1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

More documents

Recommendations

Info

dan akuntabilitas. Sedangkan karakteristik kondisional nasional disesuaikan dengan kultur masyarakat di suatu negara. Perpaduan antara karakteristik tersebut, dalam konteks Indonesia antara lain disebut sebagai asas-asas pen ye len ggaraan neg ara, yan g terdiri atas alas : (1) Kep astia n H uk um ; (2) Kepentingan Umum; (3) Keterbukaan; (4) Proporsionalitas; (5) Profesionalitas; dan (6) Akuntabilitas 11 . 4. Parameter Good Governance dalam Konteks Hukum Administrasi Negara M e s k i p u n A d m i n i s t r a s i N e g a r a m em e p u n ya i k e b e b a s a n b e r t i n d a k s e b a g a i konsekuensi logis mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan berarti dapat menggunakannya tanpa batas. Dalam disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara (HAN) terdapat beberapa tolok ukur untuk mcnilai tindakan Negara/Pemcrintah apakah sejalan ataukah tidak dengan tujuan negara yakni dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB (algemene beginselen van behoorlijk bestuur/) 12 , yang secara prinsip identik dengan nilai-nilai dasar good governance. Meski demikian, terdapat perbedaan di antara keduanya yang 11 Ditulis berdasarkan pengertian HAN Heteronom dan HAN otonorn, Lembaga Administrasi Negara, Buku I SANKRI I Bab VI Hukum Administrasi Negara, Jakarta, 2003 12 Ditulis berdasarkan pengertian HAN Heteronom dan HAN otonorn, Lembaga Administrasi Negara, Buku I SANKRI I Bab VI Hukum Administrasi Negara, Jakarta, 2003 terletak pada sequen kehadirannya. Kalau prinsip-prinsip good governance menjadi prasyarat bagi terciptanya tata pengelolaan negara yang s i n e r g i k d a n k o n s t r u k t i f , m a k a A A U P B m e r u p a k a n p r a s y a r a t b a g i t e r w u j u d / t e r f o r m u l a s i k a n n ya K e p u t u s a n A d m i n i s t r a s i n e g a r a ( k e b i j a k a n publik/peraturan perundang-undangan) yang baik. Dengan demikian, tantangannya adalah bagaimana keberadaan prinsip-prinsip good governance diakui secara yuridis formal, agar memiliki kekuatan hukum secara formal. 13 Di Indonesia, permasalahan mendasarnya adalah menggeser perumusan kebijakan publik yang "single stakeholders heavy" menjadi "trio stakeholders heavy". Artinya, AAUPB dan prinsip-prinsip good governance harus dapat teraktualisasikan dalam kebijakan publik, baik dalam proses penyusunan maupun materi muatannya. Di samping itu, perlu adanya kejelasan sanksi hukum terhadap diabaikannya AAUPB dan prinsip-prinsip good governance tersebut. Sebagai komparasi, di Negara Belanda, AAUPB yang dirumuskan berdasarkan basil penelitian Komisi de Monchy telah digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan-putusan Pengadilan Belanda (Raad van. State), dan telah dimuat dalam berbagai peraturan 13 Keberadaan prinsip-prinsip good governance ini analog dengan AAUPB, simak ibid, hal.197 10
perundang-undangan di Nederland. 14 Dengan adanya kewenangan bagi aparatur negara untuk bertindak secara bebas dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang Administrasi Negara, maka ada kemungkinan bahwa administratur negara melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku,sehingga menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Oleh karena itu, u ntuk m eningk a tk an perlind ung an h u k um s ecara leb ih ba ik bagi warga masyarakat, maka pada tahun 1950 Panitia de Monchy di Nederland telah membuat laporan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur atau the general principles of good administration). 15 Istilah ini dipakai dalam pekerjaan-pekerjaan atau tulisan Comissie den Monchy (1946-1950) untuk mcmpertinggi perlindungan hukum terhadap administrabele. Asas-asas pemerintahan yang baik juga bertujuan untuk mencegah tcrjadinya penyalahgunaan jabatan dan wewenang atau lebih tepatnya adalah untuk mencapai dan memelihara adanya administrasi pemerintahan yang baik dan bersih (behoorlijk bestuur). 16 Asas-asas pemerintahan yang baik tersebut lebih mengikat 14 SF. Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, hal.355 15 Moh. Mahfud, SH, op.cit, hal. 57. 16 Prajudi, op.cit hal. 90 secara moral atau sebagai sebagai sumber hukum yang bersifat doktrinal. Dalam arti bahwa, di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Atau dapat dikatakan pula bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik ini harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah. 17 5. Identifikasi Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Dalam rangka menghasilkan keputusan (kebijakan) yang baik, serta evaluasi yang baik, untuk keperluan penyempurnaan/perubahan keputusan/kebijakan yang sedang berjalan atau untuk penyempurnaan/perubahan kebijakan baru, terdapat beberapa azas yang berkembang dalam ranah ilmu Hukum Administarsi Negara berdasarkan tahapan dan substansi butir – butir pertanyaan yang diajukan Hakim dalam pemeriksaan perkara sengketa Administrasi Negara. Butir – butir pertanyaan pemeriksaan yang menjadi azas – azas Hukum Administrasi Negara tersebut pada dasarnya merupakan indikator dari Keputusan Administrasi Negara (kebijakan publik). Yakni : 1. Azas "Fair Play" Azas ini menghendaki adanya pemberian kesempatan 17 Plilipus M. Hardjon et al, op.cit hal. 270 11
Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
Page 3 and 4: pekerjaan administrasi negara yang
Page 5 and 6: Faktor keempat adalah sumber daya m
Page 7 and 8: (GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
Page 9: kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
Page 13 and 14: tepat untuk naik banding guna mempe
Page 15 and 16: mendahulukan kesejahteraan umum den
Page 17 and 18: pensiun dan biasanya ditanamkan unt
Page 19 and 20: yang lebih baik. Pada organisasi pu
Page 21 and 22: 8. Effectiveness and efficiency. Pr
Page 23 and 24: digunakan di dalam manajemen sumber
Page 25 and 26: dikembangkan pada organisasi-organi
Page 27 and 28: Program Pem bangun a n da erah, Ren
Page 29 and 30: menyusun jabatan dan fungsi yang le
Page 31 and 32: 12. Tata pemerintahan yang memiliki
Page 33 and 34: usaha yang lebih menguntungkan seke
Page 35 and 36: (c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
Page 37 and 38: kajian dan literature akhir abad 20
Page 39 and 40: publik sebagai format administrasi
Page 41 and 42: moneter, fiscal dan perpajakan memp
Page 43 and 44: Referensi Anderson, James E. (1979)
Page 45 and 46: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
Page 61 and 62:
kecil saja, sebagaimana yang disimp
Page 63 and 64:
wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
Page 65 and 66:
merupakan konkritisasi terhadap cit
Page 67 and 68:
Kekuasaan merupakan formalitas kewi
Page 69 and 70:
Masyarakat harus memberikan respon
Page 71 and 72:
kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
Page 73 and 74:
akan terus berkembang, sesuai denga
Page 75 and 76:
sejumlah harapan yang besar dari ra
Page 77 and 78:
melalui wacana partisipasi, konsep
Page 79 and 80:
Bahakan belakangan ini kita juga se
Page 81 and 82:
Dalam perkembangan selanjunya, mela
Page 83 and 84:
masyarakat sipil Indonesia masih sa
Page 85 and 86:
(1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
Page 87 and 88:
mengambil peran sebagai penyelengga
Page 89 and 90:
Adapun tata cara pengajuan masukan
Page 91 and 92:
undang-undang secara keseluruhan at
Page 93 and 94:
14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
Page 95 and 96:
setiap bangsa. Selama ini konsep go
Page 97 and 98:
Proses yang mengawali pembentukan p
Page 99 and 100:
penelitian yang komprehensif agar p
Page 101 and 102:
mengenai suatu masalah, sehingga be
Page 103 and 104:
yang efektif. Untuk itu harus ada s
Page 105 and 106:
Tentang Pembentukan Peraturan perun
Page 107 and 108:
secara historis telah tumbuh dan be
Page 109:
Naisbitt, John, Global Paradox: Sem
show all

1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?