1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ... 1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
10. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. BAB V PENUTUP A. Simpulan 1. Tata pemerintahan yang baik merupakan perwujudan dan implementasi dari kaidah-kaidah negara hukum modern, termasuk Indonesia. Perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat berkaitan dengan berbagai sektor kehidupan yang ada di masyarakat, swasta dan pemerintahan. 2. Tata pemerintahan yang baik merupakan unsur mutlak dalam pembentukan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan berkedaulatan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 3. Tata pemerintahan yang baik di Indonesia sesungguhnya 106
secara historis telah tumbuh dan berkembang dengan baik, seiring dengan terbentuknya sejumlah pemerintahan yang pernah ada pasca kemerdekaan tahun 1945. 4. Tata pemerintahan yang baik merupakan kebutuhan mutlak setiap negara dalam membina dan memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh aktivitas pemerintahan yang ada di suatu negara, dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh negara yang bersangkutan. 5. Tata pemerintahan yang baik sangat terkait dengan keberhasilan pemerintah dalam merespon dan menangani berbagai isu yang berkaitan dengan politik, diplomatik, sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. 5. Walaupun tanggungjawab utama implementasi tata pemerintahan yang baik ada di tangan pemerintah, sektor swasta dan sektor masyarakat mempunyai peranan dan kontribusi yang signifikan terhadap implementasi tata pemerintahan di suatu negara. impelementasi tata pemerintahan yang baik menjadi termotivasi dengan baik dan berfikir secara komprehensif. 2. Pemerintah perlu mendesain program penciptaan tata pemerintahan yang baik secara komprehensif dan berkesinambungan dengan melibatkan secara aktif berbagai komponen masyarakat yang ada untuk kemanfaatan optimal dari program tersebut. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan anggaran yang khusus untuk kegiatan implementasi tata pemerintahan yang baik. 3. Dalam rangka implementasi tata pemerintahan yang baik, Pemerintah selaku penanggungjawab utama implementasi tata pemerintahan yang baik, perlu menindaklanjuti kompedium tata pemerintahan yang baik ini dengan menindaklanjutinya ke berbagai sektor pemerintahan dan seluruh stakeholder yang ada. B. Saran-saran 1. Perlu ditumbuh-kembangkan kesadaran untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik di kalangan pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada, serta disosialisasikan terus menerus kepada berbagai pihak tersebut agar kesadaran para pihak tersebut terhadap 107
- Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
- Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
- Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
- Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
- Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
- Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
- Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
- Page 69 and 70: Masyarakat harus memberikan respon
- Page 71 and 72: kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
- Page 73 and 74: akan terus berkembang, sesuai denga
- Page 75 and 76: sejumlah harapan yang besar dari ra
- Page 77 and 78: melalui wacana partisipasi, konsep
- Page 79 and 80: Bahakan belakangan ini kita juga se
- Page 81 and 82: Dalam perkembangan selanjunya, mela
- Page 83 and 84: masyarakat sipil Indonesia masih sa
- Page 85 and 86: (1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
- Page 87 and 88: mengambil peran sebagai penyelengga
- Page 89 and 90: Adapun tata cara pengajuan masukan
- Page 91 and 92: undang-undang secara keseluruhan at
- Page 93 and 94: 14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
- Page 95 and 96: setiap bangsa. Selama ini konsep go
- Page 97 and 98: Proses yang mengawali pembentukan p
- Page 99 and 100: penelitian yang komprehensif agar p
- Page 101 and 102: mengenai suatu masalah, sehingga be
- Page 103 and 104: yang efektif. Untuk itu harus ada s
- Page 105: Tentang Pembentukan Peraturan perun
- Page 109: Naisbitt, John, Global Paradox: Sem
secara historis telah tumbuh dan berkembang dengan baik,<br />
seiring dengan terbentuknya sejumlah pemerintahan yang<br />
pernah ada pasca kemerdekaan tahun 1945.<br />
4. Tata pemerintahan yang baik merupakan kebutuhan<br />
mutlak setiap negara dalam membina dan memberikan<br />
perlindungan hukum terhadap seluruh aktivitas<br />
pemerintahan yang ada di suatu negara, dan dilaksanakan<br />
sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh negara<br />
yang bersangkutan.<br />
5. Tata pemerintahan yang baik sangat terkait dengan<br />
keberhasilan pemerintah dalam merespon dan menangani<br />
berbagai isu yang berkaitan dengan politik, diplomatik,<br />
sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya.<br />
5. Walaupun tanggungjawab utama implementasi tata<br />
pemerintahan yang baik ada di tangan pemerintah, sektor<br />
swasta dan sektor masyarakat mempunyai peranan dan<br />
kontribusi yang signifikan terhadap implementasi tata<br />
pemerintahan di suatu negara.<br />
impelementasi tata pemerintahan yang baik menjadi<br />
termotivasi dengan baik dan berfikir secara komprehensif.<br />
2. Pemerintah perlu mendesain program penciptaan tata<br />
pemerintahan yang baik secara komprehensif dan<br />
berkesinambungan dengan melibatkan secara aktif<br />
berbagai komponen masyarakat yang ada untuk<br />
kemanfaatan optimal dari program tersebut. Selain itu,<br />
pemerintah perlu menyediakan anggaran yang khusus<br />
untuk kegiatan implementasi tata pemerintahan yang baik.<br />
3. Dalam rangka implementasi tata pemerintahan yang<br />
baik, Pemerintah selaku penanggungjawab utama<br />
implementasi tata pemerintahan yang baik, perlu<br />
menindaklanjuti kompedium tata pemerintahan yang baik ini<br />
dengan menindaklanjutinya ke berbagai sektor<br />
pemerintahan dan seluruh stakeholder yang ada.<br />
B. Saran-saran<br />
1. Perlu ditumbuh-kembangkan kesadaran untuk<br />
menciptakan tata pemerintahan yang baik di kalangan<br />
pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada, serta<br />
disosialisasikan terus menerus kepada berbagai pihak<br />
tersebut agar kesadaran para pihak tersebut terhadap<br />
107