KONGRES ADVOKAT INDONESIA The Congress of Indonesian ...

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
No. : 064/DPP-KAI/XI/2010
Lamp : Pemberitahuan dan Cliping Koran
Kepada Yth.
Rekan Ketua DPD KAI se-Indonesia
di –
Tempat.
Jakarta, 08 November 2010
Dengan hormat,
Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP-KAI) pasca Rekonsiliasi
menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Rekonsiliasi internal KAI yang dilaksanakan dan ditanda tangani pada
hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 telah berjalan dengan baik, sehingga
diharapkan kedepan KAI lebih solid lagi dalam memperjuangkan hak-hak
Advokat KAI sebagaimana diamanatkan UU Advokat ;
2. Bahwa pada tanggal 03 November 2010, DPP KAI telah bertemu dengan Ketua
Mahkamah Konstitusi RI Prof. DR. Mahfud MD, SH.,MH, dimana hasil
pertemuan tersebut adalah :
a. Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi wajib melaksanakan putusan
MK No.101/PUU-VII/2009 tgl 30 desember 2009 jo. Pasal 4 (1) UU
Advokat;
b. Tindakan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang tidak
melaksanakan putusan MK No.101/PUU-VII/2009 tgl 30 desember 2009
jo. Pasal 4 (1) UU Advokat tersebut merupakan pelanggaran / pelecehan
hukum dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, karena telah
menghambat orang untuk bekerja / mencari nafkah ;
3. Bahwa Plt. Presiden DR. H. Eggi Sudjana, SH, Msi telah diwawancarai oleh
Harian Rakyat Merdeka, dan telah terbit pada Minggu 07 November 2010, untuk
itu kirimkan copy Cliping Koran tersebut kepada rekan-rekan.
Sekretariat:
Rasuna Office Park Lt. 1 Suite MO-01 Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. 021.93903566, 021.93903567 Fax: 021.83785602, E-mail: info@kongres-advokat-indonesia.org Website: www.kongres-advokat-indonesia.org
Jl. Brawijaya Raya No. 25 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan Telp. 021 – 722 6405, 7279 7945, Fax. 021 – 726 2006

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
4. Bahwa seluruh keluarga besar KAI tidak pernah berhenti berjuang untuk
mendapatkan hak-hak Advokat yang telah diamanatkan oleh UU Advokat ;
5. Bahwa hasil keputusan rapat DPP KAI tgl 05 November 2010 telah membentuk
tim advokasi, yaitu :
a. Tim Pidana diketuai oleh Advokat Sitor Situmorang, SH., MH. dengan
tugas untuk melakukan tuntutan pidana terhadap Ketua Mahkamah Agung
RI yang berkaitan dengan sumpah advokat.
b. Tim Politik diketuai oleh Advokat Matthew A. Mbalembout, SH. dengan
tugas melakukan komunikasi dengan pihak instansi pemerintah sipil/militer,
instansi-instansi terkait dan politikus-politikus.
c. Tim DPR diketuai oleh Advokat Herman Kadir, SH., MH. dengan tugas
melakukan komunikasi dengan DPR.
d. Tim Perdata diketuai oleh Advokat Erman Umar, SH. dibantu oleh :
Advokat Umar Tuasikal, SH., MH. dan Advokat Petrus Ballapattyona, SH.,
MH. dengan tugas mengajukan tuntutan perdata yang berkaitan dengan
SEMA No. 089/KMA/VI/2010.
e. Tim Mosi Tidak Percaya diketuai oleh Advokat R. Sugiri Purbokusumo,
SH. dengan tugas mengajukan mosi tidak percaya terhadap Ketua
Mahkamah Agung RI.
f. Tim Humas diketuai oleh Advokat Umar Tuasikal, SH., MH. dengan tugas
melakukan komunikasi dengan media guna kepentingan perjuangan KAI.
g. Tim Lobby Antar Lembaga diketuai oleh Advokat E. Suherman
Kartadinata, SH., MBA. dengan tugas melakukan komunikasi dengan
instansi pemerintah.
h. Tim Mahkamah Konstitusi diketuai oleh Advokat Herman Kadir, SH., MH.
dengan tugas mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi
sehubungan dengan tindakan Ketua MA dan KPT-KPT yang tidak
melaksanakan perintah UU Advokat pasal 4 (ayat 1), jo. Putusan MK No.
101 tahun 2009.
i. Menunjuk Advokat Drs. Suyitno Landung Soejono,SH., MH. untuk
melakukan sosialisasi dengan pihak kepolisian Negara RI.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
6. Bahwa kepada DPD-DPD yang telah mengajukan permohonan sumpah kepada
Pengadilan Tinggi dan ditolak oleh Pengadilan Tinggi, maka diminta untuk
melaporkan ketua Pengadilan Tinggi tersebut ke kepolisian/POLDA setempat
karena dianggap telah melanggar putusan MK No.101/PUU-VII/2009 tgl 30
Desember 2009 jo. Pasal 4 (1) UU Advokat dan pelanggaran HAM yaitu
menghambat orang untuk bekerja jo. Perbuatan tidak menyenangkan.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima
kasih.
Hormat kami,
DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA (DPP-KAI)
The Congress of Indonesian Advocates
DR. H. EGGI SUDJANA, SH, M.Si
Plt. Presiden
H. ABD. RAHIM HASIBUAN, SH., MH.
Sekretaris Jenderal

WAWANCARA
Eggi Sudjana: MK Diyakini Bakal Kabulkan Gugatan Kami
Terhadap MA
Minggu, 07 November 2010 , 05:02:00 WIB
RMOL. Mahkamah Konstitusi diyakini bakal memenangkan gugatan Kongres Advokat
Indonesia terhadap Makhamah Agung yang telah mengeluarkan surat edaran bahwa
Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) satu-satunya wadah tunggal advokat.
“Dalam surat edaran MA disebutkan bahwa advokat yang lulus ujian bisa dilantik jika
ada rekomendasi Peradi. Ini berarti Peradi merupakan wadah tunggal advokat. Ini tidak
benar,” ujar Plt Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Eggi Sudjana kepada Rakyat
Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Dikatakan, pihaknya menggugat ke MK karena seruan KAI tidak didengarkan Ketua MA
Harifin A Tumpa untuk mencabut surat edaran tersebut.
“Kami sudah sampaikan bahwa kalau surat edaran itu tidak dicabut, KAI akan melakukan
demo-demo dan menempuh jalur hukum,’’ ujar Eggi yang melaksanakan tugas Presiden
KAI Indra Sahnun Lubis selama dua minggu karena cuti.
Demo pertama di MA, 14 Juli lalu, advokat dari KAI memprotes surat edaran MA itu
yang menyebutkan advokat yang lulus ujian bisa dilantik jika ada rekomendasi Peradi.
Kericuhan lainnya, 22 September lalu di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta, saat
pelantikan dan pengambilan sumpah advokat dari Peradi.
“Surat edaran itu telah merampas hak ribuan advokat di bawah naungan KAI, makanya
kami gugat ke MK,’’ ujar Eggi.
Berikut kutipan selengkapnya:
Kenapa Anda begitu yakin gugatan KAI dikabulkan MK?
Soal ini perilaku hakim agung yang tidak agung, yakni hanya membolehkan advokat
Peradi berpraktek di lapangan. Ini kan melanggar hak asasi manusia, karena ribuan
advokat KAI tidak bisa bersidang di pengadilan.
Ini berarti MA melakukan diskriminatif kepada orang lain. Dan ikut campur urusan
organisasi advokat. Sebab, advokat itu bukan anak buahnya MA. Kita itu setara dengan
penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi.

Bukannya KAI pernah tanda tangan bahwa Peradi satu-satunya wadah tunggal
advokat?
Yang ditandatangani Peradi dan KAI di hadapan Ketua MA, 24 Juni 2010 hanyalah
piagam saja yang berisikan sepakat bersatu dalam tunggal. Tapi wadah tunggal itu belum
ditentukan. Yang jelas bukan Peradi.
Tapi ada kata-kata Peradi dalam piagam itu?
Memang di situ ada kata-kata Peradi sebagai wadah tunggal advokat, tapi kata-kata
Peradi dicoret sebelum penandatangan yang disaksikan Ketua MA.
Itu hanya akal-akalan saja. Pak Indra Sahnun Lubis nggak pernah menandatangani bahwa
Peradi sebagai wadah tunggal.
UU Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat mengharuskan perlu wadah tunggal
advokat?
Ya, betul. Tapi wadah tunggal itu bukan Peradi.
Tapi Peradi mengklaimnya seperti itu?
Ah, klaim boleh saja, tapi faktanya tidak begitu. Berdasarkan UU Advokat itu
pembentukan wadah tunggal itu dilakukan melalui Musyawarah para advokat seluruh
Indonesia.
Ini berarti wadah tunggal itu belum ada. Sebab, Peradi tidak dibentuk berdasarkan
musyawarah advokat seluruh Indonesia.
Kalau KAI itu bagaimana?
KAI sebagai organisasi advokat telah melaksanakan tugas konstitusionalnya yaitu melaksanakan
ujian advokat, pendidikan khusus profesi advokat, mengangkat advokat sebagaimana
pasal 1, 2, 3, jo pasal 28 ayat 2 UU Advokat. Jadi, advokat yang telah diangkat itu
secara hukum statusnya telah sah menjadi advokat.
Kalau tetap tidak diakui, apa lagi yang KAI lakukan?
Kami desak DPR agar menegur MA yang telah bertindak diskriminatif terhadap advokat
KAI.
Kalau DPR sudah campur tangan, tapi MA tidak mencabut surat edarannya, maka kami
serukan kepada seluruh advokat yang bergabung dalam KAI untuk melawan hakim bila
advokat KAI dilarang berperkara di pengadilan. [RM]
Source : http://rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=8757