1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

More documents

Recommendations

Info

kepentingan atau stakeholders : (1) pemerintah – (2)pengusaha – dan (3) masyarakat/rakyat, secara kooperatif dan siner , jik". Dari pengertian tersebut memuat konsep dasar atau makna sebagai berikut : 1. tugas yang selama ini dikenal `tugas pemerintahan' bukan lagi monopoli dari pemerintah tetapi perlu shared dengan rakyat dan pengusaha swasta 2. memposisikan ketiga aktor tersebut dalam governance karena ketiganya sangat tergantung k elangsungan hidupnya pada resources yang tersedia dan berkepentingan atas semakin menipisnya atau tidak seimbangnya perbandingan antara resouces suatu negara dengan jumlah penduduknya sehingga memerlukan pengelolaan secara lebih bertanggung jawab, efisien, efektif dan produktif 3. indikator produktivitas, yang mempunyai arti tingkat kemampuan untuk memberi nilai tambah terhadap resources, merupakan indikator yang paling krusial, karena apabila tidak tercapai dengan baik, artinya terjadi kondisi yang contraproductive akan menurunkan daya survival-nya suatu negara. Atas dasar ini, Lembaga Administrasi Negara dalam buku SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan Redpublik Indonesia) Buku I Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara (2003, hal 47) dikemukakan sembilan karakteristik atau prinsip-prinsip Good Governance (GG) yang diadopsi dari UNDP, yaitu : 1. Partisipation. Setiap warga Negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang memiliki kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif; 2. Rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk Hak Asasi Manusia (HAM); 3. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan anarus informasi. Proses- 4. proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor; 5. Responsiveness. Lembaga- lembaga dan prosesproses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setiap stakelolders; 6. Consensus orientation. GO menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas balk dalam hal kebijakankebijakan maupun prosedur-prosedur; 7. Equity. Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka; 20
8. Effectiveness and efficiency. Proses-proses dan lembagalembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin; 9. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sector swasta dan 10. masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga lembaga 11. stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi; 12. Strategic vision. Para pemimpin dan public harus mempunyai perspektif GG dan pengembangan manusia yang luas clan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini. S e b e l u m s a m p a i p a d a f o r m u l a p r i n s i p - p r i n s i p t e r s e b u t U N D P t e l a h merekomendasikan beberapa karakteristik governance, yaitu : legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan partisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (fiansial), manajem en sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya. Karakteristik tersebut dibangun UNDP bertolak dari anggapan dasar bahwa terdapat k esam aa n g ejala ya n g m en ye b a bk a n k eg a g a l an be rbagai p em erintah d a l am menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu : (1) pelayanan yang rendah, (2) kapabilitas kebijakan yang rendah, (4) manajemen keuangan yang lemah, (5) peraturan yang terlalu berbelit-belit dan sewenang-wenang, serta (6) alokasi sumber-sumber yang tidak tepat. Tetapi UNDP kurang menekankan pada asumsi mengenai superioritas majemuk, multi partai, sistem orientasi pemilihan umum, dan pemahaman bahwa perbedaan bentuk kewenangan politik dapat dikombinasikan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas dengan cara-cara yang berbeda. Hal-hal tersebut juga berkaitan terhadap argumentasi mengenai nilai-nilai kebudayaan yang relatif; sistem penyelenggaraan pem erintahan yang m ungk in bervariasi m engenai responbterhadap perbedaan k umpulan nilai-nilai ek onomi, politik , in d i v i du a l i tas, p er in t a h d a n k e wen a n ga n . U NDP m en g a n g ga p ba h wa g oo d governance dapat diukur dan dibangun indikator yang komplek dan masing-masing menunjukkan tujuannya. Berdasarkan Dokumen Kebijakan UNDP dalam "Tata Pemerintahan Menunjang pembangunan Manusia Berkelanjutan", Januari 1997, yang dikutip dari buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia (Partnership Pr Governance Reform in Indonesia), 2000, disebutkan : 21
Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
Page 3 and 4: pekerjaan administrasi negara yang
Page 5 and 6: Faktor keempat adalah sumber daya m
Page 7 and 8: (GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
Page 9 and 10: kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
Page 11 and 12: perundang-undangan di Nederland. 14
Page 13 and 14: tepat untuk naik banding guna mempe
Page 15 and 16: mendahulukan kesejahteraan umum den
Page 17 and 18: pensiun dan biasanya ditanamkan unt
Page 19: yang lebih baik. Pada organisasi pu
Page 23 and 24: digunakan di dalam manajemen sumber
Page 25 and 26: dikembangkan pada organisasi-organi
Page 27 and 28: Program Pem bangun a n da erah, Ren
Page 29 and 30: menyusun jabatan dan fungsi yang le
Page 31 and 32: 12. Tata pemerintahan yang memiliki
Page 33 and 34: usaha yang lebih menguntungkan seke
Page 35 and 36: (c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
Page 37 and 38: kajian dan literature akhir abad 20
Page 39 and 40: publik sebagai format administrasi
Page 41 and 42: moneter, fiscal dan perpajakan memp
Page 43 and 44: Referensi Anderson, James E. (1979)
Page 45 and 46: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
Page 69 and 70: Masyarakat harus memberikan respon
Page 71 and 72:
kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
Page 73 and 74:
akan terus berkembang, sesuai denga
Page 75 and 76:
sejumlah harapan yang besar dari ra
Page 77 and 78:
melalui wacana partisipasi, konsep
Page 79 and 80:
Bahakan belakangan ini kita juga se
Page 81 and 82:
Dalam perkembangan selanjunya, mela
Page 83 and 84:
masyarakat sipil Indonesia masih sa
Page 85 and 86:
(1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
Page 87 and 88:
mengambil peran sebagai penyelengga
Page 89 and 90:
Adapun tata cara pengajuan masukan
Page 91 and 92:
undang-undang secara keseluruhan at
Page 93 and 94:
14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
Page 95 and 96:
setiap bangsa. Selama ini konsep go
Page 97 and 98:
Proses yang mengawali pembentukan p
Page 99 and 100:
penelitian yang komprehensif agar p
Page 101 and 102:
mengenai suatu masalah, sehingga be
Page 103 and 104:
yang efektif. Untuk itu harus ada s
Page 105 and 106:
Tentang Pembentukan Peraturan perun
Page 107 and 108:
secara historis telah tumbuh dan be
Page 109:
Naisbitt, John, Global Paradox: Sem
show all

1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?