1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

More documents

Recommendations

Info

2. Lembaga penelitian di bawah DPR Dibawah BPR terdapat Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I) yang berfungsi sebagai elemen pendukung DPR. Untuk memperkuat posisi DPR, perlu adanya dukungan dari elemen pendukung (supporting system) yang kuat pula. Adapun elemen pendukung tersebut tidak terbatas pada pelayanan administrasi saja, tetapi juga pelayanan informasi dan pengkajian (penelitian), sejalan dengan kompleksitas permasalahan dan pelaksanaan fungsi yang harus dijalankan oleh DPR (A. Ahmad Saefuloh, 2000: vii). Keberadaan supporting system memang berperan penting di beberapa negara maju, seperti Congressional Research Service (CRS) yang membantu US Congress. Di Jerman, Wissenschaftichs Dienste Abteilung membantu Bundestag, dan The Australian Parliamentary Research Service (APRS) yang memberikan penelitian dan saran kebijakan kepada Parlemen Australia. 3. Lembaga penelitian Non Pemerintah Ada banyak sekali lembaga penelitian non pemerintah, baik yang berdiri sebagai instititusi penelitian tersendiri, maupun yang berada di bawah universitas-universitas. Dengan banyaknya berbagai jenis lembaga-lembaga penelitian tersebut, maka akan sangat disayangkan apabila tidak dimanfaatkan dalam suatu koordinasi yang apik dalam sebuah sistem legislasi yang terintegrasi. 5. Penutup a. Simpulan 1. Peranan penelitian masih belum maksimal dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Hasil penelitian selama ini masih kurang dimanfaatkan dalam proses legislasi dalam rangka pembaharuan hukum, sehingga produk yang dihasilkan terkesan tidak merefleksikan kepentingan yang sesungguhnya dari masyarakat. Ditambah lagi penelitian dalam proses legislasi yang ada saat ini terlihat masih kurang efektif karena tidak ada payung hukum yang bisa dijadikan pedoman bagi penempatan peran penelitian dalam proses legislasi. Penelitian yang dilakukan juga tidak efisien karena masih ada beberapa tumpang tindih kewenangan dan fungsi dari beberapa lembaga yang terkait, serta tidak ada koordinasi yang baik untuk menjadikan proses ini menjadi lebih integral. 2. Apabila prinsip-prinsip good governance diterapkan dalam manajemen legislasi, perlu ada aturan hukum yang bisa dijadikan pedoman yang kuat tentang perlunya setiap peraturan perundangundangan yang akan dibuat agar mengacu pada proses sebelumnya secara berkesinambungan di mana salah satu tahapan dalam proses ini adalah penelitian. Penelitian ini perlu mengingat bahwa partisipasi, daya tanggap, dan wawasan ke depan, -yang merupakan prinsip-prinsip good governance- hanya mungkin terjadi bila dalam proses legislasi didahului oleh suatu penelitian. Penelitian juga penting untuk menjembatani keinginan berdemokrasi dan keharusan untuk melakukan efisiensi dalam proses legislasi, yang nantinya akan menciptakan produk legislasi 102
yang efektif. Untuk itu harus ada sebuah lembaga yang mampu mengkoordinasikan berbagai penelitian yang pernah, sedang dan akan dilakukan agar bisa bersinergi dengan lembaga lain yang terkait dalam proses legislasi. Prinsip-prinsip good governance perlu diterapkan dalam proses ini sebagai langkah untuk menciptakan good and clean governance, yaitu menciptakan pemerintahan yang demokratis, berwibawa serta bebas dari kolusi dan korupsi. b. Saran-saran 1. Perlu ada sebuah lembaga yang berwibawa dan mempunyai pengalaman yang matang dalam proses legislasi untuk melakukan koordinasi pada semua level, mulai dari pra legislasi hingga pasca legislasi. 2. Perlu segera dibuat payung hukum berbentuk undangundang, untuk mengatur peran penelitian dalam proses legislasi sebagai sebuah kegiatan yang harus dilakukan pada tahap pra legislasi, atau paling tidak harus ada pengaturan bahwa suatu RUU harus didahului oleh suatu naskah akademis di mana di dalamnya harus menyerap dan memanfaatkan data penelitian yang pernah dilakukan sebagai referensinya. Pengaturan dalam hukum positif ini bisa dituangkan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. E. Good Governance dan Good Corporate Governance 85 Sebelum mengemukakan good governance dalam perspektif legislasi, maka dikemukakan terlebih dahulu mengenai Corporate Govenance. FCGI yakni Forum for Corporate Govenance in Indonesia mendefinisikan corporate govenance sebagai 86 : “..... seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak reditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporate Governance ialah untuk menciptakan nilai bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder)”. 85 Bagian ini ditulis oleh Rahmat Trijono, Peneliti pada Badan Pembinaan Hukum Nasional 86 FCGI (2001) Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance): Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) Jilid 1 Ed.3, Jakarta, hlm. 3. FCGI adalah sebuah organisasi non pemerintah (BGO) yang dibentuk dengan tujuan untuk mensosialisasikan praktik Good Corporate Governance di kalangan pelaku usaha dan masyarakat yang berminat khususnya di kalangan akademisi. 103
Page 1 and 2:
LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
Page 3 and 4:
pekerjaan administrasi negara yang
Page 5 and 6:
Faktor keempat adalah sumber daya m
Page 7 and 8:
(GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
Page 9 and 10:
kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
Page 11 and 12:
perundang-undangan di Nederland. 14
Page 13 and 14:
tepat untuk naik banding guna mempe
Page 15 and 16:
mendahulukan kesejahteraan umum den
Page 17 and 18:
pensiun dan biasanya ditanamkan unt
Page 19 and 20:
yang lebih baik. Pada organisasi pu
Page 21 and 22:
8. Effectiveness and efficiency. Pr
Page 23 and 24:
digunakan di dalam manajemen sumber
Page 25 and 26:
dikembangkan pada organisasi-organi
Page 27 and 28:
Program Pem bangun a n da erah, Ren
Page 29 and 30:
menyusun jabatan dan fungsi yang le
Page 31 and 32:
12. Tata pemerintahan yang memiliki
Page 33 and 34:
usaha yang lebih menguntungkan seke
Page 35 and 36:
(c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
Page 37 and 38:
kajian dan literature akhir abad 20
Page 39 and 40:
publik sebagai format administrasi
Page 41 and 42:
moneter, fiscal dan perpajakan memp
Page 43 and 44:
Referensi Anderson, James E. (1979)
Page 45 and 46:
menjadi sekedar simbol kekuasaan da
Page 47 and 48:
mentolerir segala bentuk penyimpang
Page 49 and 50:
umum, pers, grup pelobi dan lain-la
Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
Page 69 and 70: Masyarakat harus memberikan respon
Page 71 and 72: kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
Page 73 and 74: akan terus berkembang, sesuai denga
Page 75 and 76: sejumlah harapan yang besar dari ra
Page 77 and 78: melalui wacana partisipasi, konsep
Page 79 and 80: Bahakan belakangan ini kita juga se
Page 81 and 82: Dalam perkembangan selanjunya, mela
Page 83 and 84: masyarakat sipil Indonesia masih sa
Page 85 and 86: (1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
Page 87 and 88: mengambil peran sebagai penyelengga
Page 89 and 90: Adapun tata cara pengajuan masukan
Page 91 and 92: undang-undang secara keseluruhan at
Page 93 and 94: 14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
Page 95 and 96: setiap bangsa. Selama ini konsep go
Page 97 and 98: Proses yang mengawali pembentukan p
Page 99 and 100: penelitian yang komprehensif agar p
Page 101: mengenai suatu masalah, sehingga be
Page 105 and 106: Tentang Pembentukan Peraturan perun
Page 107 and 108: secara historis telah tumbuh dan be
Page 109: Naisbitt, John, Global Paradox: Sem
show all

1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?