1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ... 1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

15.04.2014 Views

10. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. BAB V PENUTUP A. Simpulan 1. Tata pemerintahan yang baik merupakan perwujudan dan implementasi dari kaidah-kaidah negara hukum modern, termasuk Indonesia. Perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat berkaitan dengan berbagai sektor kehidupan yang ada di masyarakat, swasta dan pemerintahan. 2. Tata pemerintahan yang baik merupakan unsur mutlak dalam pembentukan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan berkedaulatan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 3. Tata pemerintahan yang baik di Indonesia sesungguhnya 106

secara historis telah tumbuh dan berkembang dengan baik, seiring dengan terbentuknya sejumlah pemerintahan yang pernah ada pasca kemerdekaan tahun 1945. 4. Tata pemerintahan yang baik merupakan kebutuhan mutlak setiap negara dalam membina dan memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh aktivitas pemerintahan yang ada di suatu negara, dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh negara yang bersangkutan. 5. Tata pemerintahan yang baik sangat terkait dengan keberhasilan pemerintah dalam merespon dan menangani berbagai isu yang berkaitan dengan politik, diplomatik, sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. 5. Walaupun tanggungjawab utama implementasi tata pemerintahan yang baik ada di tangan pemerintah, sektor swasta dan sektor masyarakat mempunyai peranan dan kontribusi yang signifikan terhadap implementasi tata pemerintahan di suatu negara. impelementasi tata pemerintahan yang baik menjadi termotivasi dengan baik dan berfikir secara komprehensif. 2. Pemerintah perlu mendesain program penciptaan tata pemerintahan yang baik secara komprehensif dan berkesinambungan dengan melibatkan secara aktif berbagai komponen masyarakat yang ada untuk kemanfaatan optimal dari program tersebut. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan anggaran yang khusus untuk kegiatan implementasi tata pemerintahan yang baik. 3. Dalam rangka implementasi tata pemerintahan yang baik, Pemerintah selaku penanggungjawab utama implementasi tata pemerintahan yang baik, perlu menindaklanjuti kompedium tata pemerintahan yang baik ini dengan menindaklanjutinya ke berbagai sektor pemerintahan dan seluruh stakeholder yang ada. B. Saran-saran 1. Perlu ditumbuh-kembangkan kesadaran untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik di kalangan pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada, serta disosialisasikan terus menerus kepada berbagai pihak tersebut agar kesadaran para pihak tersebut terhadap 107

secara historis telah tumbuh dan berkembang dengan baik,<br />

seiring dengan terbentuknya sejumlah pemerintahan yang<br />

pernah ada pasca kemerdekaan tahun 1945.<br />

4. Tata pemerintahan yang baik merupakan kebutuhan<br />

mutlak setiap negara dalam membina dan memberikan<br />

perlindungan hukum terhadap seluruh aktivitas<br />

pemerintahan yang ada di suatu negara, dan dilaksanakan<br />

sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh negara<br />

yang bersangkutan.<br />

5. Tata pemerintahan yang baik sangat terkait dengan<br />

keberhasilan pemerintah dalam merespon dan menangani<br />

berbagai isu yang berkaitan dengan politik, diplomatik,<br />

sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya.<br />

5. Walaupun tanggungjawab utama implementasi tata<br />

pemerintahan yang baik ada di tangan pemerintah, sektor<br />

swasta dan sektor masyarakat mempunyai peranan dan<br />

kontribusi yang signifikan terhadap implementasi tata<br />

pemerintahan di suatu negara.<br />

impelementasi tata pemerintahan yang baik menjadi<br />

termotivasi dengan baik dan berfikir secara komprehensif.<br />

2. Pemerintah perlu mendesain program penciptaan tata<br />

pemerintahan yang baik secara komprehensif dan<br />

berkesinambungan dengan melibatkan secara aktif<br />

berbagai komponen masyarakat yang ada untuk<br />

kemanfaatan optimal dari program tersebut. Selain itu,<br />

pemerintah perlu menyediakan anggaran yang khusus<br />

untuk kegiatan implementasi tata pemerintahan yang baik.<br />

3. Dalam rangka implementasi tata pemerintahan yang<br />

baik, Pemerintah selaku penanggungjawab utama<br />

implementasi tata pemerintahan yang baik, perlu<br />

menindaklanjuti kompedium tata pemerintahan yang baik ini<br />

dengan menindaklanjutinya ke berbagai sektor<br />

pemerintahan dan seluruh stakeholder yang ada.<br />

B. Saran-saran<br />

1. Perlu ditumbuh-kembangkan kesadaran untuk<br />

menciptakan tata pemerintahan yang baik di kalangan<br />

pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada, serta<br />

disosialisasikan terus menerus kepada berbagai pihak<br />

tersebut agar kesadaran para pihak tersebut terhadap<br />

107

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!