The Congress of Indonesian Advocates - Kongres Advokat Indonesia
The Congress of Indonesian Advocates - Kongres Advokat Indonesia
The Congress of Indonesian Advocates - Kongres Advokat Indonesia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
DEWAN PIMPINAN PUSAT<br />
KONGRES ADVOKAT INDONESIA<br />
<strong>The</strong> <strong>Congress</strong> <strong>of</strong> <strong><strong>Indonesia</strong>n</strong> <strong>Advocates</strong><br />
(DPP K.A.I)<br />
Jakarta, 30 Agustus 2010.<br />
No.<br />
: 044/Eks/DPP-KAI/VIII/2010<br />
Kepada Yth.<br />
1. Bapak. Ketua Mahkamah Agung RI.<br />
2. Bapak. Ketua Pengadilan Tinggi se-<strong>Indonesia</strong>.<br />
ditempat.<br />
Hal<br />
: PENCABUTAN / PENARIKAN TANDA TANGAN DALAM<br />
PIAGAM PERADI – KAI TGL. 24 JUNI 2010.<br />
Dengan hormat,<br />
Dewan Pimpinan Pusat <strong>Kongres</strong> <strong>Advokat</strong> <strong>Indonesia</strong> (DPP-KAI) dengan ini menyatakan<br />
mencabut / menarik tanda tangan Piagam PERADI-KAI tanggal 24 Juni 2010 yang<br />
ditandatangani dihadapan Ketua Mahkamah Agung RI dengan alasan sebagai berikut :<br />
1. Bahwa sebagaiman kita ketahui bersama sampai detik-detik sebelum penandatanganan<br />
Piagam tersebut, sebenarnya antara KAI dengan PERADI pada faktanya belumlah<br />
tercapai kesepakatan mengenai wadah tunggal <strong>Advokat</strong>, hal ini dapat dilihat pada saat<br />
penandatanganan saja masih terjadi kericuhan antara kedua organisasi.<br />
2. Bahwa kami juga telah sampaikan bahwa pada hari Rabu malam tanggal 23 Juni 2010<br />
antara KAI dan PERADI telah memutuskan bahwa rencana Perdamaian BATAL,<br />
oleh karena itu pada hari Kamisnya yaitu tanggal 24 Juni 2010 pukul 06.00 WIB pagi<br />
kami telah berusaha menghubungi Ketua Mahkamah Agung RI untuk memberitahukan<br />
pembatalan tersebut, tetapi handphone Ketua Mahkamah Agung RI tidak diangkat,<br />
demikian juga Ketua Muda Bidang Pembinaan Bapak. Widayatno juga tidak mengangkat<br />
handphonenya. Kami kemudian menghubungi Bapak. Jon Dekson (contact person di<br />
MA) memberitahukan pembatalan tersebut, namun Bapak Jon Dekson mengatakan<br />
bahwa Bapak Ketua Muda bidang Pembinaan tetap meminta KAI untuk tetap datang ke<br />
Sekretariat:<br />
Rasuna Office Park Lt. 1 Suite MO-01 Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan<br />
Telp. 021.93903566, 021.93903567 Fax: 021.83785602, E-mail: info@kongres-advokat-indonesia.org Website: www.kongres-advokat-indonesia.org<br />
Jl. Brawijaya Raya No. 25 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan Telp. 021 – 722 6405, 7279 7945, Fax. 021 – 726 2006
DEWAN PIMPINAN PUSAT<br />
KONGRES ADVOKAT INDONESIA<br />
<strong>The</strong> <strong>Congress</strong> <strong>of</strong> <strong><strong>Indonesia</strong>n</strong> <strong>Advocates</strong><br />
(DPP K.A.I)<br />
Mahkamah Agung RI guna memberitahukan langsung kepada Ketua Mahkamah Agung<br />
tentang pembatalan tersebut.<br />
3. Bahwa dengan itikad baik dan positif thinking, Presiden KAI datang ke Mahkamah<br />
Agung memenuhi permintaan Pimpinan Mahkamah Agung guna menjelaskan /<br />
memberitahukan langsung pembatalan dimaksud, dan sesampainya di Mahkamah Agung,<br />
KAI diarahkan untuk menghadap Ketua Muda Bidang Pembinaan Bapak. Widyatno,<br />
namun oleh Bapak Widyatno KAI digiring ke ruang tunggu Ketua Mahkamah Agung dan<br />
diminta menunggu. Kami tidak mengerti apa sebab KAI diminta menunggu karena pada<br />
saat itu Ketua dan jajaran pimpinan Mahkamah Agung ada di tempat, apalagi KAI datang<br />
hanyalah karena diminta untuk memberitahukan pembatalan rencana perdamaian tersebut<br />
langsung kepada Ketua Mahkamah Agung.<br />
4. Bahwa karena kedatangan KAI pagi itu hanyalah untuk menjelaskan pembatalan saja,<br />
maka KAI beranggapan PERADI tidak akan datang karena pada Rabu malam tanggal 23<br />
Juni 2010 pihak KAI dan pihak PERADI telah sepakat memutuskan bahwa rencana<br />
perdamaian batal, namun ternyata secara tiba-tiba pihak PERADI datang dan kita diminta<br />
bertemu dengan PERADI dan para Ketua Muda Mahkamah Agung, dan dalam pertemuan<br />
tersebut yang terjadi adalah keributan (menurut hemat kami adanya keributan saja<br />
artinya belum ada kesepakatan antara kedua organisasi).<br />
5. Bahwa kemudian Presiden KAI H. Indra Sahnun Lubis, SH dan Ketua Umum PERADI<br />
DR. Otto Hasibuan, SH, MM., diminta masuk ke ruangan Ketua Mahkamah Agung RI,<br />
dimana di ruang Ketua Mahkamah Agung juga ada beberapa Ketua Muda Mahkamah<br />
Agung dan juga Menteri Hukum dan HAM H. Patrialis Akbar, SH, M.Hum.<br />
6. Bahwa dalam pertemuan di ruang Ketua Mahkamah Agung yang disaksikan oleh para<br />
Tuada dan Menteri Hukum dan HAM H. Patrialis Akbar, SH, M.Hum. tersebut, telah<br />
terjadi keributan yang sangat sengit, dan presiden KAI H. Indra Sahnun Lubis, SH<br />
yang dalam keadaan sakit/kurang sehat merasa ditekan dan diserang oleh semua<br />
pihak (kecuali Menteri Hukum dan HAM), dimana pihak-pihak yang menyerang tersebut<br />
diduga memiliki agenda agar PERADI dinyatakan sebagai wadah tunggal <strong>Advokat</strong>.
DEWAN PIMPINAN PUSAT<br />
KONGRES ADVOKAT INDONESIA<br />
<strong>The</strong> <strong>Congress</strong> <strong>of</strong> <strong><strong>Indonesia</strong>n</strong> <strong>Advocates</strong><br />
(DPP K.A.I)<br />
7. Bahwa Menteri Hukum dan HAM H. Patrialis Akbar, SH, M.Hum., dalam pertemuan<br />
yang ricuh tersebut memfasilitasi dan meminta agar yang ditandatangani cukup<br />
kesepakatan untuk membentuk wadah tunggal <strong>Advokat</strong> saja tanpa menyebut nama<br />
wadah tunggalnya. Usulan ini sangat tepat dan diterima oleh Presiden KAI H. Indra<br />
Sahnun Lubis, SH., kemudian selanjutnya Presiden KAI keluar ruangan Ketua<br />
Mahkamah Agung langsung ketempat acara penandatanganan.<br />
8. Bahwa atas kericuhan tersebut kami sangat yakin bahwa Ketua Mahkamah Agung juga<br />
kami sangat-sangat sadar bahwa sebenarnya antara KAI dan PERADI belumlah tercapai<br />
kesepakatan, namun sangat disayangkan diduga ada keinginan memaksakan<br />
penandatanganan harus hari itu juga.<br />
9. Bahwa karena para undangan telah hadir di ruang temapat acara, KAI tidak ingin<br />
mempermalukan Ketua Mahkamah Agung, dan tetap berkeinginan menjaga kewibawaan<br />
dan nama baik Ketua Mahkamah Agung RI dihadapan para undangan, maka KAI tetap<br />
bersedia ikut dalam acara penandatanganan yang kami anggap hanya kesepakatan untuk<br />
membentuk wadah tunggal <strong>Advokat</strong> saja tanpa menyebut nama sebagaimana yang<br />
diminta oleh Menkum HAM H. Patrialis Akbar, SH, M.Hum. tersebut.<br />
10. Bahwa dapat kita saksikan sendiri dalam ruang acara masih juga terjadi keributan, itu<br />
artinya belum ada kesepakatan antara kedua organisasi.<br />
11. Bahwa Piagam yang akan ditandatangani pada saat kami lihat, ternyata masih ada tulisan<br />
PERADI sebagai nama wadah tunggal, sehingga pada saat mau kami tandatangani,<br />
Presiden KAI H. Indra Sahnun Lubis, SH mencoret tulisan PERADI yang seolah-olah<br />
sebagai wadah tunggal tersebut dihadapan / disaksikan Ketua Mahkamah Agung RI. Itu<br />
artinya nama wadah tunggalnya belumlah disepakati, atau dengan kata lain yang<br />
baru disepakati hanyalah kesepakatan untuk bersatu dalam satu wadah tunggal<br />
yang akan dibentuk kemudian.
DEWAN PIMPINAN PUSAT<br />
KONGRES ADVOKAT INDONESIA<br />
<strong>The</strong> <strong>Congress</strong> <strong>of</strong> <strong><strong>Indonesia</strong>n</strong> <strong>Advocates</strong><br />
(DPP K.A.I)<br />
12. Bahwa munculnya permasalahan adalah ketika Ketua Mahkamah Agung RI DR.<br />
HARIFIN A. TUMPA, SH, MH., keliru dalam pidatonya yang menyebutkan bahwa<br />
KAI dan PERADI seolah-olah telah bersatu dalam wadah PERADI, padahal<br />
kenyataannya belum ada kesepakatan yang tuntas, apalagi tulisan PERADI yang<br />
tercantum dalam Piagam saja telah dicoret dihadapan Ketua Mahkamah Agung RI<br />
sendiri pada saat mau kami tandatangani.<br />
13. Bahwa menurut hemat kami seandainya Bapak Ketua Mahkamah Agung DR. HARIFIN<br />
A. TUMPA, SH, MH., pada saat pidato tersebut diatas, bijaksana dan tidak buru-buru<br />
menyatakan PERADI sebagai wadah tunggal, tentu permasalahan <strong>Advokat</strong> tidak lebih<br />
meruncing lagi.<br />
14. Bahwa kekeliruan pidato Ketua Mahkamah Agung RI tersebut telah dimanfaatkan /<br />
dijadikan momen oleh PERADI dengan menyatakan diri sebagai wadah tunggal<br />
<strong>Advokat</strong>.<br />
15. Bahwa kami menilai Mahkamah Agung telah tidak bersikap adil dalam menyikapi<br />
permasalahan KAI dan PERADI, bahkan ada kecenderungan sangat berpihak kepada<br />
PERADI.<br />
16. Bahwa keberpihakan Mahkamah Agung RI kepada PERADI semakin nyata dengan<br />
diterbitkannya surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2010 No.<br />
089/KMA/VI/2010 yang menginstruksikan kepada Pengadilan Tinggi se-<strong>Indonesia</strong><br />
untuk hanya menyumpah <strong>Advokat</strong> Baru yang diusulkan oleh PERADI saja.<br />
Tindakan yang memaksakan kehendak dari Ketua Mahkamah Agung tersebut akan<br />
semakin menambah komplikasinya permasalahan <strong>Advokat</strong>, yang mengakibatkan semakin<br />
jauhnya cita-cita wadah tunggal <strong>Advokat</strong>, karena pada akhirnya yang terjadi dalam<br />
rencana mewujudkan wadah tunggal <strong>Advokat</strong> tersebut, adalah adanya pihak yang<br />
menang dan adanya pihak yang kalah, dan saat ini telah diisukan di daerah-daerah<br />
bahwa <strong>Advokat</strong> Baru KAI yang ingin bersumpah akan dilakukan Ujian Ulang oleh<br />
PERADI. Hal ini sangatlah tidak adil dan meresahkan ribuan <strong>Advokat</strong> Baru KAI.
DEWAN PIMPINAN PUSAT<br />
KONGRES ADVOKAT INDONESIA<br />
<strong>The</strong> <strong>Congress</strong> <strong>of</strong> <strong><strong>Indonesia</strong>n</strong> <strong>Advocates</strong><br />
(DPP K.A.I)<br />
17. Bahwa selanjutnya bila yang disumpah hanya yang diajukan / diusulkan oleh PERADI<br />
saja, maka Mahkamah Agung RI telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan<br />
putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009<br />
yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tinggi wajib membuka sidang terbuka untuk<br />
mendengar sumpah <strong>Advokat</strong>, tanpa membedakan / mempermasalahkan organisasi<br />
yang mengajukan sumpah tersebut.<br />
18. Bahwa Mahkamah Agung sendiri dalam suratnya No. 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli<br />
2010 alinea terakhir mengatakan masih berharap agar KAI dan PERADI dapat<br />
bersatu, itu artinya bahwa Mahkamah Agung sendiri mengakui bahwa PERADI dan<br />
KAI belumlah bersatu atau dengan kata lain secara de facto belumlah ada wadah<br />
tunggal <strong>Advokat</strong>.<br />
19. Bahwa disamping itu Pengurus DPN PERADI yang ada sekarang yang dilantik pada<br />
tanggal 24 Juni 2010 di Hotel Ritz Carlton hanyalah yang berasal dari anggota PERADI<br />
saja, dan tidak ada satu orang pun pengurus baik di pusat maupun di daerah yang berasal<br />
dari <strong>Advokat</strong> KAI, itu artinya bahwa belumlah ada penggabungan antara PERADI dan<br />
KAI, karena memang wadah tunggal <strong>Advokat</strong> tersebut belumlah dibentuk dan baru akan<br />
dibentuk.<br />
20. Bahwa karena UU <strong>Advokat</strong> No. 18 tahun 2003 Pasal 28 ayat (1) mengharuskan adanya<br />
wadah tunggal <strong>Advokat</strong>, pada prinsipnya kami sangat sependapat, hanya saja wadah<br />
tunggal <strong>Advokat</strong> tersebut haruslah dibentuk sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku<br />
yaitu pembentukannya wajib mengacu pada Pasal 28 ayat (2) yaitu melalui Musyawarah<br />
Para <strong>Advokat</strong>.<br />
21. Bahwa karena PERADI yang ada sekarang adalah PERADI yang didirikan oleh segelintir<br />
<strong>Advokat</strong> (16 orang <strong>Advokat</strong> saja) pada tanggal 8 September 2005 berdasarkan Akte<br />
Notaris Buntario Tigris Darmawang, SE, SH, MH., No. 30, bukanlah wadah tunggal<br />
<strong>Advokat</strong> sebagaimana dimaksudkan Pasal 28 ayat (2) tersebut, karena faktanya PERADI<br />
aquo tidak dilahirkan / didirikan oleh Para <strong>Advokat</strong> melalui Musyawarah Para<br />
<strong>Advokat</strong>.
DEWAN PIMPINAN PUSAT<br />
KONGRES ADVOKAT INDONESIA<br />
<strong>The</strong> <strong>Congress</strong> <strong>of</strong> <strong><strong>Indonesia</strong>n</strong> <strong>Advocates</strong><br />
(DPP K.A.I)<br />
22. Bahwa kami juga sampaikan untuk membentuk wadah tunggal <strong>Advokat</strong> yang<br />
legitimate sebagaimana disebutkan Pasal 28 ayat (2) tersebut Para <strong>Advokat</strong><br />
<strong>Indonesia</strong> pada tanggal 30 September 2010 akan melaksanakan MUNAS Para<br />
<strong>Advokat</strong> secara demokratis di Jakarta. Untuk itu kami harapkan Mahkamah Agung<br />
tidak mencampuri lagi masalah <strong>Advokat</strong> dengan berlindung dibalik Pasal 4 ayat (1)<br />
tentang sumpah, karena Para <strong>Advokat</strong> <strong>Indonesia</strong> telah jenuh atas campur tangan<br />
Mahkamah Agung yang dimulai dengan adanya Surat No. 052/KMA/V/2009 tanggal 1<br />
Mei 2009, No. 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, No. 099/KMA/VI/2010 tanggal<br />
21 Juli 2010.<br />
23. Bahwa campur tangan Mahkamah Agung tersebut terhadap Para <strong>Advokat</strong>, telah<br />
melanggar etika hukum, karena status <strong>Advokat</strong> adalah penegak hukum yang sama<br />
derajatnya dengan Hakim, Jaksa, dan Polisi. Dan Jaksa maupun Polisi sendiri ketika akan<br />
melaksanakan tugasnya hanya diambil sumpah oleh atasannya sendiri bukan oleh<br />
Mahkamah Agung.<br />
24. Bahwa penyalahgunaan Pasal 4 ayat (1) tentang sumpah tersebut oleh Mahkamah Agung,<br />
menjadikan Para <strong>Advokat</strong> seolah-olah berada dibawah Mahkamah Agung dan harus<br />
mengikuti kemauan Mahkamah Agung termasuk soal wadah tunggal <strong>Advokat</strong>, padahal<br />
diketahui Para <strong>Advokat</strong> adalah penegak hukum yang sama statusnya dengan Hakim,<br />
Jaksa, dan Polisi, oleh karena itu kami harapkan Mahkamah Agung kedepan tidak lagi<br />
mencampuri urusan <strong>Advokat</strong> dan yang lebih penting lagi tidak membeda-bedakan antara<br />
PERADI dan KAI.<br />
25. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, sekali lagi kami nyatakan bahwa kami<br />
mencabut dan menarik tanda tangan kami yang tercantum dalam Piagam<br />
PERADI-KAI tanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani dihadapan Ketua<br />
Mahkamah Agung RI tersebut diatas.<br />
26. Bahwa sebagai penutup, kami berdoa kiranya Allah SWT dapat memberikan pikiran yang<br />
lebih jernih kepada Mahkamah Agung agar kedepan lebih bijaksana, adil, tidak berpihak,<br />
dan tidak hanya menyumpah <strong>Advokat</strong> Baru yang dimohonkan PERADI saja, tetapi juga<br />
wajib menyumpah <strong>Advokat</strong> Baru KAI yang diajukan oleh KAI sendiri sesuai dengan
DEWAN PIMPINAN PUSAT<br />
KONGRES ADVOKAT INDONESIA<br />
<strong>The</strong> <strong>Congress</strong> <strong>of</strong> <strong><strong>Indonesia</strong>n</strong> <strong>Advocates</strong><br />
(DPP K.A.I)<br />
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009<br />
yang mewajibkan Pengadilan Tinggi-Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah<br />
para <strong>Advokat</strong> tanpa membeda-bedakan organisasi.<br />
Demikian pencabutan / penarikan tanda tangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya, kami<br />
ucapkan terima kasih.<br />
Hormat kami,<br />
DEWAN PIMPINAN PUSAT<br />
KONGRES ADVOKAT INDONESIA<br />
<strong>The</strong> <strong>Congress</strong> <strong>of</strong> <strong><strong>Indonesia</strong>n</strong> <strong>Advocates</strong><br />
(DPP KAI)<br />
H. INDRA SAHNUN LUBIS, SH.<br />
Presiden<br />
H. ABD. RAHIM HASIBUAN, SH., MH.<br />
Sekretaris Jenderal<br />
Tembusan :<br />
1. Bapak. Presiden RI.<br />
2. Bapak. Ketua DPR RI.<br />
3. Bapak. Ketua Mahkamah Konstitusi.<br />
4. Bapak. Ketua Komisi Yudisial.<br />
5. Bapak. Ketua Komnas HAM RI.<br />
6. Bapak. Menteri Hukum dan HAM RI.<br />
7. Bapak. Ketua Komisi III DPR RI.<br />
8. Bapak. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.<br />
9. Ketua DPD KAI se-<strong>Indonesia</strong>.<br />
10. Arsip