The Congress of Indonesian Advocates - Kongres Advokat Indonesia

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
Jakarta, 30 Agustus 2010.
No.
: 044/Eks/DPP-KAI/VIII/2010
Kepada Yth.
1. Bapak. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Bapak. Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia.
ditempat.
Hal
: PENCABUTAN / PENARIKAN TANDA TANGAN DALAM
PIAGAM PERADI – KAI TGL. 24 JUNI 2010.
Dengan hormat,
Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP-KAI) dengan ini menyatakan
mencabut / menarik tanda tangan Piagam PERADI-KAI tanggal 24 Juni 2010 yang
ditandatangani dihadapan Ketua Mahkamah Agung RI dengan alasan sebagai berikut :
1. Bahwa sebagaiman kita ketahui bersama sampai detik-detik sebelum penandatanganan
Piagam tersebut, sebenarnya antara KAI dengan PERADI pada faktanya belumlah
tercapai kesepakatan mengenai wadah tunggal Advokat, hal ini dapat dilihat pada saat
penandatanganan saja masih terjadi kericuhan antara kedua organisasi.
2. Bahwa kami juga telah sampaikan bahwa pada hari Rabu malam tanggal 23 Juni 2010
antara KAI dan PERADI telah memutuskan bahwa rencana Perdamaian BATAL,
oleh karena itu pada hari Kamisnya yaitu tanggal 24 Juni 2010 pukul 06.00 WIB pagi
kami telah berusaha menghubungi Ketua Mahkamah Agung RI untuk memberitahukan
pembatalan tersebut, tetapi handphone Ketua Mahkamah Agung RI tidak diangkat,
demikian juga Ketua Muda Bidang Pembinaan Bapak. Widayatno juga tidak mengangkat
handphonenya. Kami kemudian menghubungi Bapak. Jon Dekson (contact person di
MA) memberitahukan pembatalan tersebut, namun Bapak Jon Dekson mengatakan
bahwa Bapak Ketua Muda bidang Pembinaan tetap meminta KAI untuk tetap datang ke
Sekretariat:
Rasuna Office Park Lt. 1 Suite MO-01 Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. 021.93903566, 021.93903567 Fax: 021.83785602, E-mail: info@kongres-advokat-indonesia.org Website: www.kongres-advokat-indonesia.org
Jl. Brawijaya Raya No. 25 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan Telp. 021 – 722 6405, 7279 7945, Fax. 021 – 726 2006

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
Mahkamah Agung RI guna memberitahukan langsung kepada Ketua Mahkamah Agung
tentang pembatalan tersebut.
3. Bahwa dengan itikad baik dan positif thinking, Presiden KAI datang ke Mahkamah
Agung memenuhi permintaan Pimpinan Mahkamah Agung guna menjelaskan /
memberitahukan langsung pembatalan dimaksud, dan sesampainya di Mahkamah Agung,
KAI diarahkan untuk menghadap Ketua Muda Bidang Pembinaan Bapak. Widyatno,
namun oleh Bapak Widyatno KAI digiring ke ruang tunggu Ketua Mahkamah Agung dan
diminta menunggu. Kami tidak mengerti apa sebab KAI diminta menunggu karena pada
saat itu Ketua dan jajaran pimpinan Mahkamah Agung ada di tempat, apalagi KAI datang
hanyalah karena diminta untuk memberitahukan pembatalan rencana perdamaian tersebut
langsung kepada Ketua Mahkamah Agung.
4. Bahwa karena kedatangan KAI pagi itu hanyalah untuk menjelaskan pembatalan saja,
maka KAI beranggapan PERADI tidak akan datang karena pada Rabu malam tanggal 23
Juni 2010 pihak KAI dan pihak PERADI telah sepakat memutuskan bahwa rencana
perdamaian batal, namun ternyata secara tiba-tiba pihak PERADI datang dan kita diminta
bertemu dengan PERADI dan para Ketua Muda Mahkamah Agung, dan dalam pertemuan
tersebut yang terjadi adalah keributan (menurut hemat kami adanya keributan saja
artinya belum ada kesepakatan antara kedua organisasi).
5. Bahwa kemudian Presiden KAI H. Indra Sahnun Lubis, SH dan Ketua Umum PERADI
DR. Otto Hasibuan, SH, MM., diminta masuk ke ruangan Ketua Mahkamah Agung RI,
dimana di ruang Ketua Mahkamah Agung juga ada beberapa Ketua Muda Mahkamah
Agung dan juga Menteri Hukum dan HAM H. Patrialis Akbar, SH, M.Hum.
6. Bahwa dalam pertemuan di ruang Ketua Mahkamah Agung yang disaksikan oleh para
Tuada dan Menteri Hukum dan HAM H. Patrialis Akbar, SH, M.Hum. tersebut, telah
terjadi keributan yang sangat sengit, dan presiden KAI H. Indra Sahnun Lubis, SH
yang dalam keadaan sakit/kurang sehat merasa ditekan dan diserang oleh semua
pihak (kecuali Menteri Hukum dan HAM), dimana pihak-pihak yang menyerang tersebut
diduga memiliki agenda agar PERADI dinyatakan sebagai wadah tunggal Advokat.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
7. Bahwa Menteri Hukum dan HAM H. Patrialis Akbar, SH, M.Hum., dalam pertemuan
yang ricuh tersebut memfasilitasi dan meminta agar yang ditandatangani cukup
kesepakatan untuk membentuk wadah tunggal Advokat saja tanpa menyebut nama
wadah tunggalnya. Usulan ini sangat tepat dan diterima oleh Presiden KAI H. Indra
Sahnun Lubis, SH., kemudian selanjutnya Presiden KAI keluar ruangan Ketua
Mahkamah Agung langsung ketempat acara penandatanganan.
8. Bahwa atas kericuhan tersebut kami sangat yakin bahwa Ketua Mahkamah Agung juga
kami sangat-sangat sadar bahwa sebenarnya antara KAI dan PERADI belumlah tercapai
kesepakatan, namun sangat disayangkan diduga ada keinginan memaksakan
penandatanganan harus hari itu juga.
9. Bahwa karena para undangan telah hadir di ruang temapat acara, KAI tidak ingin
mempermalukan Ketua Mahkamah Agung, dan tetap berkeinginan menjaga kewibawaan
dan nama baik Ketua Mahkamah Agung RI dihadapan para undangan, maka KAI tetap
bersedia ikut dalam acara penandatanganan yang kami anggap hanya kesepakatan untuk
membentuk wadah tunggal Advokat saja tanpa menyebut nama sebagaimana yang
diminta oleh Menkum HAM H. Patrialis Akbar, SH, M.Hum. tersebut.
10. Bahwa dapat kita saksikan sendiri dalam ruang acara masih juga terjadi keributan, itu
artinya belum ada kesepakatan antara kedua organisasi.
11. Bahwa Piagam yang akan ditandatangani pada saat kami lihat, ternyata masih ada tulisan
PERADI sebagai nama wadah tunggal, sehingga pada saat mau kami tandatangani,
Presiden KAI H. Indra Sahnun Lubis, SH mencoret tulisan PERADI yang seolah-olah
sebagai wadah tunggal tersebut dihadapan / disaksikan Ketua Mahkamah Agung RI. Itu
artinya nama wadah tunggalnya belumlah disepakati, atau dengan kata lain yang
baru disepakati hanyalah kesepakatan untuk bersatu dalam satu wadah tunggal
yang akan dibentuk kemudian.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
12. Bahwa munculnya permasalahan adalah ketika Ketua Mahkamah Agung RI DR.
HARIFIN A. TUMPA, SH, MH., keliru dalam pidatonya yang menyebutkan bahwa
KAI dan PERADI seolah-olah telah bersatu dalam wadah PERADI, padahal
kenyataannya belum ada kesepakatan yang tuntas, apalagi tulisan PERADI yang
tercantum dalam Piagam saja telah dicoret dihadapan Ketua Mahkamah Agung RI
sendiri pada saat mau kami tandatangani.
13. Bahwa menurut hemat kami seandainya Bapak Ketua Mahkamah Agung DR. HARIFIN
A. TUMPA, SH, MH., pada saat pidato tersebut diatas, bijaksana dan tidak buru-buru
menyatakan PERADI sebagai wadah tunggal, tentu permasalahan Advokat tidak lebih
meruncing lagi.
14. Bahwa kekeliruan pidato Ketua Mahkamah Agung RI tersebut telah dimanfaatkan /
dijadikan momen oleh PERADI dengan menyatakan diri sebagai wadah tunggal
Advokat.
15. Bahwa kami menilai Mahkamah Agung telah tidak bersikap adil dalam menyikapi
permasalahan KAI dan PERADI, bahkan ada kecenderungan sangat berpihak kepada
PERADI.
16. Bahwa keberpihakan Mahkamah Agung RI kepada PERADI semakin nyata dengan
diterbitkannya surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2010 No.
089/KMA/VI/2010 yang menginstruksikan kepada Pengadilan Tinggi se-Indonesia
untuk hanya menyumpah Advokat Baru yang diusulkan oleh PERADI saja.
Tindakan yang memaksakan kehendak dari Ketua Mahkamah Agung tersebut akan
semakin menambah komplikasinya permasalahan Advokat, yang mengakibatkan semakin
jauhnya cita-cita wadah tunggal Advokat, karena pada akhirnya yang terjadi dalam
rencana mewujudkan wadah tunggal Advokat tersebut, adalah adanya pihak yang
menang dan adanya pihak yang kalah, dan saat ini telah diisukan di daerah-daerah
bahwa Advokat Baru KAI yang ingin bersumpah akan dilakukan Ujian Ulang oleh
PERADI. Hal ini sangatlah tidak adil dan meresahkan ribuan Advokat Baru KAI.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
17. Bahwa selanjutnya bila yang disumpah hanya yang diajukan / diusulkan oleh PERADI
saja, maka Mahkamah Agung RI telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan
putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009
yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tinggi wajib membuka sidang terbuka untuk
mendengar sumpah Advokat, tanpa membedakan / mempermasalahkan organisasi
yang mengajukan sumpah tersebut.
18. Bahwa Mahkamah Agung sendiri dalam suratnya No. 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli
2010 alinea terakhir mengatakan masih berharap agar KAI dan PERADI dapat
bersatu, itu artinya bahwa Mahkamah Agung sendiri mengakui bahwa PERADI dan
KAI belumlah bersatu atau dengan kata lain secara de facto belumlah ada wadah
tunggal Advokat.
19. Bahwa disamping itu Pengurus DPN PERADI yang ada sekarang yang dilantik pada
tanggal 24 Juni 2010 di Hotel Ritz Carlton hanyalah yang berasal dari anggota PERADI
saja, dan tidak ada satu orang pun pengurus baik di pusat maupun di daerah yang berasal
dari Advokat KAI, itu artinya bahwa belumlah ada penggabungan antara PERADI dan
KAI, karena memang wadah tunggal Advokat tersebut belumlah dibentuk dan baru akan
dibentuk.
20. Bahwa karena UU Advokat No. 18 tahun 2003 Pasal 28 ayat (1) mengharuskan adanya
wadah tunggal Advokat, pada prinsipnya kami sangat sependapat, hanya saja wadah
tunggal Advokat tersebut haruslah dibentuk sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku
yaitu pembentukannya wajib mengacu pada Pasal 28 ayat (2) yaitu melalui Musyawarah
Para Advokat.
21. Bahwa karena PERADI yang ada sekarang adalah PERADI yang didirikan oleh segelintir
Advokat (16 orang Advokat saja) pada tanggal 8 September 2005 berdasarkan Akte
Notaris Buntario Tigris Darmawang, SE, SH, MH., No. 30, bukanlah wadah tunggal
Advokat sebagaimana dimaksudkan Pasal 28 ayat (2) tersebut, karena faktanya PERADI
aquo tidak dilahirkan / didirikan oleh Para Advokat melalui Musyawarah Para
Advokat.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
22. Bahwa kami juga sampaikan untuk membentuk wadah tunggal Advokat yang
legitimate sebagaimana disebutkan Pasal 28 ayat (2) tersebut Para Advokat
Indonesia pada tanggal 30 September 2010 akan melaksanakan MUNAS Para
Advokat secara demokratis di Jakarta. Untuk itu kami harapkan Mahkamah Agung
tidak mencampuri lagi masalah Advokat dengan berlindung dibalik Pasal 4 ayat (1)
tentang sumpah, karena Para Advokat Indonesia telah jenuh atas campur tangan
Mahkamah Agung yang dimulai dengan adanya Surat No. 052/KMA/V/2009 tanggal 1
Mei 2009, No. 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, No. 099/KMA/VI/2010 tanggal
21 Juli 2010.
23. Bahwa campur tangan Mahkamah Agung tersebut terhadap Para Advokat, telah
melanggar etika hukum, karena status Advokat adalah penegak hukum yang sama
derajatnya dengan Hakim, Jaksa, dan Polisi. Dan Jaksa maupun Polisi sendiri ketika akan
melaksanakan tugasnya hanya diambil sumpah oleh atasannya sendiri bukan oleh
Mahkamah Agung.
24. Bahwa penyalahgunaan Pasal 4 ayat (1) tentang sumpah tersebut oleh Mahkamah Agung,
menjadikan Para Advokat seolah-olah berada dibawah Mahkamah Agung dan harus
mengikuti kemauan Mahkamah Agung termasuk soal wadah tunggal Advokat, padahal
diketahui Para Advokat adalah penegak hukum yang sama statusnya dengan Hakim,
Jaksa, dan Polisi, oleh karena itu kami harapkan Mahkamah Agung kedepan tidak lagi
mencampuri urusan Advokat dan yang lebih penting lagi tidak membeda-bedakan antara
PERADI dan KAI.
25. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, sekali lagi kami nyatakan bahwa kami
mencabut dan menarik tanda tangan kami yang tercantum dalam Piagam
PERADI-KAI tanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani dihadapan Ketua
Mahkamah Agung RI tersebut diatas.
26. Bahwa sebagai penutup, kami berdoa kiranya Allah SWT dapat memberikan pikiran yang
lebih jernih kepada Mahkamah Agung agar kedepan lebih bijaksana, adil, tidak berpihak,
dan tidak hanya menyumpah Advokat Baru yang dimohonkan PERADI saja, tetapi juga
wajib menyumpah Advokat Baru KAI yang diajukan oleh KAI sendiri sesuai dengan

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009
yang mewajibkan Pengadilan Tinggi-Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah
para Advokat tanpa membeda-bedakan organisasi.
Demikian pencabutan / penarikan tanda tangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya, kami
ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP KAI)
H. INDRA SAHNUN LUBIS, SH.
Presiden
H. ABD. RAHIM HASIBUAN, SH., MH.
Sekretaris Jenderal
Tembusan :
1. Bapak. Presiden RI.
2. Bapak. Ketua DPR RI.
3. Bapak. Ketua Mahkamah Konstitusi.
4. Bapak. Ketua Komisi Yudisial.
5. Bapak. Ketua Komnas HAM RI.
6. Bapak. Menteri Hukum dan HAM RI.
7. Bapak. Ketua Komisi III DPR RI.
8. Bapak. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
9. Ketua DPD KAI se-Indonesia.
10. Arsip