1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Donaldson dan Davis mendefinisikan corporate govenance sebagai 87 :<br />
“The structure whereby managers at the organizational apex are<br />
controlled through the board of direction, its associated structures,<br />
executives incentive, and other schemes of monitoring and bonding”.<br />
Istilah<br />
corporate governance itu sendiri untuk pertama kali<br />
diperkenalkan oleh Cadbury Committee di tahun 1992 yang<br />
menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian<br />
dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik<br />
balik (turning point) yang sangat menentukan bagi praktik corporate<br />
govenance di seluruh dunia. Cadbury Report mendefinisikan corporate<br />
governance sebagai 88 : “..... the system by which organisations are<br />
directed and controlled.” (suatu sistem yang berfungsi untuk<br />
mengarahkan dan mengendalikan organisasi).<br />
sebagai:<br />
Wahyudi Prakarsa 89<br />
mendefinisikan corporate governance<br />
“... mekanisme administratif yang mengatur hubunganhubungan<br />
antar manajemen perusahaan, komisaris,<br />
direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok<br />
kepentingan (stakeholder) yang lain. Hubungan-hubungan<br />
ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan<br />
87 Donaldson, L & J.H. Davis, Board and Company performance: Research<br />
Challenges the Conventional Wisdom (Washington DC).<br />
permainan dan sistem insentif sebagai framework yang<br />
diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan<br />
dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta<br />
pemantauan kinerja yang dihasilkan”.<br />
Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa<br />
corporate governance pada intinya adalah mengenai suatu sistem,<br />
proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara<br />
berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) terutama dalam arti<br />
sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan<br />
dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Dengan demikian<br />
dalam kaitannya dengan legislasi maka corporate governance pada<br />
intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperangkat<br />
peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang<br />
berkepentingan (stakeholder) terutama dalam kaitannya dengan<br />
legislasi.<br />
A. Good Governance<br />
Di dalam corporate governance bidang legislasi harus<br />
terkandung prinsip-prinsip good governance. UU No. 10 Tahun 2004<br />
88 Thurrock Council, Corporate Governance Review, Spring 2002, hlm. 2.<br />
89 Wahyudi Prakarsa, Corporate Governance: Suatu Keniscayaan, dalam jurnal<br />
Reformasi ekonomi, Vol 1 No. 2 (Oktober-desember 2000), hlm. 20.<br />
104