1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ... 1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
anggaran militer yang tinggi. Pemerintah harus menunjukkan perhatiannya pada biaya pembangunan sosial seperti : anti kemiskinan, kesehatan, dan programprogram pendidikan. 4. P e n g h o r m a t a n t e r h a d a p H u k um / H ak - H ak A s a s i M a n u s i a : P e m e r i n t a h memiliki tugas (bukan hanya yang terdapat pada konvensi-konvensi internasional) untuk menjamin hak-hak individu atau kelompok dalam mengekspresikan hak-hak sipil dan politik dengan kemajemukan institusi. Hampir mirip secara kualitas dan kuantitas dengan konsep UK/ODA adalah konsep JICA mengenai prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik yang dikembangkan di J e p a n g , y a n g b e r m a k n a s e b a g a i p e m b a n g u n a n l a n d a s a n d e m o k r a t i s a s i penyelenggaraan negara : 1. Legitimacy. Apakah demokrasi dijunjung tinggi? Apakah pemerintah dipilih secara demokratis dan mendapat kepercayaan dari masyarakat? Apakah hukum dengan semestinya mengendalikan kekuasaan dan kedaulatan? Apakah prosedur untuk mekanisme penyampaian keberatan dan perbedaan pendapat dibangun dan berfungsi? 2. Accountability. Apakah penyalahgunaan wewenang tidak mungkin dilakukan? Apakah ada keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan wewenang? Apakah tugas-tugas dan wewenang para pejabat diuraikan secara jelas? 3. Securing Human Rights. Apakah hak asasi manusia dihormati? Apakah hak-hak minoritas dihormati? Apakah upaya-upaya dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 4. Local Autonomy and Devolution. Apakah otonomi daerah dan pendelegasian wewenang dihormati secara institusional? 5. Civilian control over Excessive Arms Management and Disarmament. Apakah pengeluaran militer dikendalikan pada proporsional tertentu dari anggaran? Dalam Buku Sakunya Public good governance: Sebuah Paparan Singkat BAPPENAS mengembangkan Prinsip-prinsip Good Governance menjadi 14 Empatbelas) butir : 1. Mempunyai pandangan jauh ke depan (Visionnary) Semua kegiatan pemerintahan berupa pelayanan publik dan pembangunan di berbagai bidang seharusnya didasarkan pada visi dan misi tertentu disertai strategi implementasi yang jelas. Lembagalembaga pemerintahan pusat dan daerah perlu memiliki rencana strategis (Renstra) sesuai dengan bidang tugas masing-masing sebagai pegangan dan arah pemerintahan di masa mendatang. Dengan demikian, Program Pembangunan Nasional (Propenas), 26
Program Pem bangun a n da erah, Rencana S trateg i Departem en/Lem baga /Din as merupakan wujud dari prinsip tata pemerintahan yang mempunyai pandangan jauh ke depan. 2. Tata Pemerintahan yang bersifat terbuka (Transparan) Semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakankebijakan publik baik yang berkenaan dengan pelayanan publik maupun pembangunan di aerah harus diketahui publik. Isi keputusan dan alasan pengambilan kebijakan publik harus dapat diakses oleh publik dan harus diumumkan agar mendapat tanggapan publik. Demikian pula informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan tersebut dan hasilhasilnya harus terbuka dan dapat diakses publik. Dalam konteks ini, aparat pemerintahan seharusnya bersedia secra terbuka dan jujur m em berik an inf orm asi ya ng dibutuhk an pub lik . Upa ya pem bentuk an masyarakat transparansi, forum komunikasi langsung dengan eksekutif dan dengan legislatif, wadah komunikasi dan informasi liontas pelaku baik melalui media cetak maupun elektronik, merupakan contoh wujud nyata dari prinsip tata pemerintahan yang bersifat transparan. 3. Tata Pemerintahan yang cepat tanggap (Responsif) Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu m enghadapi berbagai m as alah dan k ris is s ebagai ak ibat dari perubahan situasi dan kondisi. Dalam situasi seperti ini, aparat pemerintahan tidak boleh masa bodoh tetapi harus cepat tanggap dengan mengambil prakarsa untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Aparat juga harus mengakomodasi aspirasi masyarakat sekaligus menindaklanjutinya dalam bentuk peraturan/kebijakan, kegiatan, proyek atau program yang diusulkan. Wujud nyata dari prinsip tata pemerintahan yang responsif antara lain adalah penyediaan pusat pelayanan bagi keluhan masyarakat, pusat pelayanan masyarakat dalam hal-hal yang bersifat kritis dan gawat (crisis center), kotak saran, Surat pembaca dan tanggapannya, dan berbagai bentuk tanggapan eksekutif dan legislatif dalam forum-forum pertemuan publik. 4. T a t a P e m e r i n t a h a n y a n g b e r t a n g g u n g j a w a b / b e r t a n g g u n g g u g a t (Akuntabel) Penerapan prinsip akuntabilitas atau bertanggung jawab/bertanggung gugat dalam penyelenggaraan pemerintahan diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik dan pembangunan (program accountability), pembiayaannya (fiscal accountability), pelaksanaan, pemantauan dan penilaiannya (process 27
- Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
- Page 3 and 4: pekerjaan administrasi negara yang
- Page 5 and 6: Faktor keempat adalah sumber daya m
- Page 7 and 8: (GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
- Page 9 and 10: kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
- Page 11 and 12: perundang-undangan di Nederland. 14
- Page 13 and 14: tepat untuk naik banding guna mempe
- Page 15 and 16: mendahulukan kesejahteraan umum den
- Page 17 and 18: pensiun dan biasanya ditanamkan unt
- Page 19 and 20: yang lebih baik. Pada organisasi pu
- Page 21 and 22: 8. Effectiveness and efficiency. Pr
- Page 23 and 24: digunakan di dalam manajemen sumber
- Page 25: dikembangkan pada organisasi-organi
- Page 29 and 30: menyusun jabatan dan fungsi yang le
- Page 31 and 32: 12. Tata pemerintahan yang memiliki
- Page 33 and 34: usaha yang lebih menguntungkan seke
- Page 35 and 36: (c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
- Page 37 and 38: kajian dan literature akhir abad 20
- Page 39 and 40: publik sebagai format administrasi
- Page 41 and 42: moneter, fiscal dan perpajakan memp
- Page 43 and 44: Referensi Anderson, James E. (1979)
- Page 45 and 46: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
- Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
- Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
- Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
- Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
- Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
- Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
- Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
- Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
- Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
- Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
- Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
- Page 69 and 70: Masyarakat harus memberikan respon
- Page 71 and 72: kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
- Page 73 and 74: akan terus berkembang, sesuai denga
- Page 75 and 76: sejumlah harapan yang besar dari ra
Program Pem bangun a n da erah, Rencana S trateg i<br />
Departem en/Lem baga /Din as merupakan wujud dari<br />
prinsip tata pemerintahan yang mempunyai pandangan<br />
jauh ke depan.<br />
2. Tata Pemerintahan yang bersifat terbuka (Transparan)<br />
Semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakankebijakan<br />
publik baik yang berkenaan dengan<br />
pelayanan publik maupun pembangunan di aerah<br />
harus diketahui publik. Isi keputusan dan alasan<br />
pengambilan kebijakan publik harus dapat diakses oleh<br />
publik dan harus diumumkan agar mendapat<br />
tanggapan publik. Demikian pula informasi tentang<br />
kegiatan pelaksanaan kebijakan tersebut dan hasilhasilnya<br />
harus terbuka dan dapat diakses publik.<br />
Dalam konteks ini, aparat pemerintahan seharusnya<br />
bersedia secra terbuka dan jujur m em berik an<br />
inf orm asi ya ng dibutuhk an pub lik . Upa ya<br />
pem bentuk an masyarakat transparansi, forum<br />
komunikasi langsung dengan eksekutif dan dengan<br />
legislatif, wadah komunikasi dan informasi liontas pelaku<br />
baik melalui media cetak maupun elektronik,<br />
merupakan contoh wujud nyata dari prinsip tata<br />
pemerintahan yang bersifat transparan.<br />
3. Tata Pemerintahan yang cepat tanggap (Responsif)<br />
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat atau<br />
sekelompok masyarakat tertentu m enghadapi<br />
berbagai m as alah dan k ris is s ebagai ak ibat dari<br />
perubahan situasi dan kondisi. Dalam situasi seperti ini,<br />
aparat pemerintahan tidak boleh masa bodoh tetapi<br />
harus cepat tanggap dengan mengambil prakarsa<br />
untuk memecahkan masalah-masalah tersebut.<br />
Aparat juga harus mengakomodasi aspirasi<br />
masyarakat sekaligus menindaklanjutinya dalam<br />
bentuk peraturan/kebijakan, kegiatan, proyek atau program<br />
yang diusulkan.<br />
Wujud nyata dari prinsip tata pemerintahan yang<br />
responsif antara lain adalah penyediaan pusat<br />
pelayanan bagi keluhan masyarakat, pusat<br />
pelayanan masyarakat dalam hal-hal yang bersifat<br />
kritis dan gawat (crisis center), kotak saran, Surat<br />
pembaca dan tanggapannya, dan berbagai bentuk<br />
tanggapan eksekutif dan legislatif dalam forum-forum<br />
pertemuan publik.<br />
4. T a t a P e m e r i n t a h a n y a n g b e r t a n g g u n g<br />
j a w a b / b e r t a n g g u n g g u g a t (Akuntabel)<br />
Penerapan prinsip akuntabilitas atau bertanggung<br />
jawab/bertanggung gugat dalam penyelenggaraan<br />
pemerintahan diawali pada saat penyusunan program<br />
pelayanan publik dan pembangunan (program<br />
accountability), pembiayaannya (fiscal accountability),<br />
pelaksanaan, pemantauan dan penilaiannya (process<br />
27
Change language