1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

memproduksi hukum positif yang bisa merangkul unsur rechtmatigheid,
wetmatigheid maupun doelmatigheid.
Saat ini konsep mengenai “legislastor” tidak terelakkan lagi mesti
diidentifikasikan dengan konsep mengenai “politikus” (Antonio Gramsci,
2001: 225). Namun pengertian “politikus” perlu pula dijernihkan semenjak
setiap manusia adalah “makhluk politik“, karena jika demikian maka
semuanya juga merupakan legislator. Menurut John Locke, kekuasaan
legislatif mungkin dipegang oleh satu orang atau lebih banyak orang;
mungkin terus-menerus berlangsung, atau berlangsung secara berselangseling;
dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam setiap persemakmuran;
akan tetapi, pertama-tama, kekuasaan pembuat undang-undang ini bukan
dan tidak dapat merupakan kekuasaan yang bersifat sekehendak hati
belaka atas hidup dan harta milik orang-orang (John Locke, 2002:107).
Selanjutnya John Locke juga melihat bahwa Legislator memiliki makna
juridis dan ofisial khusus –misalnya ia berarti orang-orang yang
dikuasakan oleh hukum untuk membuat hukum, meski John Lock juga
membuka peluang untuk makna yang berbeda sesuai konteksnya.
Hukum sendiri mempunyai pengertian hukum dapat dibagi
menjadi beberapa kelompok sebagai berikut (Jimly Asshiddiqie, 2005: 4-5)
1. Hukum yang dibuat oleh institusi kenegaraan, yang dapat disebut
Hukum Negara, misalnya undang-undang, jurisprudensi dan
sebagainya.
2. Hukum yang dibuat oleh dan dalam dinamika kehidupan masyarakat
atau yang berkembang dalam kesadaran hukum dan budaya hukum
masyarakat, misalnya hukum adat.
3. Hukum yang dibuat dan terbentuk sebagai bagian dari perkembangan
pemikiran di dunia ilmu hukum, biasanya disebut doktrin. Misalnya,
teori hukum fiqh mazhab Syafi‟i yang diberlakukan sebagai hukum
bagi umat Islam di Indonesia.
4. Hukum yang berkembang dalam praktek dunia usaha dan melibatkan
peranan para profesional di bidang hukum, misalnya perkembangan
praktek hukum kontrak perdagangan dan pengaturan mengenai
“venture kapital” yang berkembang dalam praktek di kalangan
konsultan hukum, serta lembaga arbitrase dalam transaksi bisnis.
Dari pengertian-pengertian di atas maka secara sederhana,
institusi pembuat hukum (legislator) adalah meliputi:
1. Institusi Negara
a. Pemerintah
b. Parlemen
c. Pengadilan
2. Institusi Masyarakat
a. Institusi masyarakat adat
b. Institusi hukum dalam praktek
c. Lembaga Riset Hukum
Lembaga Riset Hukum dan Perguruan Tinggi Hukum melalui
tokoh-tokoh ilmuwan hukum dapat pula berkembang pemikiran
hukum tertentu yang karena otoritasnya dapat saja diikuti secara
luas di kalangan ilmuwan dan membangun suatu paradigma
pemikiran hukum tertentu ataupun aliran pemikiran hukum
tertentu. Aliran dan paradigma pemikiran seperti ini pada
gilirannya dapat menciptakan suatu kesadaran hukum tertentu
100