1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

More documents

Recommendations

Info

erkat kerjasama yang baik diantara para anggota tim dengan pembagian tugas kerja bab per bab. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dari seluruh anggota tim. Semoga hasil yang dicapai oleh tim dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang positif kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam upayanya melakukan pembinaan hukum di Indonesia. Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan ini tidak luput dari kekurangan dan kesempurnaan. Untuk hal tersebut kami mohon maaf. Jakarta, Desember 2007 Tim Pelaksana Penyusunan Kompendium Bidang Hukum Tata Pemerintahan yang Baik Ketua, Prof. Safri Nugraha, SH, LL.M, Ph.D BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan negara seharihari merupakan suatu organisasi kenegaraan yang dibentuk atas dasar kepercayaan (trust) publik dan keniscayaan (avaliabilty) negara. Selain itu, pada era negara modern seperti sekarang ini, pemerintah dalam menjalankan berbagai aktivitasnya wajib melaksnakan prinsipprinsip Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik). Dalam hal ini, Good Governance diartikan secara luas sebagai suatu tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik di suatu negara. Sedangkan, dalam arti sempit, penyelenggaraan pemerintahan yang baik terutama berkaitan dengan pelaksanaan fungsi administrasi negara. Dalam kaitan ini, di Negeri Belanda (yang juga diikuti oleh pakar Hukum Administrasi Negara Indonesia) sejak beberapa waktu yang lalu, dikenal suatu Asas-asas Umum Penyelenggaraan Administrasi yang baik (Algemeene Beginselen van Behoorlijk Bestuur). Asas-asas ini, dikenal dengan sebutan AUPB, berisikan pedoman yang harus digunakan oleh pelaksana administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan juga oleh hakim (administrasi) untuk menguji keabsahan (validitas) perbuatan hukum atau perbuatan nyata yang telah dilakukan oleh para pelaksana administrasi negara tersebut. Asas-asas ini meliputi antara lain: motivasi yang jelas, tujuan yang jelas, tidak sewenang-wenang, kehati-hatian, kepastian hukum, persamaan perlakuan, tidak menmggunakan wewenang yang menyimpang dari tujuan, fairness dan lain-lain. Secara yuridis-praktis, Administrasi negara sebagai penyelenggara kekuasaan negara di bidang pemerintahan (eksekutif), selain memiliki konsentrasi kekuasaan (power) yang semakin besar, juga secara langsung bersentuhan dan berkaitan dengan masyarakat. Tindakan-tindakan administrasi negara seperti penertiban, perizinan dan berbagai layanan publik merupakan sebagian dari banyak 2
pekerjaan administrasi negara yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau caracara bertindak dari administrasi negara yang tidak memenuhi syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan langsung dirasakan sebagai perbuatan sewenang-wenang atau merugikan dari administrasi negara kepada pihak-pihak tertentu (individual, organisasi, atau badan hukum) atau masyarakat luas. Karena itu, pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh para pelaksana administrasi negara seharusnya dapat mencegah dan menghindari rakyat dari segala tindakan administrasi negara yang berpotensi merugikan masyarakat. Selain cabang kekuasaan eksekutif, cabang-cabang penyelenggara negara yang lain, seperti kekuasaan pembentuk undang-undang (legislatif) atau kekuasaan penegak hukum (judicatif) juga berperanan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di suatu negara. Sebagai contoh, Pihak legislatif dapat saja membuat UU yang sewenang-wenang, dan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, melainkan dibuat untuk kepentingan penguasa atau kepentingan kelompok tertentu yamh dominan, seperti para konglomerat dan lain-lain. Demikian pula dalam kekuasaan penegakan hukum (judicatif), dapat terjadi berbagai tindakan atau putusan yang sewenang-wenang. Kesewenang-wenangan itu bukan hanya terjadi karena kekuasaan penegakan hukum tidak berdaya atau berkolaborasi dengan penyelenggara cabang kekuasaan lain. Kesewenang-wenangan dapat juga terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan kehakiman yang ada pada penegak hukum. Berbagai tindakan hukum, seperti perkara perdata yang dijadikan perkara pidana, putusan hakim yang dirasakan tidak benar dan tidak adil, penundaan eksekusi yang merugikan pencari keadilan sama sekali tidak terkait dengan ketidakberdayaan atau kolaburasinya dengan kekuasaan, melainkan karena penyalahgunaan kemerdekaan hakim dalam membuat putusanputusan hukum di badan peradilan. Berdasarkan hal-hal tersebut, seyogianya tinjauan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) tidak hanya dikaitkan dengan kekuasaan pemerintahan yang dijalankan oleh administrasi negara, tetapi juga meliputi cabang-cabang kekuasaan negara lainnya seperti kekuasaan pembentukan undangundang (legislatif) dan kekuasaan penegakan hukum (judicatif). Pada praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, berbagai ungkapan teoritik sering dilekatkan kepada bentuk dan isi penyelenggaraan pemerintahan yang baik seperti: responsible, accountable, controlable, transparancy, limitable, dan lain sebagainya yang semuanya dapat diterapkan kepada penyelenggara kekuasaan eksekutif, legislatif dan judicatif. Dalam kaitan pelayanan publik dan perlindungan (hukum) kepada masyarakat, ada dua cabang kekuasaan pemerintahan negara yang berhubungan langsung dengan rakyat yaitu aparat administrasi negara (eksekutif) dan aparat penegak hukum (judicatif). Karena itu sangat wajar, apabila muncul tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada awalnya terutama ditujukan kepada pembaharuan administrasi negara (reformasi birokrasi) dan pembaharuan penegakan hukum (reformasi hukum). Sebagai contoh, pelayanan publik yang sering secara sengaja ditunda atau bertele- 3
Page 1: LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
Page 5 and 6: Faktor keempat adalah sumber daya m
Page 7 and 8: (GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
Page 9 and 10: kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
Page 11 and 12: perundang-undangan di Nederland. 14
Page 13 and 14: tepat untuk naik banding guna mempe
Page 15 and 16: mendahulukan kesejahteraan umum den
Page 17 and 18: pensiun dan biasanya ditanamkan unt
Page 19 and 20: yang lebih baik. Pada organisasi pu
Page 21 and 22: 8. Effectiveness and efficiency. Pr
Page 23 and 24: digunakan di dalam manajemen sumber
Page 25 and 26: dikembangkan pada organisasi-organi
Page 27 and 28: Program Pem bangun a n da erah, Ren
Page 29 and 30: menyusun jabatan dan fungsi yang le
Page 31 and 32: 12. Tata pemerintahan yang memiliki
Page 33 and 34: usaha yang lebih menguntungkan seke
Page 35 and 36: (c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
Page 37 and 38: kajian dan literature akhir abad 20
Page 39 and 40: publik sebagai format administrasi
Page 41 and 42: moneter, fiscal dan perpajakan memp
Page 43 and 44: Referensi Anderson, James E. (1979)
Page 45 and 46: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
Page 53 and 54:
informasi mengenai setiap aspek keb
Page 55 and 56:
ahwa good governance tidak dapat di
Page 57 and 58:
sejarah, tahapan pembangunan dan tr
Page 59 and 60:
akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
Page 61 and 62:
kecil saja, sebagaimana yang disimp
Page 63 and 64:
wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
Page 65 and 66:
merupakan konkritisasi terhadap cit
Page 67 and 68:
Kekuasaan merupakan formalitas kewi
Page 69 and 70:
Masyarakat harus memberikan respon
Page 71 and 72:
kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
Page 73 and 74:
akan terus berkembang, sesuai denga
Page 75 and 76:
sejumlah harapan yang besar dari ra
Page 77 and 78:
melalui wacana partisipasi, konsep
Page 79 and 80:
Bahakan belakangan ini kita juga se
Page 81 and 82:
Dalam perkembangan selanjunya, mela
Page 83 and 84:
masyarakat sipil Indonesia masih sa
Page 85 and 86:
(1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
Page 87 and 88:
mengambil peran sebagai penyelengga
Page 89 and 90:
Adapun tata cara pengajuan masukan
Page 91 and 92:
undang-undang secara keseluruhan at
Page 93 and 94:
14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
Page 95 and 96:
setiap bangsa. Selama ini konsep go
Page 97 and 98:
Proses yang mengawali pembentukan p
Page 99 and 100:
penelitian yang komprehensif agar p
Page 101 and 102:
mengenai suatu masalah, sehingga be
Page 103 and 104:
yang efektif. Untuk itu harus ada s
Page 105 and 106:
Tentang Pembentukan Peraturan perun
Page 107 and 108:
secara historis telah tumbuh dan be
Page 109:
Naisbitt, John, Global Paradox: Sem
show all

1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?