1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

More documents

Recommendations

Info

Daftar Pustaka Armia, Mhd Shiddiq Tgk, Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003 Asshiddiqie, Jimly, Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi, Jakarta: PT Balai Pustaka, 1998 _______________, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Jakarta: Konstitusi Press, 2005 _______________, Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, Jakarta: Ind. Hill-Co, 1997 Azhari, Idham Ibty dkk (penyunting), Good Governance dan Otonomi Daerah: Menyongsong AFTA Tahun 2003, tanpa kota: Prosumen (PKPEK) dengan FORKOMA-MAP UGM, 2002 BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional Dari Masa Ke Masa, Jakarta: BPHN, 1995 Effendi, Taufik. Kebijakan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance): Rencana Strategis Pemerintah, Makalah, Disampaikan pada acara Rapat Pleno Komite Nasional Kebijakan Governance, sabtu, 8 Januari 2005, di Jakarta Genigten, W.J.M. van. Human Rights Reference Handbook, [first edition: Th. R.G. van Banning (ed)], Netherlands Ministry of Foreign Affairs, Human Rights, Good Governance and Democratization Departement, second edition, 1999 Gramsci, Antonio. Catatan-catatan Politik, diterjemahkan dari buku Selection from The Prison Notebooks of Antonio Gramsci oleh Gafna Raiza Wahyudi dkk, yang diterbitkan International Publisher, New York, 1987, Surabaya: Pustaka Promethea, 2001 http://www.goodgovernance.or.id/prinsip_penjelasan_page1.asp, diakses pada 16 Mei 2005 Jam 11.00 http://www.goodgovernance.or.id/prinsip_penjelasan_page1.asp, diakses pada 16 Mei 2005 Jam 11.00 Locke, John, Kuasa itu Milik Rakyat: Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil, Terjemahan A Widyamartaya, Yogyakarta: Kanisius, 2002 Logemen, J.H.A., Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Jakarta: Actiar Baru-Van Hoeve, 1975 108
Naisbitt, John, Global Paradox: Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil, Terjemahan Budijanto, Jakarta: Binarupa Aksara, 1994 Ndraha, Taliziduhu, Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru, buku 1, Jakarta: P.T. Rineke Cipta, 2003 ________________, Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru. buku 2, Jakarta: P.T. Rineke Cipta, 2003 Nur, Herwin, Meruwat Good Governance Sebagai Tradisi Kerja Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe Dalam Format Birokrasi Dinamis, diakses dari http: //www.pu.go.id/ itjen/ buletin/4546ruwat.htm pada 16 Mei 2005 jam 11.10 wib. Saefuloh, A. Ahmad (ed), Bunga Rampai Penelitian Keparlemenan 1998 dan 2000: Pendekatan Terhadap Fungsi Dewan Dan Jajak Pendapat, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2000 Setyowati, Erni et.al, Bagaimana Undang-undang Dibuat, Jakarta: PSHK, 2003 Siagian, Sondang P, Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi, dan Terapinya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994 Simbolon, Maringan Masry, Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004 Sjahrir, Good Governance di Indonesia Masih Utopia: Tinjauan Kritis Good Governance, Dalam Media Transparansi, edisi 14, November 1999, diakses dari www.transparansi.or.id/ majalah/edisi14/14berita, pada 16 Mei 2005 jam 09.30 wib, Stiftung, Friedrich Naumann, Warga negara Sebagai Mitra: Buku Panduan OECD Tentang Informasi, Konsultasi, dan Partisipasi Publik Dalam Pembuatan Kebijakan, Terjemahan dari Citizens as Partner: Information, Consultation and Oublic Participation in Policy-Making, Paris: OECD, 2002 Susanti, Bivitri, Politik Legislasi Dalam Program Legislasi Nasional, dalam Koran Tempo, 23 Februari 2005 Susilo,Y Sri, Mampukah Ikatan Akuntan Indonesia (Iai) Menjadi Salah Satu "Pillars Of Integrity"? yang diakses dari www.transparansi.or.id pada 25 Mei 2005 jam 11. 45 WIB http: //www. goodgovernance.or.id/ prinsip_penjelasan_page1.asp, diakses pada 16 Mei 2005 Jam 11.00 Ubbe, Ahmad, Kedudukan dan Fungsi Penelitian Hukum Dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: BPHN, 1999 Widodo, Joko, Good Governance, Telaah Dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Surabaya: Insan Cendekia, 2001 Wursanto, Ig, Dasar-dasar Ilmu Organisasi, Yogyakarta: ANDI, 2003 109
Page 1 and 2:
LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
Page 3 and 4:
pekerjaan administrasi negara yang
Page 5 and 6:
Faktor keempat adalah sumber daya m
Page 7 and 8:
(GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
Page 9 and 10:
kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
Page 11 and 12:
perundang-undangan di Nederland. 14
Page 13 and 14:
tepat untuk naik banding guna mempe
Page 15 and 16:
mendahulukan kesejahteraan umum den
Page 17 and 18:
pensiun dan biasanya ditanamkan unt
Page 19 and 20:
yang lebih baik. Pada organisasi pu
Page 21 and 22:
8. Effectiveness and efficiency. Pr
Page 23 and 24:
digunakan di dalam manajemen sumber
Page 25 and 26:
dikembangkan pada organisasi-organi
Page 27 and 28:
Program Pem bangun a n da erah, Ren
Page 29 and 30:
menyusun jabatan dan fungsi yang le
Page 31 and 32:
12. Tata pemerintahan yang memiliki
Page 33 and 34:
usaha yang lebih menguntungkan seke
Page 35 and 36:
(c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
Page 37 and 38:
kajian dan literature akhir abad 20
Page 39 and 40:
publik sebagai format administrasi
Page 41 and 42:
moneter, fiscal dan perpajakan memp
Page 43 and 44:
Referensi Anderson, James E. (1979)
Page 45 and 46:
menjadi sekedar simbol kekuasaan da
Page 47 and 48:
mentolerir segala bentuk penyimpang
Page 49 and 50:
umum, pers, grup pelobi dan lain-la
Page 51 and 52:
kepentingan publik. Jenis lembaga t
Page 53 and 54:
informasi mengenai setiap aspek keb
Page 55 and 56:
ahwa good governance tidak dapat di
Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
Page 69 and 70: Masyarakat harus memberikan respon
Page 71 and 72: kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
Page 73 and 74: akan terus berkembang, sesuai denga
Page 75 and 76: sejumlah harapan yang besar dari ra
Page 77 and 78: melalui wacana partisipasi, konsep
Page 79 and 80: Bahakan belakangan ini kita juga se
Page 81 and 82: Dalam perkembangan selanjunya, mela
Page 83 and 84: masyarakat sipil Indonesia masih sa
Page 85 and 86: (1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
Page 87 and 88: mengambil peran sebagai penyelengga
Page 89 and 90: Adapun tata cara pengajuan masukan
Page 91 and 92: undang-undang secara keseluruhan at
Page 93 and 94: 14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
Page 95 and 96: setiap bangsa. Selama ini konsep go
Page 97 and 98: Proses yang mengawali pembentukan p
Page 99 and 100: penelitian yang komprehensif agar p
Page 101 and 102: mengenai suatu masalah, sehingga be
Page 103 and 104: yang efektif. Untuk itu harus ada s
Page 105 and 106: Tentang Pembentukan Peraturan perun
Page 107: secara historis telah tumbuh dan be
show all

1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?