KONGRES ADVOKAT INDONESIA The Congress of Indonesian ...

More documents

Recommendations

Info

DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA The Congress of Indonesian Advocates (DPP K.A.I) 4. Bahwa fakta yang terjadi, para petinggi ke delapan organisasi tersebut malah membuat akte pendirian PERADI (tanpa melalui munas para Advokat) dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawang, SE,SH,MH tanggal 08 September 2005. 5. Bahwa dilihat dari cara pendirian PERADI tersebut telah menyimpang dari ketentuan Pasal 28 ayat (2), karena: a. PERADI didirikan 18 orang petinggi dari kedelapan Organisasi Advokat saja, padahal seharusnya Organisasi Advokat wajib didirikan oleh para Advokat (bukan Organisasi Advokat) melalui suatu musyawarah nasional para Advokat sesuai Pasal 28 ayat (2). Oleh karena itu pendirian PERADI tersebut cacat Hukum dan tidak Sah. b. Dari segi tenggang waktu 2 tahun yang diberikan Pasal 32 ayat (4) pun sudah terlewati, karena akte pendirian PERADI yang dibuat dihadapan Notaris Tigris Darmawang SE,SH,MH adalah pada tanggal 08 September 2005. Artinya pendirian PERADI pun telah lewat 5 (lima) bulan dari batas waktu yang diberikan oleh Pasal 32 ayat (4). 6. Bahwa akibat dari pada pendirian PERADI tersebut yang dianggap menyimpang dari perintah Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat tersebut, para Advokat Indonesia melakukan protes, bahkan Advokat senior DR. Adnan Buyung Nasution SH membuat surat terbuka yang menyatakan bahwa pembentukan Organisasi Advokat tidak boleh menyimpang dari perintah Pasal 28 ayat (2) yaitu haruslah melalui suatu musyawarah nasional para Advokat se-Indonesia. 7. Bahwa konflik tentang pendirian PERADI terus berlanjut, karena PERADI sendiri hingga saat ini tidak pernah melaksanakan munas para Advokat se-Indonesia untuk mendirikan Organisasi Advokat yang bernama PERADI tersebut, atau dengan kata lain, PERADI tidak pernah didirikan/ dilahirkan dari hasil munas para Advokat. 8. Bahwa adapun munas I PERADI yang dilaksanakan di Pontianak tahun 2010 adalah munas Organisasi PERADI, bukanlah munas para Advokat. 9. Bahwa karena sesungguhnya Pasal 28 ayat (2) yang mengharuskan pendirian Organisasi Advokat haruslah oleh para Advokat melalui suatu munas para Advokat, maka pada tanggal 30 Mei 2008 di Balai Sudirman Jakarta, para Advokat se-Indonesia yang dihadiri lebih kurang 6000 Advokat ditambah lebih kurang 5000 surat kuasa yang mewakili Advokat yang tidak dapat hadir, telah dilaksanakan musyawarah/ Kongres para Advokat se-Indonesia, dimana dalam Kongres tersebut telah melahirkan Organisasi Advokat yang diberi nama Kongres Advokat Indonesia (KAI). 10. Bahwa pendirian Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) tersebut adalah untuk memenuhi perintah Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat, yang mengharuskan Organisasi Advokat didirikan/dibentuk oleh para Advokat melalui suatu musyawarah/ Kongres. 11. Bahwa dari fakta diatas, jelas secara hukum bahwa Kongres Advokat Indonesia (KAI) adalah Organisasi Advokat yang dimaksudkan Pasal 28 ayat (2) jo. ayat (1) Undang-Undang Advokat tersebut.
DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA The Congress of Indonesian Advocates (DPP K.A.I) 12. Bahwa saat ini Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) telah memiliki DPD (Dewan Pempinan Daerah) di 32 Propinsi untuk seluruh Indonesia dan lebih kurang 250 DPC (Dewan Pemimpin Cabang) tingkat kabupaten/kota se-Indonesia. 13. Bahwa sebagai sebuah Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI), wajib melaksanakan tugas konstitusionalnya yang diperintahkan pasal 2 dan pasal 3 UU Advokat yakni melaksanakan; a. Pendidikan Khusus Profesi Advokat ( PKPA ) bagi sarjana yang berlatar belakang Pendidikan Hukum, b. Melaksanakan ujian bagi calon Advokat dan mengangkat /melantik Advokat baru yang telah memenuhi persyaratan sebagai Advokat. 14. Bahwa hingga saat ini Advokat baru KAI yang sudah diangkat dan dilantik oleh organisasi KAI berjumlah ± 8000 Advokat di seluruh Indonesia. 15. Bahwa kewajiban Organisasi Advokat menurut Undang-Undang tersebut adalah sampai pada pengangkatan seorang advokat, hal ini telah dilaksanakan KAI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 16. Bahwa menyangkut sumpah Advokat adalah merupakan kewajiban Pengadilan Tinggi di wilayah masing-masing untuk mengambil sumpah bagi para Advokat yang telah diangkat oleh Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI). Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 4 ayat (1) undang-undang Advokat yang berbunyi: Sebelum menjalankan Profesinya , Advokat wajib bersumpah menurut Agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi diwilayah Domisili Hukumnya 17. Bahwa karena undang-undang memerintahkan langsung Pengadilan Tinggi (bukan Mahkamah Agung), maka Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan mencari-cari alasan untuk menunda-nunda pengambilan sumpah terhadap advokat yang telah diangkat oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI). 18. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga dalam putusannya nomor : 101/PUU-VII/2009, tertanggal 30 Desember 2009, memutuskan: Mengadili • Menyatakan mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian ; • Menyatakan pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat ( Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 49, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 4288 ) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “ di sidang terbuka Pengadilan Tinggi wilayah domisili Hukumnya “ tidak di maknai bahwa “ Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara DE FACTO ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan di ucapkan”.
Page 1: DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKA
Page 5 and 6: DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKA
Page 7: DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKA

KONGRES ADVOKAT INDONESIA The Congress of Indonesian ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?