KONGRES ADVOKAT INDONESIA The Congress of Indonesian ...

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
Jakarta, 30 Juli 2012.
No
: 090/DPP-KAI/VII/2012
Kepada Yth
Bapak KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI (Kapolri)
di-
Jakarta
Hal : Keberadaan / Esistensi Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI)
Dengan hormat,
Pertama - tama perkenankan kami dari Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat
Indonesia ( DPP-KAI), mendoakan semoga Bapak dalam keadaan sehat dan selalu sukses
mengemban tugas yang dibebankan Negara kepada Bapak dalam memimpin Kepolisian
Republik Indonesia.
Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan keberadaan / eksistensi KAI dalam
kaitannya dengan keberadaaan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai bertikut:
1. Bahwa Pasal 28 ayat (1) dan (2) berbunyi :
1) Organisasi Advokat merupakan satu–satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan
mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang –Undang ini dengan maksud
dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.
2) ketentuan mengenai susunan organisasi Advokat ditetapkan oleh Para Advokat
dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
2. Bahwa perintah hukum yang ditetapkan oleh ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut
dalam hal ke apsahan pendirian organisasi adalah bahwa Organinsasi Advokat itu
“Haruslah” dibentuk oleh “Para Advokat” (secara Personal) melalui suatu
mekanisme musyawarah dan atau Kongres Para Advokat yang diadakan khusus untuk itu
yang pesertanya adalah Para Advokat secara personal.
3. Bahwa untuk memenuhi maksud perintah Pasal 28 tersebut, dan mengingat batas waktu 2
tahun untuk membentuk Organisasi Advokat sebagaimana perintah Pasal 32 ayat (4) akan
berakhir tanggal 05 April 2005, maka untuk mensiasati hal tersebut, pada tanggal 21
Desember 2004 para petinggi kedelapan Organisasi yang waktu itu ada (IKADIN, AAI,
IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPN dan APSI) mengadakan kesepakatan akan membentuk
Organisasi Advokat yang akan diberi nama PERADI, pembentukan mana akan
dilaksanakan melalui musyawarah para Advokat se-Indonesia sesuai dengan pasal 28 ayat
(2) uu advokat tersebut diatas
Sekretariat:
Rasuna Office Park Lt. 1 Suite MO-01 Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. 021.93903566, 021.93903567 Fax: 021.83785602, E-mail: info@kongres-advokat-indonesia.org Website: www.kongres-advokat-indonesia.org
Jl. Brawijaya Raya No. 25 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan Telp. 021 – 722 6405, 7279 7945, Fax. 021 – 726 2006

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
4. Bahwa fakta yang terjadi, para petinggi ke delapan organisasi tersebut malah membuat akte
pendirian PERADI (tanpa melalui munas para Advokat) dihadapan Notaris Buntario Tigris
Darmawang, SE,SH,MH tanggal 08 September 2005.
5. Bahwa dilihat dari cara pendirian PERADI tersebut telah menyimpang dari ketentuan Pasal 28
ayat (2), karena:
a. PERADI didirikan 18 orang petinggi dari kedelapan Organisasi Advokat saja, padahal
seharusnya Organisasi Advokat wajib didirikan oleh para Advokat (bukan Organisasi
Advokat) melalui suatu musyawarah nasional para Advokat sesuai Pasal 28 ayat (2). Oleh
karena itu pendirian PERADI tersebut cacat Hukum dan tidak Sah.
b. Dari segi tenggang waktu 2 tahun yang diberikan Pasal 32 ayat (4) pun sudah terlewati,
karena akte pendirian PERADI yang dibuat dihadapan Notaris Tigris Darmawang
SE,SH,MH adalah pada tanggal 08 September 2005. Artinya pendirian PERADI pun telah
lewat 5 (lima) bulan dari batas waktu yang diberikan oleh Pasal 32 ayat (4).
6. Bahwa akibat dari pada pendirian PERADI tersebut yang dianggap menyimpang dari perintah
Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat tersebut, para Advokat Indonesia melakukan protes,
bahkan Advokat senior DR. Adnan Buyung Nasution SH membuat surat terbuka yang
menyatakan bahwa pembentukan Organisasi Advokat tidak boleh menyimpang dari perintah
Pasal 28 ayat (2) yaitu haruslah melalui suatu musyawarah nasional para Advokat se-Indonesia.
7. Bahwa konflik tentang pendirian PERADI terus berlanjut, karena PERADI sendiri hingga saat
ini tidak pernah melaksanakan munas para Advokat se-Indonesia untuk mendirikan Organisasi
Advokat yang bernama PERADI tersebut, atau dengan kata lain, PERADI tidak pernah
didirikan/ dilahirkan dari hasil munas para Advokat.
8. Bahwa adapun munas I PERADI yang dilaksanakan di Pontianak tahun 2010 adalah munas
Organisasi PERADI, bukanlah munas para Advokat.
9. Bahwa karena sesungguhnya Pasal 28 ayat (2) yang mengharuskan pendirian Organisasi
Advokat haruslah oleh para Advokat melalui suatu munas para Advokat, maka pada tanggal 30
Mei 2008 di Balai Sudirman Jakarta, para Advokat se-Indonesia yang dihadiri lebih kurang
6000 Advokat ditambah lebih kurang 5000 surat kuasa yang mewakili Advokat yang tidak dapat
hadir, telah dilaksanakan musyawarah/ Kongres para Advokat se-Indonesia, dimana dalam
Kongres tersebut telah melahirkan Organisasi Advokat yang diberi nama Kongres Advokat
Indonesia (KAI).
10. Bahwa pendirian Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) tersebut adalah
untuk memenuhi perintah Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat, yang mengharuskan
Organisasi Advokat didirikan/dibentuk oleh para Advokat melalui suatu musyawarah/ Kongres.
11. Bahwa dari fakta diatas, jelas secara hukum bahwa Kongres Advokat Indonesia (KAI) adalah
Organisasi Advokat yang dimaksudkan Pasal 28 ayat (2) jo. ayat (1) Undang-Undang Advokat
tersebut.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
12. Bahwa saat ini Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) telah memiliki DPD
(Dewan Pempinan Daerah) di 32 Propinsi untuk seluruh Indonesia dan lebih kurang 250 DPC
(Dewan Pemimpin Cabang) tingkat kabupaten/kota se-Indonesia.
13. Bahwa sebagai sebuah Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI), wajib
melaksanakan tugas konstitusionalnya yang diperintahkan pasal 2 dan pasal 3 UU Advokat
yakni melaksanakan;
a. Pendidikan Khusus Profesi Advokat ( PKPA ) bagi sarjana yang berlatar belakang
Pendidikan Hukum,
b. Melaksanakan ujian bagi calon Advokat dan mengangkat /melantik Advokat baru yang
telah memenuhi persyaratan sebagai Advokat.
14. Bahwa hingga saat ini Advokat baru KAI yang sudah diangkat dan dilantik oleh organisasi KAI
berjumlah ± 8000 Advokat di seluruh Indonesia.
15. Bahwa kewajiban Organisasi Advokat menurut Undang-Undang tersebut adalah sampai pada
pengangkatan seorang advokat, hal ini telah dilaksanakan KAI sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
16. Bahwa menyangkut sumpah Advokat adalah merupakan kewajiban Pengadilan Tinggi di
wilayah masing-masing untuk mengambil sumpah bagi para Advokat yang telah diangkat oleh
Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI). Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 4
ayat (1) undang-undang Advokat yang berbunyi:
Sebelum menjalankan Profesinya , Advokat wajib bersumpah menurut Agamanya
atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi
diwilayah Domisili Hukumnya
17. Bahwa karena undang-undang memerintahkan langsung Pengadilan Tinggi (bukan Mahkamah
Agung), maka Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan mencari-cari alasan untuk menunda-nunda
pengambilan sumpah terhadap advokat yang telah diangkat oleh Kongres Advokat Indonesia
(KAI).
18. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga dalam putusannya nomor : 101/PUU-VII/2009, tertanggal
30 Desember 2009, memutuskan:
Mengadili
• Menyatakan mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian ;
• Menyatakan pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (
Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 49, tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia nomor 4288 ) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “ di
sidang terbuka Pengadilan Tinggi wilayah domisili Hukumnya “ tidak di maknai bahwa “
Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para
Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan keanggotaan Organisasi
Advokat yang pada saat ini secara DE FACTO ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak
Amar Putusan di ucapkan”.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
• Menyatakan apabila setelah jangka waktu 2 (dua) tahun Organisasi Advokat sebagaimana
dimaksud pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka Perselisihan tentang
Organisasi Advokat yang sah di selesaikan melalui Peradilan Umum.
• Menolak Permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
• Memerintahkan pemuatan Amar Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya
19. Bahwa DPD ( Dewan Pimpinan Daerah ) KAI, di seluruh Indonesia telah mengajukan
Permohonan kepada Pengadilan Tinggi setempat agar kepada para Advokat baru yang telah
memenuhi syarat yang telah di Angkat/ Dilantik KAI, dilakukan Penyumpahan oleh Pengadilan
Tinggi. Namun Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia tidak melayani Permohonan dari
DPP-DPD KAI di seluruh Indonesia untuk Penyumpahan Advokat baru tersebut dengan alasan,
adanya surat dari Ketua Mahkamah Agung RI kepada para Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh
Indonesia Nomor : 089/KMA/VI/2010 Perihal : Penyumpahan Advokat. Yang inti isi surat
tersebut menjelaskan, seolah-olah telah terjadi adanya kesepakatan diantara Organisasi
Advokat, Kongres Advokat Indonesia ( KAI ) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (
PERADI ) pada tanggal 24 Juni 2010 yang menyatakan Organisasi yang di sepakati sebagai
satu-satunya wadah profesi Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).
Sehingga Para Ketua Pengadilan Tinggi tidak berani mengambil sumpah para Advokat baru
yang diangkat KAI.
20. Bahwa adalah tidak benar KAI seolah-olah telah menyepakati bahwa wadah satu-satunya
Organisasi Advokat adalah PERADI, karena yang ditanda tangani oleh KAI dan PERADI di
hadapan ketua Mahkamah Agung DR. H. Harifin Tumpa, SH,MH hanyalah “Piagam” saja dan
belum ada nama Organisasi yang disepakati, karena nama PERADI yang semula tertulis dalam
Piagam tersebut, telah dicoret sebelum ditanda tangani dihadapan Ketua Mahkamah Agung RI,
sehingga secara hukum Piagam tersebut hanyalah sebatas kesepahaman untuk membentuk
wadah tunggal Advokat yang pendiriannya wajib melalui musyawarah para Advokat se-
Indonesia sesuai amanat Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat.
21. Bahwa Ketua Mahkamah Agung DR. H. Harifin Tumpa, SH,MH pada waktu itu telah sangatsangat
keliru menjadikan Piagam tersebut seolah-olah para Advokat telah bersatu.
22. Bahwa atas sikap Ketua Mahkamah Agung tersebut, DPP-KAI pada tanggal 25 Juni 2010
dengan surat nomor : 030/EKS/DPP-KAI/VI/2010 telah membuat surat protes keras yang
ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung.
23. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2010 Ketua Mahkamah Agung membuat surat kepada
Presiden KAI dengan suratnya No. 099/KMA/VII/2010 Tgl,21 Juli 2010, Perihal, Wadah
organisasi Advokat, yang isinya menyatakan Ketua Mahkamah Agung tetap menganggap,
seolah-olah Presiden KAI telah sepakat nama Wadah Organisasi Advokat adalah PERADI,
padahal Ketua Mahkamah Agung sendiri di alinea terakhir suratnya masih berharap kepada
KAI agar Wadah Organisasi Tunggal Advokat dapat terwujud. Dengan demikian, Ketua
Mahkamah Agung sendiri sebenarnya mengetahui bahwa Wadah Tunggal itu belum terbentuk
dan PERADI bukanlah sebagai Wadah Tunggal Advokat.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
24. Bahwa kemudian KAI pada tanggal 30 Agustus 2010 mengirim surat kepada Ketua Mahkamah
Agung dengan surat nomor : 044/EKS/DPP-KAI/ VIII/2010 Perihal : Pencabutan/ Penarikan
Tanda Tangan Dalam Piagam PERADI – KAI yang isi surat tersebut antara lain menyatakan ;
a. Bahwa kesepakatan mengenai nama Wadah Tunggal Organisasi Advokat belum tercapai.
b. Bahwa piagam yang akan kami tanda tangani pada saat kami lihat, ternyata masih ada
tulisan PERADI sebagai nama Wadah Tunggal. Oleh karena itu dihadapan Ketua
Mahkamah Agung, saat itu juga Presiden KAI H. Indra Sahnun Lubis, SH mencoret
tulisan nama PERADI yang seolah-olah sebagai Wadah Tunggal tersebut. Dengan
demikaian secara hukum artinya nama Wadah Tunggal belum di sepakati atau dengan
kata lain yang baru di sepakati hanyalah kesepakatan untuk bersatu dalam satu
Wadah Tunggal yang akan di bentuk kemudian sesuai Pasal 28 ayat (2).
c. Bahwa munculnya permasalahan ini adalah ketika ketua Mahkamah Agung RI DR.
HARIFIN A TUMPA, SH,MH, keliru dalam pidatonya yang menyebutkan bahwa KAI dan
PERADI seolah-olah telah bersatu dalam Wadah PERADI, padahal kenyataannya belum
ada kesepakatan yang tuntas, apalagi tulisan PERADI yang tercantum dalam Piagam saja
telah dicoret dihadapan Ketua Mahkamah Agung RI sendiri dan Menteri Hukum dan HAM
(Patrialis Akbar) dan saksi lainnya pada saat akan ditanda tangani. Oleh karena itu KAI
menilai Mahkamah Agung RI telah bersikap tidak adil dalam menyikapi permasalahan
Advokat ini.
25. Bahwa atas surat-surat KAI tersebut, Ketua Mahkamah Agung tidak mengindahkannya sama
sekali dan tidak kelihatan itikad baiknya untuk memperbaiki kebijakannya yang memihak
dan diskriminatif yaitu menyangkut isi surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010
tertanggal 25 Juni 2010 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia
Perihal : Penyumpahan Advokat, yang tidak mengakomodir Advokat-Advokat baru yang telah
diangkat KAI sesuai pasal 2 dan pasal 3 UU Advokat tersebut.
26. Bahwa surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 tersebut
di atas nyata-nyata telah bertentangan dengan:
a. Ketentuan pasal 4 ayat (1) UU Advokat
b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 101/PUU-VII/2009 tertanggal 30 Desember 2009
c. Bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia,
karena surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010
tersebut telah melebihi kesaktian/ mengabaikan undang-undang yang lebih tinggi.
d. Bertentangan dengan ketentuan pedoman perilaku Hakim yang wajib menjaga Nilai-nilai
Keadilan, apalagi Ketua Mahkamah Agung adalah sebagai penjaga terakhir Benteng
Keadilan di Negara Republik Indonesia ini.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
Catatan :
Hanya Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Tusani Djabri, SH yang berani dan konsisten
melaksanakan perintah Pasal 4 ayat (1) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :
101/PUU-VII/2009 yaitu telah melaksanakan Sumpah Advokat KAI pada tanggal 25
November 2011 di Pengadilan Tinggi Ambon, namun sangat disayangkan Tusani Djabri,
SH yang telah melaksanakan perintah Undang-Undang dan putusan MK, malah di periksa
di Mahkamah Agung dan di pindah menjadi Hakim Tinggi biasa di Pengadilan Tinggi
Banten. Hal ini mengakibatkan Ketua Pengadilan Tinggi lainnya menjadi takut dan tidak
berani mengambil Sumpah Advokat yang diangkat KAI. Kejadian ini sangat mencoreng
wajah penegakan hukum Indonesia.
27. Bahwa akibatnya dari pada tindakan Ketua Pengadilan Tinggi yang tidak melaksanakan
perintah pasal 4 ayat (1) UU Advokat jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 101/PUU-
VII/2009 tersebut, ada beberapa Advokat yang telah diangkat oleh KAI di tolak bersidang oleh
Hakim-Hakim Pengadilan Negeri yang keliru memahami Undang-Undang Advokat.
28. Bahwa atas adanya penolakan beracara tersebut akibat Ketua Pengadilan Tinggi yang tidak
melaksanakan sumpah Advokat yang diperintahkan Pasal 4 ayat (1), ada Advokat baru yang
diangkat oleh KAI yang bernama Jamilah, S.H., Toba Siahaan,SH., dan Rahmad Sujono,SH.,
secara keliru pula telah melaporkan Presiden KAI H. Indra Sahnun Lubis, S.H., ke kepolisian
dengan laporan/ sangkaan seolah-olah Presiden KAI melakukan dugaan penipuan.
29. Bahwa laporan tersebut diatas diduga tidak terlepas dari efek perseteruan yang terwujud antara
organisasi KAI dengan PERADI, karena para pelapor diduga mengikuti verifikasi yang
dilakukan oleh PERADI, sehingga laporan-laporan tersebut diduga mempunyai tujuan tertentu.
30. Bahwa tindakan melaporkan Presiden KAI kepada pihak Kepolisian dengan sangkaan penipuan
adalah merupakan tindakan yang keliru secara hukum yang dapat menimbulkan perbuatan
fitnah dan pencemaran nama baik. Karena belum dilakukannya penyumpahan oleh Ketua
Pengadilan Tinggi di Indonesia terhadap Advokat KAI bukan merupakan kesalahan organisasi
KAI, atau kesalahan Presiden KAI H. Indra Sahnun Lubis, S.H., tetapi semata-mata karena
Ketua Pengadilan Tinggilah yang tidak melaksanakan perintah Pasal 4 ayat (1) jo. Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor : 101/PUU-VII/2009.
Berdasarkan fakta dan dalil-dalil hukum tersebut diatas kami mohon dengan segala hormat kiranya
Bapak KAPOLRI, berkenan mengesampingkan dan atau tidak memproses laporan-laporan seperti
tersebut diatas, apa lagi laporan tersebut tidak ada dasar dan akan membawa dampak yang tidak
baik dan tidak kondusif terhadap perkembangan organisasi Advokat yang juga sebagai penegak
hukum sebagaimana Polisi, Jaksa dan Hakim.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak, sebelumnya kami ucapkan
terimakasih.
Hormat kami,
Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
DR. H. Eggi Sudjana, SH., M.Si.
Vice Presiden
H. Abd. Rahim Hasibuan, SH., MH.
Sekretaris Jenderal
Tembusan:
1. Yth. Bapak Presiden RI
2. Yth. Bapak Wakil Presiden RI
3. Yth. Bapak Ketua MPR-RI
4. Yth. Bapak Ketua DPR-RI
5. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI
6. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi
7. Yth. Bapak Ketua Komisi Yudisial RI
8. Yth. Bapak Ketua Komnas HAM RI
9. Yth. Bapak Jaksa Agung RI
10. Yth. Bapak Pimpinan Komisi III DPR-RI
11. Yth. Bapak Pimpinan Badan Legislasi DPR-RI
12. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia
13. Yth. Bapak Kapolda se-Indonesia
14. Yth. Bapak Kajati se-Indonesia
15. Yth. Rekan-rekan Ketua DPD-KAI se-Indonesia
16. Arsip.