dan antara swasta dengan masyarakat. Kemitraan ini harus didasarkan kepada kebutuhan yang rill (demand driven). Sektor swasta seringkali sulit tumbuh karena mengalami hambatan birokratis seperti sulitnya memperoleh berbagai bentuk ijin dan kemudahan-kemudahan lainnya. Hambatan birokratis semacam ini harus segera diakhiri dengan pembentukan pelayanan satu atap, pelayanan terpadu, dan sebagainya. Dengan demikian, wujud nyata dari prinsip ini adalah pembentukan kemitraan dan perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta. 11. Tata pemerintahan yang menjunjung Supremasi hukum Dalam pemberian pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan seringkali terjadi pelanggaran huk um , seperti yang paling populer saat ini yaitu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks ini, siapa saja yang melanggarnya harus diproses dan ditindak secara hukum atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud nyata dari prinsip supremasi hukum antara lain mencakup upaya pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberdayaan lembaga-lembaga penegak hukum, penuntasa kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum. 30
12. Tata pemerintahan yang memiliki Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan Kesenjangan ekonomi yang sekaligus menunjukkan adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan merupakan isu penting saat ini. Kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan antara pusat dan daerah, antar daerah, antar golongan pendapatan, merupakan salah satu penyebab lambatnya proses pemulihan ekonomi dewasa ini. Karena daerah-daerah dihuni oleh penduduk dari etnis bahkan juga agama yang berbeda, kesenjangan menjadi isu yang sangat rawan terhadap disintegrasi bangsa. Kesenjangan lain yang penting untuk diperhatikan adalah kesenjangan antara laki-laki dan perembpuan, di m a n a p e r e m p u a n s e r i n g k a l i m e n d a p a t k a n p e r l a k u a n y a n g berbeda/diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi berbagai kesenjangan ini, merupakan wujud n ya t a d ar i pr i ns ip t a ta p em erintah a n ya n g m em il ik i k om itm en p ad a pengurangan kesenjangan. 13. Tata pemerintahan yang memiliki Komitmen pada Tuntutan Pasar Pengalaman telah membuktikan bahwa campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi seringkali berlebihan sehingga akhirnya membebani anggaran belanja dan bahkan merusak pasar. Bantuan pemerintah untuk mcngembangkan perekonomian masyarakat seringkali tidak diikuti oleh pembangunan atau pemantapan mekanisme pasar. Dalam jangka panjang bantuan tersebut m e n i m b u l k a n d i s t o r s i d a l a m p e r e k o n o m i a n s e r t a memingirkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu dari kegiatan ekonmi yang berbasis pada mekanisme pasar. Upaya pengaitan kegiatan ekonmi m asya r ak at d en g a n pas ar b a ik d i d a lam d a er a h m au p u n an t ar d aer a h merupakan contoh nyata penerapan prinsip tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar. 14. Tata pemerintahan yang memiliki Komitmen pada Lingkungan Hidup Masalah lingkungan hidup dewasa ini telah berkembanz menjadi isu yang sangat penting baik pada tataran nasional maupun internasional. Hal ini berakar pada kenyataan bahwa daya dukung lingkungan hidup semakin lama semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Lahan-lahan kritis semakin bertambah akibat pertumbuhan penduduk, penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya, hal tersebut mendatangkan ancaman banjir, tanah longsor dan mengeringnya sumber air bagi penduduk. Sementara di kota, pembangunan yan berorientasi pada indudtri menimbulkan masalah polusi udara, air, dan suara bagi penduduk k ota, term asuk pelanggaran pihak tertentu untuk membangun pada daerah-daerah resapan 31
- Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
- Page 3 and 4: pekerjaan administrasi negara yang
- Page 5 and 6: Faktor keempat adalah sumber daya m
- Page 7 and 8: (GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
- Page 9 and 10: kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
- Page 11 and 12: perundang-undangan di Nederland. 14
- Page 13 and 14: tepat untuk naik banding guna mempe
- Page 15 and 16: mendahulukan kesejahteraan umum den
- Page 17 and 18: pensiun dan biasanya ditanamkan unt
- Page 19 and 20: yang lebih baik. Pada organisasi pu
- Page 21 and 22: 8. Effectiveness and efficiency. Pr
- Page 23 and 24: digunakan di dalam manajemen sumber
- Page 25 and 26: dikembangkan pada organisasi-organi
- Page 27 and 28: Program Pem bangun a n da erah, Ren
- Page 29: menyusun jabatan dan fungsi yang le
- Page 33 and 34: usaha yang lebih menguntungkan seke
- Page 35 and 36: (c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
- Page 37 and 38: kajian dan literature akhir abad 20
- Page 39 and 40: publik sebagai format administrasi
- Page 41 and 42: moneter, fiscal dan perpajakan memp
- Page 43 and 44: Referensi Anderson, James E. (1979)
- Page 45 and 46: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
- Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
- Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
- Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
- Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
- Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
- Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
- Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
- Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
- Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
- Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
- Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
- Page 69 and 70: Masyarakat harus memberikan respon
- Page 71 and 72: kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
- Page 73 and 74: akan terus berkembang, sesuai denga
- Page 75 and 76: sejumlah harapan yang besar dari ra
- Page 77 and 78: melalui wacana partisipasi, konsep
- Page 79 and 80: Bahakan belakangan ini kita juga se
12. Tata pemerintahan yang memiliki Komitmen pada Pengurangan<br />
Kesenjangan<br />
Kesenjangan ekonomi yang sekaligus menunjukkan<br />
adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan merupakan<br />
isu penting saat ini. Kesenjangan ekonomi yang<br />
meliputi kesenjangan antara pusat dan daerah, antar<br />
daerah, antar golongan pendapatan, merupakan<br />
salah satu penyebab lambatnya proses pemulihan<br />
ekonomi dewasa ini. Karena daerah-daerah dihuni oleh<br />
penduduk dari etnis bahkan juga agama yang berbeda,<br />
kesenjangan menjadi isu yang sangat rawan terhadap<br />
disintegrasi bangsa. Kesenjangan lain yang penting<br />
untuk diperhatikan adalah kesenjangan antara laki-laki<br />
dan perembpuan, di m a n a p e r e m p u a n<br />
s e r i n g k a l i m e n d a p a t k a n p e r l a k u a n y a n g<br />
berbeda/diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat.<br />
Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi<br />
berbagai kesenjangan ini, merupakan wujud n ya t a<br />
d ar i pr i ns ip t a ta p em erintah a n ya n g m em il ik i<br />
k om itm en p ad a pengurangan kesenjangan.<br />
13. Tata pemerintahan yang memiliki Komitmen pada Tuntutan<br />
Pasar<br />
Pengalaman telah membuktikan bahwa campur<br />
tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi<br />
seringkali berlebihan sehingga akhirnya membebani<br />
anggaran belanja dan bahkan merusak pasar.<br />
Bantuan pemerintah untuk mcngembangkan<br />
perekonomian masyarakat seringkali tidak diikuti<br />
oleh pembangunan atau pemantapan mekanisme<br />
pasar. Dalam jangka panjang bantuan tersebut<br />
m e n i m b u l k a n d i s t o r s i d a l a m p e r e k o n o m i a n s e r t a<br />
memingirkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu<br />
dari kegiatan ekonmi yang berbasis pada mekanisme<br />
pasar. Upaya pengaitan kegiatan ekonmi m asya r ak at<br />
d en g a n pas ar b a ik d i d a lam d a er a h m au p u n an t ar<br />
d aer a h merupakan contoh nyata penerapan prinsip<br />
tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar.<br />
14. Tata pemerintahan yang memiliki Komitmen pada Lingkungan<br />
Hidup Masalah lingkungan hidup dewasa ini telah<br />
berkembanz menjadi isu yang sangat penting baik<br />
pada tataran nasional maupun internasional. Hal ini<br />
berakar pada kenyataan bahwa daya dukung lingkungan<br />
hidup semakin lama semakin menurun akibat<br />
pemanfaatan yang tidak terkendali. Lahan-lahan kritis<br />
semakin bertambah akibat pertumbuhan penduduk,<br />
penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan oleh<br />
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya,<br />
hal tersebut mendatangkan ancaman banjir, tanah longsor dan<br />
mengeringnya sumber air bagi penduduk. Sementara di<br />
kota, pembangunan yan berorientasi pada indudtri<br />
menimbulkan masalah polusi udara, air, dan suara<br />
bagi penduduk k ota, term asuk pelanggaran pihak<br />
tertentu untuk membangun pada daerah-daerah resapan<br />
31
Change language