Harga Selangit - Human Rights Watch

kualitas data keuangan pemerintah, mengakui bahwa data mengenai pengeluaran militer
masih kurang dapat dipercaya dan tetap merupakan kelemahan. 389
Kelemahan Metode dan Data Statistik Pemerintah
Cara pemerintah Indonesia mengumpulkan dan melaporkan data statistika mengenai
dana resmi militer sangat tidak bisa diandalkan. 390 Salah satu akibatnya adalah tidak
adanya laporan yang konsisten mengenai data statistika ini. Sebagai contoh, anggaran
militer untuk tahun 2003, menurut Menteri Keuangan, adalah sekitar Rp. 17,2 triliun
(kurang lebih $2 milyar), tetapi pemerintah telah memberikan berbagai laporan yang
menyebutkan bahwa pengeluaran militer sesungguhnya pada tahun itu adalah sebesar Rp.
9,7 triliun ($1.2 milyar), Rp. 15 triliun ($1.8 milyar), Rp. 18,3 triliun ($2.2 milyar), dan Rp.
27,4 triliun ($3.3 milyar). 391 Tidaklah jelas mengapa ada perbedaan ini, tetapi perbedaanperbedaan
ini besar sekali jika dibandingkan dengan data pengeluaran militer yang
disampaikan oleh negara-negara lain. 392
Bahwa pejabat pemerintah sendiri tidak mempercayai angka-angka mereka sendiri
tentang dana militer terlihat jelas sekali ketika Human Rights Watch meminta angkaangka
akhir mengenai anggaran dan pengeluaran militer untuk jangka waktu sepuluh
tahun sebagai bahan masukan bagi laporan ini. Seorang pejabat keuangan Indonesia
menolak permintaan tersebut dengan mengatakan bahwa walaupun informasi itu
tersedia, menyebarkan informasi tersebut merupakan tindakan yang tidak bertanggung
jawab. Pejabat tersebut mengatakan bahwa hanya data statistika dari beberapa tahun
terakhirlah yang dapat dipercayai, yaitu setelah pemerintah mulai memperbaiki proses
akuntasinya: “Data yang dikumpulkan sebelumnya banyak yang berupa sampah … Data
389
Wawancara Human Rights Watch dengan empat pejabat Departemen Keuangan, Jakarta, April 2006.
390
Beberapa dari masalah yang terlihat mengenai data keuangan militer merupakan ciri-ciri dari data statistika
keuangan pemerintah pada umumnya. Dana Moneter Intenasional (IMF) yang memeriksa sistem statistika
Indonesia di tahun 2005, menemukan bahwa data keuangan pemerintah sangat tidak memenuhi standar
internasional dalam beberapa bidang (yaitu keterbukaan, ruang lingkup, kualitas sumber data, konsistensi, dan
tingkat penjumlahan). IMF, “Indonesia: Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC)—Data
Module (Indonesia: Laporan tentang Pemakaian Standar dan Kode—Modul Data),” 20 Juli 2005, khususnya
hal. 7, 12.
391
Persatuan Bangsa-Bangsa, Objective information on military matters, including transparency of military
expenditures (Informasi obyektif mengenai masalah militer, termasuk keterbukaan biaya militer), A/59/192 (New
York: Persatuan Bangsa-Bangsa, 30 Juli 2004), hal. 60; data diberikan oleh Departemen Keuangan di tahun
2004 dan 2006; ADB, Key Indicators 2005: Labor Markets in Asia: Promoting Full, Productive, and Decent
Employment (Petunjuk-petunjuk Kunci 2005: Pasar Buruh di Asia: Mendorong Lapangan Kerja yang Penuh,
Prduktif, dan Layak) (Manila: ADB, 2005), hal. 247, mengutip data yang diperoleh dari Bank Indonesia (bank
sentral).
392
Wawancara Human Rights Watch dengan peneliti SIPRI, Stockholm, 25 Januari 2006. Harus dicatat bahwa,
sesuai dengan standar bentuk laporan PBB, data yang disampaikan kepada PBB tahun itu (sebesar Rp. 9,7
triliun ($1,2 milyar)) meliputi pengeluaran oleh angkatan darat, laut, dan udara untuk personil, operasi, dan
pembelian peralatan, tetapi tidak mengikutsertakan kategori-kategori lain dan tidak meliputi pengeluaran oleh
markas besar militer dan departemen pertahanan.
95
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)