KONGRES ADVOKAT INDONESIA The Congress of Indonesian ...

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
No. : 043/Eks/DPP-KAI/VIII/2010
Lamp. : 4 (dokumen)
Hal : Mohon Penundaan Sumpah
Advokat yang diajukan PERADI.
Kepada Yth.
1. Bapak. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Bapak. Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia
dit
e m p a t.
Jakarta, 12 Agustus 2010.
Dengan hormat,
Sehubungan dengan adanya surat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang
ditujukan kepada Pengadilan Tinggi-Pengadilan Tinggi di Indonesia (copy terlampir), tentang
akan dilaksanakannya sumpah Advokat di masing-masing Pengadilan Tinggi, bersama ini
kami mohon kiranya Bapak berkenan menunda pelaksanaan sumpah tersebut dengan alasan
dan pertimbangan sebagai berikut :
1. Bahwa fakta yang ada dan tidak dapat kita pungkiri, Wadah Tunggal Advokat yang
sama-sama kita cita-citakan hingga hari ini belumlah terwujud, hal ini dapat
dibuktikan, yaitu :
a. PERADI dan KAI belumlah bersatu/bergabung/marger dalam satu wadah
tunggal ;
b. Bersatunya/bergabungnya/margernya kedua organisasi tentulah diikuti
dengan adanya pengurus gabugan dari kedua organisasi (baik ditingkat DPP,
DPD maupun DPC), disamping itu juga haruslah dilaksanakan melalui MUNAS
Para Advokat sebagaimana pasal 28 ayat (2) UU Advokat, dan lain-lain ;
c. Kita juga sama-sama menyaksikan bahwa fakta yang ada, DPP PERADI yang
dilantik di Hotel Ritz Carlton tanggal 24 Juni 2010 yang lalu, hanyalah
pengurus yang berasal dari anggota-anggota PERADI saja, atau dengan kata -
Sekretariat:
Rasuna Office Park Lt. 1 Suite MO-01 Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. 021.93903566, 021.93903567 Fax: 021.83785602, E-mail: info@kongres-advokat-indonesia.org Website: www.kongres-advokat-indonesia.org
Jl. Brawijaya Raya No. 25 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan Telp. 021 – 722 6405, 7279 7945, Fax. 021 – 726 2006

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
lain tidak ada satu orang pun anggota KAI yang ikut dilantik sebagai Pengurus
DPP PERADI, hal ini menandakan bahwa PERADI yang ada sekarang ini
bukanlah perwujudan dari Wadah Tunggal Advokat yang dimaksudkan
Mahkamah Agung ;
2. Bahwa PERADI dalam hal ini telah memanfaatkan momen adanya Surat Mahkamah
Agung No. 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 untuk kepentingannya sendiri,
hal ini terlihat bahwa sumpah yang dimohonkan oleh PERADI ke Pengadilan Tinggi-
Pengadilan Tinggi hanyalah bagi Advokat-Advokat baru lulusan PERADI saja ;
3. Bahwa bila pengambilan sumpah yang dimohonkan PERADI tersebut dilaksanakan
oleh Pengadilan Tinggi, tentu sangatlah tidak adil dan sangat melukai rasa keadilan
Para Advokat-Advokat baru lulusan KAI yang kini jumlahnya lebih kurang 10.000
Advokat (siap bersumpah), dan perlu diketahui bahwa jumlah Advokat baru lulusan
KAI jauh lebih banyak dari jumlah Advokat baru PERADI ;
4. Bahwa Advokat baru KAI tersebut dalam bekerja/beracara di Pengadilan sering sekali
dihalang-halangi oleh Advokat PERADI dengan mempertanyakan Berita Acara
Sumpah, sehingga Majelis Hakim yang kurang bijaksana ada kalanya mengeluarkan
Advokat KAI tersebut dari persidangan, sehingga tidak jarang Advokat baru KAI
tersebut harus merelakan surat kuasanya dicabut oleh kliennya dan mengembalikan
honor yang telah diterima, bahkan yang sangat menyedihkan ada Advokat baru KAI
yang untuk mengembalikan honor yang diterimanya, sampai harus rela menjual cincin
kawinnya ;
5. Bahwa sebenarnya KAI telah ikut membantu program pemerintah dalam memberantas
kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, karena Advokat baru lulusan KAI yang
jumlahnya 10.000 Advokat tersebut telah memberikan penghidupan kepada 30.000
orang penduduk dengan asumsi 10.000 Advokat x 3 orang (1 istri + 1 anak + 1
karyawan), sehingga dengan demikian KAI dan Para Advokat baru KAI dapat
dikatakan telah membantu pemerintah dalam memberantas kemiskinan ;

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
6. Bahwa kami yakin Mahkamah Agung mempunyai cita-cita yang sama dengan kami
yaitu adanya Wadah Tunggal Advokat yang diterima semua pihak ;
7. Bahwa dalam kesempatan ini kami juga sampaikan kepada Bapak bahwa pada tanggal
30 September 2010, Para Advokat Indonesia akan melaksanakan MUNAS Para
Advokat membentuk Wadah Tunggal sebagaimana maksud pasal 28 ayat (2) UU
Advokat No. 18 tahun 2003, dan kami mengharapkan Mahkamah Agung RI
memberikan dukungan moril atas penyelenggaraan MUNAS Para Advokat tersebut
sebagai solusi penyelesaian masalah Advokat Indonesia.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung RI
dan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia dapat bersikap adil dan bijaksana, untuk
menunda pengambilan sumpah Advokat yang diajukan PERADI atau bila Bapak berpendapat
lain, kami mohon Bapak berkenan memberikan perlakuan yang sama yaitu
menyumpah Advokat baru lulusan KAI atas permohonan DPP dan atau DPD KAI
sendiri.
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan keadilan yang Bapak berikan, kami ucapkan
terima kasih.
Hormat kami,
DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP KAI)
H. INDRA SAHNUN LUBIS, SH.
Presiden
H. ABD. RAHIM HASIBUAN, SH., MH.
Sekretaris Jenderal
Tembusan :
1. Bapak. Presiden RI.
2. Bapak. Ketua Mahkamah Konstitusi.
3. Bapak. Ketua Komisi Yudisial.
4. Bapak. Ketua Komnas HAM.
5. Bapak. Ketua Komisi Hukum Nasional.
6. Bapak. Menteri Hukum dan HAM RI.
7. Bapak. Ketua Komisi III DPR RI.
8. Rekan-rekan Ketua DPD KAI se-Indonesia.
9. Arsip.