KONGRES ADVOKAT INDONESIA The Congress of Indonesian ...

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
Catatan :
Hanya Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Tusani Djabri, SH yang berani dan konsisten
melaksanakan perintah Pasal 4 ayat (1) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :
101/PUU-VII/2009 yaitu telah melaksanakan Sumpah Advokat KAI pada tanggal 25
November 2011 di Pengadilan Tinggi Ambon, namun sangat disayangkan Tusani Djabri,
SH yang telah melaksanakan perintah Undang-Undang dan putusan MK, malah di periksa
di Mahkamah Agung dan di pindah menjadi Hakim Tinggi biasa di Pengadilan Tinggi
Banten. Hal ini mengakibatkan Ketua Pengadilan Tinggi lainnya menjadi takut dan tidak
berani mengambil Sumpah Advokat yang diangkat KAI. Kejadian ini sangat mencoreng
wajah penegakan hukum Indonesia.
27. Bahwa akibatnya dari pada tindakan Ketua Pengadilan Tinggi yang tidak melaksanakan
perintah pasal 4 ayat (1) UU Advokat jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 101/PUU-
VII/2009 tersebut, ada beberapa Advokat yang telah diangkat oleh KAI di tolak bersidang oleh
Hakim-Hakim Pengadilan Negeri yang keliru memahami Undang-Undang Advokat.
28. Bahwa atas adanya penolakan beracara tersebut akibat Ketua Pengadilan Tinggi yang tidak
melaksanakan sumpah Advokat yang diperintahkan Pasal 4 ayat (1), ada Advokat baru yang
diangkat oleh KAI yang bernama Jamilah, S.H., Toba Siahaan,SH., dan Rahmad Sujono,SH.,
secara keliru pula telah melaporkan Presiden KAI H. Indra Sahnun Lubis, S.H., ke kepolisian
dengan laporan/ sangkaan seolah-olah Presiden KAI melakukan dugaan penipuan.
29. Bahwa laporan tersebut diatas diduga tidak terlepas dari efek perseteruan yang terwujud antara
organisasi KAI dengan PERADI, karena para pelapor diduga mengikuti verifikasi yang
dilakukan oleh PERADI, sehingga laporan-laporan tersebut diduga mempunyai tujuan tertentu.
30. Bahwa tindakan melaporkan Presiden KAI kepada pihak Kepolisian dengan sangkaan penipuan
adalah merupakan tindakan yang keliru secara hukum yang dapat menimbulkan perbuatan
fitnah dan pencemaran nama baik. Karena belum dilakukannya penyumpahan oleh Ketua
Pengadilan Tinggi di Indonesia terhadap Advokat KAI bukan merupakan kesalahan organisasi
KAI, atau kesalahan Presiden KAI H. Indra Sahnun Lubis, S.H., tetapi semata-mata karena
Ketua Pengadilan Tinggilah yang tidak melaksanakan perintah Pasal 4 ayat (1) jo. Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor : 101/PUU-VII/2009.
Berdasarkan fakta dan dalil-dalil hukum tersebut diatas kami mohon dengan segala hormat kiranya
Bapak KAPOLRI, berkenan mengesampingkan dan atau tidak memproses laporan-laporan seperti
tersebut diatas, apa lagi laporan tersebut tidak ada dasar dan akan membawa dampak yang tidak
baik dan tidak kondusif terhadap perkembangan organisasi Advokat yang juga sebagai penegak
hukum sebagaimana Polisi, Jaksa dan Hakim.