1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

pekerjaan administrasi negara yang langsung berhubungan dengan
masyarakat. Apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau caracara
bertindak dari administrasi negara yang tidak memenuhi syarat
penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan langsung dirasakan
sebagai perbuatan sewenang-wenang atau merugikan dari
administrasi negara kepada pihak-pihak tertentu (individual,
organisasi, atau badan hukum) atau masyarakat luas. Karena itu,
pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh para
pelaksana administrasi negara seharusnya dapat mencegah dan
menghindari rakyat dari segala tindakan administrasi negara yang
berpotensi merugikan masyarakat.
Selain cabang kekuasaan eksekutif, cabang-cabang
penyelenggara negara yang lain, seperti kekuasaan pembentuk
undang-undang (legislatif) atau kekuasaan penegak hukum (judicatif)
juga berperanan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik
di suatu negara. Sebagai contoh, Pihak legislatif dapat saja membuat
UU yang sewenang-wenang, dan tidak berpihak kepada kepentingan
masyarakat luas, melainkan dibuat untuk kepentingan penguasa atau
kepentingan kelompok tertentu yamh dominan, seperti para
konglomerat dan lain-lain.
Demikian pula dalam kekuasaan penegakan hukum (judicatif),
dapat terjadi berbagai tindakan atau putusan yang sewenang-wenang.
Kesewenang-wenangan itu bukan hanya terjadi karena kekuasaan
penegakan hukum tidak berdaya atau berkolaborasi dengan
penyelenggara cabang kekuasaan lain. Kesewenang-wenangan dapat
juga terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan kehakiman yang ada
pada penegak hukum. Berbagai tindakan hukum, seperti perkara
perdata yang dijadikan perkara pidana, putusan hakim yang dirasakan
tidak benar dan tidak adil, penundaan eksekusi yang merugikan
pencari keadilan sama sekali tidak terkait dengan ketidakberdayaan
atau kolaburasinya dengan kekuasaan, melainkan karena
penyalahgunaan kemerdekaan hakim dalam membuat putusanputusan
hukum di badan peradilan.
Berdasarkan hal-hal tersebut, seyogianya tinjauan mengenai
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) tidak
hanya dikaitkan dengan kekuasaan pemerintahan yang dijalankan
oleh administrasi negara, tetapi juga meliputi cabang-cabang
kekuasaan negara lainnya seperti kekuasaan pembentukan undangundang
(legislatif) dan kekuasaan penegakan hukum (judicatif). Pada
praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, berbagai
ungkapan teoritik sering dilekatkan kepada bentuk dan isi
penyelenggaraan pemerintahan yang baik seperti: responsible,
accountable, controlable, transparancy, limitable, dan lain sebagainya
yang semuanya dapat diterapkan kepada penyelenggara kekuasaan
eksekutif, legislatif dan judicatif.
Dalam kaitan pelayanan publik dan perlindungan (hukum)
kepada masyarakat, ada dua cabang kekuasaan pemerintahan
negara yang berhubungan langsung dengan rakyat yaitu aparat
administrasi negara (eksekutif) dan aparat penegak hukum (judicatif).
Karena itu sangat wajar, apabila muncul tuntutan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, pada awalnya terutama ditujukan kepada
pembaharuan administrasi negara (reformasi birokrasi) dan
pembaharuan penegakan hukum (reformasi hukum). Sebagai contoh,
pelayanan publik yang sering secara sengaja ditunda atau bertele-
3