1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

digunakan di dalam manajemen sumber daya eknomi
dan sosial bazi k e g i at a n p em ba n gu n a n; d a n ( 3)
K em am pu an p em e rint a h u nt uk m e nd is a i n,
memformulasikan, melaksanakan kebijakan, do
melaksanakan funzsi-fungsinya. Dari ketiga aspek tersebut,
Bank Dunia memfokuskan pada aspek kedua dan ketiga
sesuai dengan kapasitas kelembagaannya.
Gaung wacana mengenai pemberian label atau
karakteristik kepemerintahan yang baik merambah ke
Eropa sebagaimana direpresentasikan OECD, melalui hasil
kajian Developm ent Assis tanc e Com m ittee (DAC )
yang m engaj uk an k riteria yang mencakup ruang lingkup :
a. Pembangunan partisipatoris (participatory development);
b. Hak-hak asasi manusia (human rights);
c. Demokratisasi (democratization).
Secara lebih spesifik, ketiganya dijabarkan dalam tolok ukur
sebagai berikut :
(a) Pemerintahan yang mendapat legitimasi (legitimacy of
government mencerminkan degree of democratization);
(b) Akuntabilitas politik dan perangkat pejabat
pemerintahan (tercermin dari kebebasan pers,
pengambilan keputusan yang transparan, mekanisme
akuntabilitas);
(c) Kemampuan pemerintah untuk menyususn
kebijakan dan mendeliverikan pelayanan yang baik;
(d) Komitmen yang nyata terhadap masalah hak asasi
manusia dan aturan hukum (baikyang berkaitan dengan
hak-ahak individu dan kelompok, keamanan, aktivitas
sosialdan ekonomi, serta partisipasi masyarakat.
Prof. Bintoro Tjokroamidjojo dalam "Good Governance (Paradigma
Baru Manajemen Pembangunan)", Jurnal Manajemen
Pembangunan Nomor.30 Tahun IX, Mei 2000, menyatakan
bahwa Good Governance sebagai suatu bentuk manajemen
pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan,
menempatkan peran pemerintah yang s e n t r a l y a n g
m e n j a d i " a g e n t o f c h a n g e " d a r i s u a t u
m a s y a r a k a t berkembang/developing di dalam negara
berkembang. Sebagai "agent of change" maka berbagai
perubahan yang dikehendaki diformulasikan menjadi
"planned change" (perubahan yang berencana), m ak a
k emudian juga disebut "agent of development". "Agent of
development" diartikan pendorong proses pembangunan dan
perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong
melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan dan programprogram,
proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan
peran perencanaan dan anggaran penting. Dengan
perencanan dan anggaran juga menstimulasi investasi
sector swasta. Kebijaksanaan dan persetujuan
penanaman modal di tangan pemerintah.
Dalam good governance peran pemerintah tidak lagi
23