1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ... 1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
accountability) sehingga program tersebut dapat memberikan hasil atau d am pak s e o pt im a l m u ngk i n s es ua i d e n ga n s a s ar a n at a u t uj u an ya n g ditetapakan (outcome accountability). Para penyelenggara pemerintahan m e n e r a p k a n p r i n s i p a k u n t a b i l i t a s d a l a m h u b u n g a n n y a d e n g a n masyarakat/publik (outwards accountability), dengan aparat bawahan yang ada di dalam instansi pemerintahan itu sendiri (downwards accountability), dan kepada atasan mereka (upwards accountability). Berdasarkan substansinya, prinsip bertanggung jawab/ bertanggung gugat mencakup akuntabilitas administratif seperti penggunaan sistem dan prosedur tertentu (administrative accountability), akuntabilias hukum (legal accountability) akuntabilitas antara eksekutif kepada legislatif (political accountability) akuntabilitas profesional seperti penggunaan metoda dan teknik tertentu (professional accountability), dan ak untabilitas m oral (ethical accountability). Apabila sem ua yang dikatakan di atas dapat terpenuhi, maka akan tumbuh kepercayaan kepada aparat dan keandalan lembaga pemerintahan yang ada. 5. Tata Pemerintahan yang berdasarkan Profesionalitas dan Kompetensi Di dalam pemberian pelayanan publik dan pembangunan dibutuhkan aparat p em erintah a n ya n g m eil ik i k ua l if ik asi k e m am pu a n t er tentu, d en g a n profesionalisme yang sesuai. Oleh karenanya, dibutuhkan upaya untuk menempatkan aparat secara tepat, dengan memperhatikan kecocokan antara tuntutan pekerjaan dengan kualifikasi kemampuan dan profesionalisme. Tingkat kemampuan dan profesionalisme aparat yang ada perlu selalu dinilai kembali, dan berdasarkanpenilaian tersebut dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab melalui pendidikan, pelatihan, lokakarya, dan sebagainya. Wujud nyata dari prinsip kompeensi dan profesionalisme dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia. 6. Tata Pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara Efisien dan Efektif Agar dapat meningkatkan kinerja tata pemerintahan dibutuhkan dukungan struktur yang tepat. Oleh karena itu, pemerintahan baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perubahan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan dan 28
menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat. Di samping itu, pemerintahan yang ada juga harus selalu berusaha mencapai yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien. Dalam konteks ini, harus ada upa ya untuk selalu m enilai tingk at efek tivitas dan efisiensi pemanfaatan sunberdaya yang tersedia. 7. Tata Pemerintahan yang terdesentralisasi Upa ya mendelegas ik an kewenangan pus at kepada daerah untuk dapat mengurusi rumah tangganya telah dilakukan di seluruh Indonesia. Namun demikian, pendelegasian kewenangan tersebut harus juga dilakukan di daerah seperti pendelegasian wewenang oleh Bupati/Walikota kepada dinas-dinas atau badan/lembaga teknis yang ada di bawahnya, agar mereka memiliki k e l e l u a s a a n y a n g c u k u p u n t u k m e m b e r i k a n p e l a y a n a n p u b l i k d a n m enyuk sesk an pem bangunan di daerah. W ujud nyata dari prins ip tata pemerintahan yang terdesentralisasi adalah pemberian kewenangan yang luas disertai sumber daya pendukung kepada lembaga dan aparat yang ada di bawahnya untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah yang dihadapi. 8. Tata pemerintahan yang Demokratis dan berorientasi pada Konsesus Perumusan kebijakan tentang pelayanan publik dan pembangunan di pusat dan daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri oeh eksekutif. Dalam konteks ini wakil-wakil rakyat di DPR/DPRD diberi a k s es un tuk s ec ar a ak tif m en yu a r ak a n k ep e nt i n g an m as ya r ak at , d a n menindaklanjuti aspirasi mereka sapai terwujud secara nyata. Keputusankeputusan yang diambil baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif, dan keputusan antara kedua lembaga tersebut harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan keputusan bersama. 9. Tata pemerintahan yang mendorong Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat mengenal lebih dekat siapa masyarakat dan warganya berikut cara pikir dan kebiasaan hidupnya, masalah yang dihadapinya, cara atau jalan keluar yang disarankannya, apa yang dapat disumbangkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, dan sebagainya. Kehadiran, keikutsertaan warga masyarakat dalam forum pertemuan publik, dan keaktifan mereka dalam m enyum bangk an pik ir an dan saran-saran m enunjuk k an bahwa urus an pemerintahan juga menjadi urusan mereka dan bukan semata urusan 29
- Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
- Page 3 and 4: pekerjaan administrasi negara yang
- Page 5 and 6: Faktor keempat adalah sumber daya m
- Page 7 and 8: (GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
- Page 9 and 10: kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
- Page 11 and 12: perundang-undangan di Nederland. 14
- Page 13 and 14: tepat untuk naik banding guna mempe
- Page 15 and 16: mendahulukan kesejahteraan umum den
- Page 17 and 18: pensiun dan biasanya ditanamkan unt
- Page 19 and 20: yang lebih baik. Pada organisasi pu
- Page 21 and 22: 8. Effectiveness and efficiency. Pr
- Page 23 and 24: digunakan di dalam manajemen sumber
- Page 25 and 26: dikembangkan pada organisasi-organi
- Page 27: Program Pem bangun a n da erah, Ren
- Page 31 and 32: 12. Tata pemerintahan yang memiliki
- Page 33 and 34: usaha yang lebih menguntungkan seke
- Page 35 and 36: (c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
- Page 37 and 38: kajian dan literature akhir abad 20
- Page 39 and 40: publik sebagai format administrasi
- Page 41 and 42: moneter, fiscal dan perpajakan memp
- Page 43 and 44: Referensi Anderson, James E. (1979)
- Page 45 and 46: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
- Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
- Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
- Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
- Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
- Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
- Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
- Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
- Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
- Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
- Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
- Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
- Page 69 and 70: Masyarakat harus memberikan respon
- Page 71 and 72: kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
- Page 73 and 74: akan terus berkembang, sesuai denga
- Page 75 and 76: sejumlah harapan yang besar dari ra
- Page 77 and 78: melalui wacana partisipasi, konsep
menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat. Di<br />
samping itu, pemerintahan yang ada juga harus selalu<br />
berusaha mencapai yang optimal dengan memanfaatkan<br />
dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara<br />
efisien. Dalam konteks ini, harus ada upa ya untuk<br />
selalu m enilai tingk at efek tivitas dan efisiensi<br />
pemanfaatan sunberdaya yang tersedia.<br />
7. Tata Pemerintahan yang terdesentralisasi<br />
Upa ya mendelegas ik an kewenangan pus at kepada<br />
daerah untuk dapat mengurusi rumah tangganya<br />
telah dilakukan di seluruh Indonesia. Namun<br />
demikian, pendelegasian kewenangan tersebut harus<br />
juga dilakukan di daerah seperti pendelegasian<br />
wewenang oleh Bupati/Walikota kepada dinas-dinas<br />
atau badan/lembaga teknis yang ada di bawahnya,<br />
agar mereka memiliki k e l e l u a s a a n y a n g c u k u p<br />
u n t u k m e m b e r i k a n p e l a y a n a n p u b l i k d a n<br />
m enyuk sesk an pem bangunan di daerah. W ujud<br />
nyata dari prins ip tata pemerintahan yang<br />
terdesentralisasi adalah pemberian kewenangan yang<br />
luas disertai sumber daya pendukung kepada<br />
lembaga dan aparat yang ada di bawahnya untuk<br />
mengambil keputusan dan memecahkan masalah<br />
yang dihadapi.<br />
8. Tata pemerintahan yang Demokratis dan berorientasi pada<br />
Konsesus<br />
Perumusan kebijakan tentang pelayanan publik dan<br />
pembangunan di pusat dan daerah dilakukan melalui<br />
mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri oeh<br />
eksekutif. Dalam konteks ini wakil-wakil rakyat di<br />
DPR/DPRD diberi a k s es un tuk s ec ar a ak tif<br />
m en yu a r ak a n k ep e nt i n g an m as ya r ak at , d a n<br />
menindaklanjuti aspirasi mereka sapai terwujud<br />
secara nyata. Keputusankeputusan yang diambil baik<br />
oleh lembaga eksekutif maupun legislatif, dan<br />
keputusan antara kedua lembaga tersebut harus<br />
didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan<br />
publik yang diambil benar-benar merupakan keputusan<br />
bersama.<br />
9. Tata pemerintahan yang mendorong Partisipasi Masyarakat<br />
Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar<br />
penyelenggaraan pemerintahan dapat mengenal lebih<br />
dekat siapa masyarakat dan warganya berikut cara pikir<br />
dan kebiasaan hidupnya, masalah yang dihadapinya,<br />
cara atau jalan keluar yang disarankannya, apa yang<br />
dapat disumbangkan dalam memecahkan masalah<br />
yang dihadapi, dan sebagainya. Kehadiran,<br />
keikutsertaan warga masyarakat dalam forum<br />
pertemuan publik, dan keaktifan mereka dalam<br />
m enyum bangk an pik ir an dan saran-saran<br />
m enunjuk k an bahwa urus an pemerintahan juga<br />
menjadi urusan mereka dan bukan semata urusan<br />
29
Change language