1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

More documents

Recommendations

Info

accountability) sehingga program tersebut dapat memberikan hasil atau d am pak s e o pt im a l m u ngk i n s es ua i d e n ga n s a s ar a n at a u t uj u an ya n g ditetapakan (outcome accountability). Para penyelenggara pemerintahan m e n e r a p k a n p r i n s i p a k u n t a b i l i t a s d a l a m h u b u n g a n n y a d e n g a n masyarakat/publik (outwards accountability), dengan aparat bawahan yang ada di dalam instansi pemerintahan itu sendiri (downwards accountability), dan kepada atasan mereka (upwards accountability). Berdasarkan substansinya, prinsip bertanggung jawab/ bertanggung gugat mencakup akuntabilitas administratif seperti penggunaan sistem dan prosedur tertentu (administrative accountability), akuntabilias hukum (legal accountability) akuntabilitas antara eksekutif kepada legislatif (political accountability) akuntabilitas profesional seperti penggunaan metoda dan teknik tertentu (professional accountability), dan ak untabilitas m oral (ethical accountability). Apabila sem ua yang dikatakan di atas dapat terpenuhi, maka akan tumbuh kepercayaan kepada aparat dan keandalan lembaga pemerintahan yang ada. 5. Tata Pemerintahan yang berdasarkan Profesionalitas dan Kompetensi Di dalam pemberian pelayanan publik dan pembangunan dibutuhkan aparat p em erintah a n ya n g m eil ik i k ua l if ik asi k e m am pu a n t er tentu, d en g a n profesionalisme yang sesuai. Oleh karenanya, dibutuhkan upaya untuk menempatkan aparat secara tepat, dengan memperhatikan kecocokan antara tuntutan pekerjaan dengan kualifikasi kemampuan dan profesionalisme. Tingkat kemampuan dan profesionalisme aparat yang ada perlu selalu dinilai kembali, dan berdasarkanpenilaian tersebut dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab melalui pendidikan, pelatihan, lokakarya, dan sebagainya. Wujud nyata dari prinsip kompeensi dan profesionalisme dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia. 6. Tata Pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara Efisien dan Efektif Agar dapat meningkatkan kinerja tata pemerintahan dibutuhkan dukungan struktur yang tepat. Oleh karena itu, pemerintahan baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perubahan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan dan 28
menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat. Di samping itu, pemerintahan yang ada juga harus selalu berusaha mencapai yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien. Dalam konteks ini, harus ada upa ya untuk selalu m enilai tingk at efek tivitas dan efisiensi pemanfaatan sunberdaya yang tersedia. 7. Tata Pemerintahan yang terdesentralisasi Upa ya mendelegas ik an kewenangan pus at kepada daerah untuk dapat mengurusi rumah tangganya telah dilakukan di seluruh Indonesia. Namun demikian, pendelegasian kewenangan tersebut harus juga dilakukan di daerah seperti pendelegasian wewenang oleh Bupati/Walikota kepada dinas-dinas atau badan/lembaga teknis yang ada di bawahnya, agar mereka memiliki k e l e l u a s a a n y a n g c u k u p u n t u k m e m b e r i k a n p e l a y a n a n p u b l i k d a n m enyuk sesk an pem bangunan di daerah. W ujud nyata dari prins ip tata pemerintahan yang terdesentralisasi adalah pemberian kewenangan yang luas disertai sumber daya pendukung kepada lembaga dan aparat yang ada di bawahnya untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah yang dihadapi. 8. Tata pemerintahan yang Demokratis dan berorientasi pada Konsesus Perumusan kebijakan tentang pelayanan publik dan pembangunan di pusat dan daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri oeh eksekutif. Dalam konteks ini wakil-wakil rakyat di DPR/DPRD diberi a k s es un tuk s ec ar a ak tif m en yu a r ak a n k ep e nt i n g an m as ya r ak at , d a n menindaklanjuti aspirasi mereka sapai terwujud secara nyata. Keputusankeputusan yang diambil baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif, dan keputusan antara kedua lembaga tersebut harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan keputusan bersama. 9. Tata pemerintahan yang mendorong Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat mengenal lebih dekat siapa masyarakat dan warganya berikut cara pikir dan kebiasaan hidupnya, masalah yang dihadapinya, cara atau jalan keluar yang disarankannya, apa yang dapat disumbangkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, dan sebagainya. Kehadiran, keikutsertaan warga masyarakat dalam forum pertemuan publik, dan keaktifan mereka dalam m enyum bangk an pik ir an dan saran-saran m enunjuk k an bahwa urus an pemerintahan juga menjadi urusan mereka dan bukan semata urusan 29
Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
Page 3 and 4: pekerjaan administrasi negara yang
Page 5 and 6: Faktor keempat adalah sumber daya m
Page 7 and 8: (GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
Page 9 and 10: kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
Page 11 and 12: perundang-undangan di Nederland. 14
Page 13 and 14: tepat untuk naik banding guna mempe
Page 15 and 16: mendahulukan kesejahteraan umum den
Page 17 and 18: pensiun dan biasanya ditanamkan unt
Page 19 and 20: yang lebih baik. Pada organisasi pu
Page 21 and 22: 8. Effectiveness and efficiency. Pr
Page 23 and 24: digunakan di dalam manajemen sumber
Page 25 and 26: dikembangkan pada organisasi-organi
Page 27: Program Pem bangun a n da erah, Ren
Page 31 and 32: 12. Tata pemerintahan yang memiliki
Page 33 and 34: usaha yang lebih menguntungkan seke
Page 35 and 36: (c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
Page 37 and 38: kajian dan literature akhir abad 20
Page 39 and 40: publik sebagai format administrasi
Page 41 and 42: moneter, fiscal dan perpajakan memp
Page 43 and 44: Referensi Anderson, James E. (1979)
Page 45 and 46: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
Page 69 and 70: Masyarakat harus memberikan respon
Page 71 and 72: kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
Page 73 and 74: akan terus berkembang, sesuai denga
Page 75 and 76: sejumlah harapan yang besar dari ra
Page 77 and 78: melalui wacana partisipasi, konsep
Page 79 and 80:
Bahakan belakangan ini kita juga se
Page 81 and 82:
Dalam perkembangan selanjunya, mela
Page 83 and 84:
masyarakat sipil Indonesia masih sa
Page 85 and 86:
(1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
Page 87 and 88:
mengambil peran sebagai penyelengga
Page 89 and 90:
Adapun tata cara pengajuan masukan
Page 91 and 92:
undang-undang secara keseluruhan at
Page 93 and 94:
14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
Page 95 and 96:
setiap bangsa. Selama ini konsep go
Page 97 and 98:
Proses yang mengawali pembentukan p
Page 99 and 100:
penelitian yang komprehensif agar p
Page 101 and 102:
mengenai suatu masalah, sehingga be
Page 103 and 104:
yang efektif. Untuk itu harus ada s
Page 105 and 106:
Tentang Pembentukan Peraturan perun
Page 107 and 108:
secara historis telah tumbuh dan be
Page 109:
Naisbitt, John, Global Paradox: Sem
show all

1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?