1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ... 1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
Donaldson dan Davis mendefinisikan corporate govenance sebagai 87 : “The structure whereby managers at the organizational apex are controlled through the board of direction, its associated structures, executives incentive, and other schemes of monitoring and bonding”. Istilah corporate governance itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (turning point) yang sangat menentukan bagi praktik corporate govenance di seluruh dunia. Cadbury Report mendefinisikan corporate governance sebagai 88 : “..... the system by which organisations are directed and controlled.” (suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi). sebagai: Wahyudi Prakarsa 89 mendefinisikan corporate governance “... mekanisme administratif yang mengatur hubunganhubungan antar manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (stakeholder) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan 87 Donaldson, L & J.H. Davis, Board and Company performance: Research Challenges the Conventional Wisdom (Washington DC). permainan dan sistem insentif sebagai framework yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan”. Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa corporate governance pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Dengan demikian dalam kaitannya dengan legislasi maka corporate governance pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) terutama dalam kaitannya dengan legislasi. A. Good Governance Di dalam corporate governance bidang legislasi harus terkandung prinsip-prinsip good governance. UU No. 10 Tahun 2004 88 Thurrock Council, Corporate Governance Review, Spring 2002, hlm. 2. 89 Wahyudi Prakarsa, Corporate Governance: Suatu Keniscayaan, dalam jurnal Reformasi ekonomi, Vol 1 No. 2 (Oktober-desember 2000), hlm. 20. 104
Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan 90 telah mengatur mengenai good governance di bidang legislasi sebagai berikut: 1. Asas Pengayoman: Bahwa etiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat 2. Asas kemanusiaan Bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 3. Asas kebangsaan Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Asas kekeluargaan Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 90 Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri 5. Asas kenusantaraan Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. 6. Asas bhineka tunggal ika Bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memp[erhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 7. Asas keadilan Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. 8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan Bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial. 9. Asas ketertiban dan kepastian hukum Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. 105
- Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
- Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
- Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
- Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
- Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
- Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
- Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
- Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
- Page 69 and 70: Masyarakat harus memberikan respon
- Page 71 and 72: kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
- Page 73 and 74: akan terus berkembang, sesuai denga
- Page 75 and 76: sejumlah harapan yang besar dari ra
- Page 77 and 78: melalui wacana partisipasi, konsep
- Page 79 and 80: Bahakan belakangan ini kita juga se
- Page 81 and 82: Dalam perkembangan selanjunya, mela
- Page 83 and 84: masyarakat sipil Indonesia masih sa
- Page 85 and 86: (1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
- Page 87 and 88: mengambil peran sebagai penyelengga
- Page 89 and 90: Adapun tata cara pengajuan masukan
- Page 91 and 92: undang-undang secara keseluruhan at
- Page 93 and 94: 14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
- Page 95 and 96: setiap bangsa. Selama ini konsep go
- Page 97 and 98: Proses yang mengawali pembentukan p
- Page 99 and 100: penelitian yang komprehensif agar p
- Page 101 and 102: mengenai suatu masalah, sehingga be
- Page 103: yang efektif. Untuk itu harus ada s
- Page 107 and 108: secara historis telah tumbuh dan be
- Page 109: Naisbitt, John, Global Paradox: Sem
Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan 90 telah<br />
mengatur mengenai good governance di bidang legislasi sebagai<br />
berikut:<br />
1. Asas Pengayoman:<br />
Bahwa etiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi<br />
memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan<br />
ketentraman masyarakat<br />
2. Asas kemanusiaan<br />
Bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus<br />
mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi<br />
manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan<br />
penduduk Indonesia secara proporsional.<br />
3. Asas kebangsaan<br />
Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan<br />
harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang<br />
pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara<br />
kesatuan Republik Indonesia.<br />
4. Asas kekeluargaan<br />
Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan<br />
harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam<br />
setiap pengambilan keputusan.<br />
90 Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2004 oleh Presiden Megawati<br />
Soekarnoputri<br />
5. Asas kenusantaraan<br />
Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan<br />
senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia<br />
dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di<br />
daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang<br />
berdasarkan Pancasila.<br />
6. Asas bhineka tunggal ika<br />
Bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus<br />
memp[erhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan<br />
golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang<br />
menyangkut masalah-masalah sensitif kehidupan bermasyarakat,<br />
berbangsa dan bernegara.<br />
7. Asas keadilan<br />
Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan<br />
harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap<br />
warga negara tanpa kecuali.<br />
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan<br />
Bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh<br />
berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar<br />
belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau<br />
status sosial.<br />
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum<br />
Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan<br />
harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui<br />
jaminan adanya kepastian hukum.<br />
105
Change language