Unduh file PDF - SantosLolowang.com

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 48 Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230, Fax.6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id
Nomor .542 /K / PMT / II / 2013
Lamp : -----
Perihal :
Rekomendasi Komnas HAM
Terkait Sumpah Advokat
Jakarta, 11 Februari 2013
Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Agung Rl
Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13,
Jakarta Pusat
Pada Desember 2012 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
telah menerima Pengaduan langsung dan surat Pengaduan yang disampaikan oleh
Sdr. Yuianto perihal penyampaian dugaan pelanggaran Ham Ketua Pengadilan Tinggi
Papua Pada intinya Pengadu menjelaskan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Papua
menolak melakukan sumpah advokat kepada para calon advokat yang berasal dari
organisasi Advokat KAl. Akibat dari hal tersebut Pengadu telah diperlakukan secara
diskriminatif karena Ketua Pengadilan Tinggi Jaya Pura tidak melaksanakan Putusan
Mahkamah Konstitusi No: 79/PUU-Vllll2012 tanggal 27 Juni 2011 Jo. Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 101/PUU-Vll/2009 tanggal 30 Desember 2009
Sehubungan dengan hal itu dan tanpa ikut mencampuri kewenangan Ketua
Mahkamah Agung Rl, Komnas HAM perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut
1. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka peran dan fungsi
Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab
merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi
penegak hukum lainnya. Melalui jasa hukum yang diberikan Advokat
menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan
hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha
memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundemental
mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem
peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi
hukum dan hak asasi manusia;
2. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: No: 79/PUU-Vllll2012
tanggal 27 Juni 2011 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
101/PUU-Vll/2009 tanggal 30 Desember 2009, Komnas HAM
memandang perlunya regulasi yang jelas dari Mahkamah Agung Rl
untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
terutama berkaitan dengan kedudukan Ketua Pengadilan Tinggi untuk
menyumpah para advokat baru.
3. Menjamin hak-hak para advokat yang ada untuk dapat beracara tanpa
memandang organisasi advokat tempat mereka berasal.
Penting kami sampaikan bahwa tidak adanya tindak lanjut atas pengaduan
tersebut dapat berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak
untuk mendapat keadilan dan perlindungan dari Pengadilan yang objektif
sebagaiamana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia. Pengabaian terhadap hak pengadu merupakan
pelanggaran hak asasi manusia dan Saudara selaku bagian dari pemerintahan
lndonesia mempunyai kewajiban memenuhi hak asasi warga lndonesia sebagaimana
diatur dalam PasalTl UU No. 39 Tahun 1999.

7
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara yang baik
Saudara diucapkan terima kasih.
Komisi Nasiona! Hak Asasi Manusia
Sub Komisi antauan dan Penyelidikan
f-
Natalius Piqai
Komisioner'
Tembusan Yth.
1. Ketua Komnas HAM
2. DPP Konggres Advokat lndonesia
3. Sdr. Yulianto, Jl. Jeruk Nipis Kotaraja,
4. Arsip
75.49r-Sh
Jaya Pura (Depan RS.Polri Bhangkara)