1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2. Lembaga penelitian di bawah DPR<br />
Dibawah BPR terdapat Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi<br />
(P3I) yang berfungsi sebagai elemen pendukung DPR. Untuk<br />
memperkuat posisi DPR, perlu adanya dukungan dari elemen<br />
pendukung (supporting system) yang kuat pula. Adapun elemen<br />
pendukung tersebut tidak terbatas pada pelayanan administrasi saja,<br />
tetapi juga pelayanan informasi dan pengkajian (penelitian), sejalan<br />
dengan kompleksitas permasalahan dan pelaksanaan fungsi yang<br />
harus dijalankan oleh DPR (A. Ahmad Saefuloh, 2000: vii).<br />
Keberadaan supporting system memang berperan penting di<br />
beberapa negara maju, seperti Congressional Research Service<br />
(CRS) yang membantu US Congress. Di Jerman, Wissenschaftichs<br />
Dienste Abteilung membantu Bundestag, dan The Australian<br />
Parliamentary Research Service (APRS) yang memberikan penelitian<br />
dan saran kebijakan kepada Parlemen Australia.<br />
3. Lembaga penelitian Non Pemerintah<br />
Ada banyak sekali lembaga penelitian non pemerintah, baik yang<br />
berdiri sebagai instititusi penelitian tersendiri, maupun yang berada di<br />
bawah universitas-universitas.<br />
Dengan banyaknya berbagai jenis lembaga-lembaga penelitian<br />
tersebut, maka akan sangat disayangkan apabila tidak dimanfaatkan<br />
dalam suatu koordinasi yang apik dalam sebuah sistem legislasi yang<br />
terintegrasi.<br />
5. Penutup<br />
a. Simpulan<br />
1. Peranan penelitian masih belum maksimal dalam pembaharuan<br />
hukum di Indonesia. Hasil penelitian selama ini masih kurang<br />
dimanfaatkan dalam proses legislasi dalam rangka pembaharuan<br />
hukum, sehingga produk yang dihasilkan terkesan tidak<br />
merefleksikan kepentingan yang sesungguhnya dari masyarakat.<br />
Ditambah lagi penelitian dalam proses legislasi yang ada saat ini<br />
terlihat masih kurang efektif karena tidak ada payung hukum yang<br />
bisa dijadikan pedoman bagi penempatan peran penelitian dalam<br />
proses legislasi. Penelitian yang dilakukan juga tidak efisien<br />
karena masih ada beberapa tumpang tindih kewenangan dan<br />
fungsi dari beberapa lembaga yang terkait, serta tidak ada<br />
koordinasi yang baik untuk menjadikan proses ini menjadi lebih<br />
integral.<br />
2. Apabila prinsip-prinsip good governance diterapkan dalam<br />
manajemen legislasi, perlu ada aturan hukum yang bisa dijadikan<br />
pedoman yang kuat tentang perlunya setiap peraturan perundangundangan<br />
yang akan dibuat agar mengacu pada proses<br />
sebelumnya secara berkesinambungan di mana salah satu<br />
tahapan dalam proses ini adalah penelitian. Penelitian ini perlu<br />
mengingat bahwa partisipasi, daya tanggap, dan wawasan ke<br />
depan, -yang merupakan prinsip-prinsip good governance- hanya<br />
mungkin terjadi bila dalam proses legislasi didahului oleh suatu<br />
penelitian. Penelitian juga penting untuk menjembatani keinginan<br />
berdemokrasi dan keharusan untuk melakukan efisiensi dalam<br />
proses legislasi, yang nantinya akan menciptakan produk legislasi<br />
102