KONGRES ADVOKAT INDONESIA The Congress of Indonesian ...

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
Jakarta, 03 Oktober 2011
No.
: 085/DPP-KAI/X/2011
Kepada Yth.
Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI)
Grand Soho lt. II
Jln. S. Parman Kav. 22-24
di-
Jakarta Barat.
H a l
: PENCABUTAN/PENARIKAN/PEMBATALAN
PIAGAM PERADI – KAI TANGGAL 24 JUNI 2010.
Dengan hormat,
Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP-KAI) bersama ini memberitahukan
bahwa DPP-KAI mencabut/menarik/membatalkan Piagam PERADI – KAI tertanggal 24 Juni 2010
karena :
1. Fakta sebagaimana yang kita saksikan bersama, sampai detik-detik sebelum penandatanganan
Piagam tersebut, antara KAI dengan PERADI, belumlah tercapai kesepakatan mengenai Wadah
Tunggal Advokat, hal ini dapat dilihat pada saat penandatanganan saja masih terjadi kericuhan
antar kedua Organisasi ;
2. Fakta bahwa pada hari Rabu malam sekitar pukul 21.00 WIB tanggal 23 Juni 2010 antara
PERADI dan KAI (DR. Otto Hasibuan, SH, MM dan H. Abd. Rahim Hasibuan, SH, MH) telah
memutuskan bahwa rencana Perdamaian batal, dan atas batalnya rencana perdamaian
tersebut, telah terbukti tidak adanya satu Akte/surat yang berjudul “Perjanjian Perdamaian”
yang ditandatangani oleh KAI – PERADI pada tanggal 24 Juni 2010 tersebut, karena yang
ditandatangani hanyalah Piagam saja ;
3. Ditandatanganinya Piagam PERADI – KAI tersebut, bukan berarti telah ada Perdamaian antara
KAI – PERADI, sebab “PIAGAM” tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
lagi pula seandainya telah ada Perdamaian antara KAI – PERADI, tentu yang ditandatangani
judulnya “bukanlah Piagam”, tetapi “Perjanjian Perdamaian” yang isinya menyangkut Hak
dan Kewajiban masing-masing kedua Organisasi ;
4. Disamping itu, nama PERADI yang tertulis dalam Piagam tersebut, telah terlebih dahulu
DICORET oleh Presiden KAI H. Indra Sahnun Lubis, SH sebelum ditandatangani, yang berarti
nama Wadah Tunggal Advokat belum ada.
Sekretariat:
Rasuna Office Park Lt. 1 Suite MO-01 Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. 021.93903566, 021.93903567 Fax: 021.83785602, E-mail: info@kongres-advokat-indonesia.org Website: www.kongres-advokat-indonesia.org
Jl. Brawijaya Raya No. 25 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan Telp. 021 – 722 6405, 7279 7945, Fax. 021 – 726 2006

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
5. Adanya tulisan tangan nama PERADI dalam Piagam tersebut yang ditulis oleh rekan DR. Otto
Hasibuan, SH, MM setelah penandatanganan selesai, tidaklah sah, karena pada saat KAI dan
Ketua Mahkamah Agung menandatangani Piagam tersebut, nama PERADI yang tercantum
telah dicoret terlebih dahulu, hal ini telah diakui dan tidak dibantah oleh PERADI maupun
Mahkamah Agung RI sendiri ;
6. Penandatanganan Piagam yang tetap dilaksanakan pada waktu itu, karena KAI semata-mata
ingin menjaga harkat martabat/nama baik dan tidak mau mempermalukan Bapak Ketua
Mahkamah Agung RI dihadapan para undangan yang telah hadir ;
7. Fakta yang terjadi pasca penandatanganan piagam tersebut, Mahkamah Agung atas dasar
adanya Piagam aquo, telah menerbitkan Surat No. 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010
tentang Pelaksanaan Sumpah Advokat melalui PERADI ;
8. PERADI Pasca Piagam tersebut, telah pula berjalan sendiri seolah-olah telah menjadi Wadah
Tunggal tanpa koordinasi dengan KAI, antara lain melakukan Verifikasi, Ujian Ulang terhadap
Advokat-Advokat KAI, hal ini telah sangat merugikan KAI ;
9. PERADI tidak pernah berupaya untuk menyelesaikan masalah organisasi Advokat dengan
mengundang KAI dengan kedudukan yang sama, yang ada adalah PERADI mempertontonkan
keangkuhan, kecongkakan, bahkan berusaha menghalang-halangi Advokat KAI yang bersidang
di Pengadilan-Pengadilan di seluruh Indonesia, hal ini sangat merugikan hak-hak para Advokat
KAI ;
10. KAI sangat dirugikan lagi, karena Advokat KAI yang dimohonkan sumpah melalui permohonan
KAI, ditolak oleh Pengadilan Tinggi karena adanya Surat Ketua Mahkamah Agung No.
089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang diterbitkan atas dasar adanya Piagam PERADI –
KAI tertanggal 24 Juni 2010 tersebut ;
11. Berkaitan dengan penyatuan Advokat yang merupakan cita-cita KAI dan Komunitas Advokat
Indonesia barulah dapat dilaksanakan dengan cara-cara yang elegan dan dapat diterima seluruh
Komunitas Advokat Indonesia. Untuk itu KAI sejak awal selalu siap untuk duduk bersama
dengan kedudukan yang sejajar sama tinggi sama rendah guna menyelesaikan permasalahan
Advokat Indonesia ;
12. Sejalan dengan keinginan KAI dan Komunitas Advokat Indonesia tersebut diatas, Bapak Ketua
Mahkamah Agung sendiri juga mempunyai keinginan yang sama sesuai dengan suratnya No.
099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang ditujukan kepada Presiden KAI, yang berharap
agar permasalahan KAI – PERADI dapat diselesaikan ;
13. Disamping itu, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30
Desember 2009 jo. No. 079/PUU-VIII/201 Tanggal 27 Juni 2011, juga mendorong agar
permasalahan KAI – PERADI dapat diselesaikan ;
14. Harapan Ketua Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI yang mendorong untuk
bersatunya Advokat semakin jauh, karena PERADI telah menjadikan Piagam tertanggal 24 Juni
2010 seolah-olah sebagai Wadah Tunggal Advokat, padahal untuk mempersatukan KAI –
PERADI tidaklah sesimple itu, dan tidak cukup dengan adanya Piagam, karena ada
tahapan - tahapan yang harus dilalui, seperti hak dan kewajiban kedua

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
organisasi harus jelas, kepengurusan dan cara pembentukan Wadah Advokat tidak boleh
menyimpang dari UU Advokat dan lain-lain ;
15. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami berkesimpulan bahwa adanya Piagam tersebut,
tidaklah menyelesaikan permasalahan Advokat, juga telah memperuncing masalah Advokat,
bahkan cita-cita para Advokat untuk bersatu tidak akan mungkin terlaksana, karena PERADI
telah menempatkan diri dengan keangkuhannya seolah-olah sebagai Wadah Tunggal Advokat.
Oleh karena itu kami mencabut/menarik/membatalkan Piagam PERADI – KAI tertanggal 24
Juni 2010 tersebut ;
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
H. INDRA SAHNUN LUBIS, SH. H. ABD. RAHIM HASIBUAN, SH. MH.
Presiden
Sekretaris Jenderal
Tembusan :
1. Yth. Bpk. Presiden RI.
2. Yth. Bpk. Ketua Mahkamah Agung RI.
3. Yth. Bpk. Ketua MPR RI.
4. Yth. Bpk. Ketua DPR RI.
5. Yth. Bpk. Ketua Mahkamah Konstitusi RI.
6. Yth. Bpk. Ketua Komisi Yudisial RI.
7. Yth. Bpk. Ketua Komnas HAM RI.
8. Yth. Bpk. Menteri Hukum dan HAM RI.
9. Yth. Bpk. Kapolri.
10. Yth. Bpk. Jaksa Agung RI.
11. Yth. Bpk. Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia.
12. Yth. DPD-KAI se-Indonesia.
13. A r s i p.