1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

More documents

Recommendations

Info

"the first ford failed because of his firm conviction that business did not need managers and management. All it needed, he believed, was the owner with his "helper". General Motors, Rockefeller, du Pont, dan JP Morgan, secara serempak memulai untuk menggunakan model manajemen professional untuk mengelola bisnis mereka. Hasilnya memasuki tahun 1960-an, kebesaran bisnis kembali lagi, bahkan pada tahun 1980-an tampak sebagian besar korporat-korporat terbesar dan sekaligus terbaik di dunia adalah korporat Amerika Serikat yang dikelola dengan manajemen profesional dengan prinsip dasar "memisahkan kepemilikan dengan kepengelolaan". Eropa dan Jepang mengikut di belakang. Menguatnya peran institusi pasar modal dan masuknya investasi dana pensiun menguasai perusahaan-perusahaan publik dan menjadikan manajemen profesional sebagai satu satunya cara terbaik mengelola usahal 18 Pada tahun 1980-an mulai terlihat sisi buruk dari manajemen profesional, khususnya di Amerika Serikat. Dengan modal manajemen yang one tier sytem, di mana lembaga k om isaris menjadi satu dengan lem baga k edireksian. Mesk i terdapat direksi independen, namun tetap saja kontrol tidak bisa efektif. Para eksekutif korporat kemudian menjadi baron-baron baru, dimana mereka menjalankan 18 Disarikan berdasarkan; Riant Nugroho, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004, hlm. 205 — 226 organisasi sesuka hati, mengambil keuntungan terbesar untuk mereka sendiri melalui mekanisme gaji, tunjangan, bonus, hak atas saham clan deviden, serta sebagainya. Kondisi ini berbeda dengan model Eropa yang masih banyak menggunakan pola two tiers system seperti yang digunakan perusahaan-perusahaan Indonesia, di mana terdapat pemisahan yang tegas antara lembaga kekomisarisan dan lembaga kedireksian. Seperti hanya dalam politik, maka masalahnya berupa sebentuk pertanyaan: "who will guard". Para menanajer profesional bukan saja pengelola yang diberi kepercayaan pemiliknya untuk menjadikan korporat menjadi sehat dan menguntungkan, namun mereka adalah guard dari korporat. Kejahatan `kerah putih' mewarnai dunia usaha mulai kurun waktu 1980-an hingga 1990-an. Salah satu kejahatan yang paling pokok adalah membohongi pemilik dengan cara cerdas, yaitu membengk akkan biaya operasional, sehingga meski perusahaan tanpak besar dan sehat, namun keuntungan yang diberikan kepada pemilik kecil. Memang, pemilik perusahaan melalui pasar modal banyak yang tidak mempertentangkan masalah ini, karena pada akhirnya keuntungan mereka tidak berasal dari deviden, namun clari transaksi saham yang semakin lama semakin berjalan terpisah dari bisnis riilnya. Pasar modal bergerak sendiri dan korporat berjalan sendiri. Desakan menguat ketika kepemilikan saham di korporat yang besar dan sehat tersebut adalah dana-dana 16
pensiun dan biasanya ditanamkan untuk jangka waktu panjang, 19 di mana pengelolaan dana pensiun ini sangat konservatif akan keamanan investasi mereka, mengingat pemanfaatannya sebagian besar adalah para orang tua pensiunan. Dorongan untuk menyusun sebuah konsep dalam rangka menciptakan pengendalian (bukan sekedar pengawasan) yang melekat (built in) kepada korporasi dan manajer profesionalnya, bermuara dengan diintrodusirnya Good Corporate Governance (GCG). Konsepnya adalah bahwa pengelolaan usaha harus benar-benar memberikan manfaat kepada pemiliknya 20 Prinsip-prinsip utama dalam governansi-korporat adalah transparansi, akuntabilitas, f a i r n e s s , r e s p o n s i b i l i t a s , 21 d a n r e s p o n s i v i t a s . T r a n s p a r a n s i t i d a k b e r a r t i "k etelanj angan", mela ink an k eterbuk aan, yak ni adan ya s ebuah s ys tem yang memungkinkan terselenggaranya komunikasi internal dan eksternal dari korporasi. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban secara bertingkat ke atas (hirarkis). Dari organisasi manajemen paling bawah hingga Dewan Direksi, dan dari Dewan Direksi kepada Dewan Komisaris. Dan secara 19 Untuk mengupas masuknya dana pensiun ke korporat AS, lihat Drucker (1976) 20 Dari konsep ini pun sebenarnya GCG mundur selangkah dari paradigma stakeholders management, karena fokusnya adalah paradigm shareholders management 21 Kantor Mentari Negara BUMN (1999). luas, akuntabilitas diberikan oleh Dewan Komisaris kepada masyarakat. Akuntabilitas secara sempit dapat diartikan secara finansial. Fairness agak sulit diterjemahkan, karena is menyangkut keadilan dalam konteks moral. Fairness lebih menyangkut moralitas dari organisasi bisnis dalam menjalankan hubungan bisnisnya, baik secara internal maupun eksteranl. Responsibilitas pada hakekatnya adalah pertanggungjawaban korporat secara kebijakan. Dalam konteks ini penilaian pertanggungjawaban lebih mengacu kepada etika-korporat, termasuk dalam hal ini etika profesional dan etika-manajerial. Responsivitas merupakan tingkat kepekaan organisasi bisnis untuk merespon bukan saja kebutuhan public-yang menyangkut tingkat keinovatifan korporat-melainkan kepada keluhan internal dan eksternal, serta kebutuhan tak tampak yang dirasakan perlu untuk dipenuhi. Sementara itu, Komite Governansi Korporat di Negara-negara maju (OECD) menjabarkan prinsip governansi korporat menjadi 5 (lima) kategori, yaitu : (1) Hak pemegang saham; (2) Perlakuan yang fair bagi seluruh pemegang saham; (3) Peranan konstituen dalam governansi-korporat; (4) Pengungkapan dan transparansi; serta (5) Tanggung jawab Direksi dan Komisaris. Pada akhir tahun 1980-an terjadi proses pembelajaran atau tranformasi dari sektor privat atau bisnis ke sektor publik. 17
Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
Page 3 and 4: pekerjaan administrasi negara yang
Page 5 and 6: Faktor keempat adalah sumber daya m
Page 7 and 8: (GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
Page 9 and 10: kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
Page 11 and 12: perundang-undangan di Nederland. 14
Page 13 and 14: tepat untuk naik banding guna mempe
Page 15: mendahulukan kesejahteraan umum den
Page 19 and 20: yang lebih baik. Pada organisasi pu
Page 21 and 22: 8. Effectiveness and efficiency. Pr
Page 23 and 24: digunakan di dalam manajemen sumber
Page 25 and 26: dikembangkan pada organisasi-organi
Page 27 and 28: Program Pem bangun a n da erah, Ren
Page 29 and 30: menyusun jabatan dan fungsi yang le
Page 31 and 32: 12. Tata pemerintahan yang memiliki
Page 33 and 34: usaha yang lebih menguntungkan seke
Page 35 and 36: (c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
Page 37 and 38: kajian dan literature akhir abad 20
Page 39 and 40: publik sebagai format administrasi
Page 41 and 42: moneter, fiscal dan perpajakan memp
Page 43 and 44: Referensi Anderson, James E. (1979)
Page 45 and 46: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
Page 67 and 68:
Kekuasaan merupakan formalitas kewi
Page 69 and 70:
Masyarakat harus memberikan respon
Page 71 and 72:
kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
Page 73 and 74:
akan terus berkembang, sesuai denga
Page 75 and 76:
sejumlah harapan yang besar dari ra
Page 77 and 78:
melalui wacana partisipasi, konsep
Page 79 and 80:
Bahakan belakangan ini kita juga se
Page 81 and 82:
Dalam perkembangan selanjunya, mela
Page 83 and 84:
masyarakat sipil Indonesia masih sa
Page 85 and 86:
(1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
Page 87 and 88:
mengambil peran sebagai penyelengga
Page 89 and 90:
Adapun tata cara pengajuan masukan
Page 91 and 92:
undang-undang secara keseluruhan at
Page 93 and 94:
14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
Page 95 and 96:
setiap bangsa. Selama ini konsep go
Page 97 and 98:
Proses yang mengawali pembentukan p
Page 99 and 100:
penelitian yang komprehensif agar p
Page 101 and 102:
mengenai suatu masalah, sehingga be
Page 103 and 104:
yang efektif. Untuk itu harus ada s
Page 105 and 106:
Tentang Pembentukan Peraturan perun
Page 107 and 108:
secara historis telah tumbuh dan be
Page 109:
Naisbitt, John, Global Paradox: Sem
show all

1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?