1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

More documents

Recommendations

Info

11. Asas motivasi; 12. Asas kepantasan dan kewajaran; 13. Asas pertanggung-j awaban; 14. Asas kepekaan. 15. Asas penyelenggaraan kepentingan umum; 16. Asas kebijaksanaan; 17. Asas itikad baik. Sedangkan di Indonesia asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dikemukakan Prof.Kuntjoro Purbopranoto adalah sebagai berikut: 1. Asas kepastian hukum (principle of lergal security); 2. Asas keseimbangan (principle of proportionality); 3. Asas kesamaan (dalam mengambil keputusan pangreh/ principle of equality); 4. Asas bertindak cermat (principle of carefulness); 5. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (principle of motivation); 6. Asas jangan mencampuradukan kewenangan (principle of non misuse of competence); 7. Asas permainan yang layak (principle of fair play); 8. Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness); 9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation); 10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing the qonsequences of annulled decision); 11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (principle of protection the personal way of life); 12. Asas kebijaksanaan (sapientia); 13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service). Secara normatif, merujuk pada UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik meliputi : 1) Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara; 2) Asas Tertib Penyelenggar-An Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyeleng-garaan negara; 3) Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang 14
mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif,akomodatif, dan selektif; 4) Asas Keterbuk aan, yaitu m em buk a diri terhadap hak m as yarak at untuk m em peroleh inform asi yang benar, jujur, dan tidak disk rim inatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; 5) Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan kese-imbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara; 6) Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik clan ke-tentuan peraturan perundang-undang-an yang berlaku; dan 7) Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertang-gungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Good Governance dalam Perspektif Ekonomi Sejarah administrasi negara di Indonesia dan juga di berbagai negara lainnya, baik di negara-negara m aju maupun yang sedang berk em bang, menunjukk an adanya kecenderungan pergeseran dominasi peranan sektor publik atau birokrasi pemerintah dalam penyelcnggaraan pemerintahan ke arah peranan lebih dari sektor swasta dan masyarakat pada umumnya. Berbagai kecenderungan tersebut mengarah kepada upaya untuk berbagi tugas dan tanggungjawab membangun bangsa secara bersamasama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, utamanya menghadapi atau dalam kondisi komunitas internasional yang carat dengan kompetisi. 1. Pemaknaan Governance dalam Dunia Usaha/Privat dan Transformasinya ke Sektor Publik Governance pertama kali digunakan di dunia usaha atau korporat. Manajemen profesional yang diperkenalkan Pasca Perang Dunia Kedua dengan prinsip dasar "memisahkan kepemilikan dengan kepengelolaan". Hal ini bcnar-benar menjadikan setiap korporat menjadi usahausaha yang besar, sehat, dan menguntungkan. Gerakan ini dim ulai sec ara besar -besaran di Am erik a, k hususnya setclah para titans-entrepreneur m engalam i k egagalan besar untuk m em pertahank an k ebes aran bisnisnya. Salah satu contohnya adalah Henry Ford II gagal mempertahankan kebesaran bisnisnya, karena is tidak mengenal manajemen profesional. Ia bahkan tidak mengenal "manajemen". Seperti kata Peter Drucker (1977,5): 15
Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
Page 3 and 4: pekerjaan administrasi negara yang
Page 5 and 6: Faktor keempat adalah sumber daya m
Page 7 and 8: (GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
Page 9 and 10: kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
Page 11 and 12: perundang-undangan di Nederland. 14
Page 13: tepat untuk naik banding guna mempe
Page 17 and 18: pensiun dan biasanya ditanamkan unt
Page 19 and 20: yang lebih baik. Pada organisasi pu
Page 21 and 22: 8. Effectiveness and efficiency. Pr
Page 23 and 24: digunakan di dalam manajemen sumber
Page 25 and 26: dikembangkan pada organisasi-organi
Page 27 and 28: Program Pem bangun a n da erah, Ren
Page 29 and 30: menyusun jabatan dan fungsi yang le
Page 31 and 32: 12. Tata pemerintahan yang memiliki
Page 33 and 34: usaha yang lebih menguntungkan seke
Page 35 and 36: (c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
Page 37 and 38: kajian dan literature akhir abad 20
Page 39 and 40: publik sebagai format administrasi
Page 41 and 42: moneter, fiscal dan perpajakan memp
Page 43 and 44: Referensi Anderson, James E. (1979)
Page 45 and 46: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
Page 65 and 66:
merupakan konkritisasi terhadap cit
Page 67 and 68:
Kekuasaan merupakan formalitas kewi
Page 69 and 70:
Masyarakat harus memberikan respon
Page 71 and 72:
kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
Page 73 and 74:
akan terus berkembang, sesuai denga
Page 75 and 76:
sejumlah harapan yang besar dari ra
Page 77 and 78:
melalui wacana partisipasi, konsep
Page 79 and 80:
Bahakan belakangan ini kita juga se
Page 81 and 82:
Dalam perkembangan selanjunya, mela
Page 83 and 84:
masyarakat sipil Indonesia masih sa
Page 85 and 86:
(1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
Page 87 and 88:
mengambil peran sebagai penyelengga
Page 89 and 90:
Adapun tata cara pengajuan masukan
Page 91 and 92:
undang-undang secara keseluruhan at
Page 93 and 94:
14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
Page 95 and 96:
setiap bangsa. Selama ini konsep go
Page 97 and 98:
Proses yang mengawali pembentukan p
Page 99 and 100:
penelitian yang komprehensif agar p
Page 101 and 102:
mengenai suatu masalah, sehingga be
Page 103 and 104:
yang efektif. Untuk itu harus ada s
Page 105 and 106:
Tentang Pembentukan Peraturan perun
Page 107 and 108:
secara historis telah tumbuh dan be
Page 109:
Naisbitt, John, Global Paradox: Sem
show all

1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?