Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
pemerintah, dan selain itu mereka juga menentang keterlibatan militer dalam kegiatan<br />
bisnis. 386<br />
Tetapi banyak pengamat baik di dalam maupun di luar pemerintah yang mengatakan<br />
bahwa anggaran militer Indonesia tidak realistik jika dibandingkan dengan kekuatan<br />
pasukan dan struktur angkatan sekarang ini. Pejabat militer Indonesia sendiripun telah<br />
mengeluarkan suara keras mereka mengenai hal ini. Pejabat tersebut mengeluhkan<br />
kekurangan dana yang kronis dan memberikan beragam laporan bahwa anggaran resmi<br />
hanya mencukupi sepertiga, setengah, atau tiga perempat dari kebutuhan minimum<br />
militer. 387 Kecemasan mendasar bahwa anggaran Indonesia tidaklah realistik mengingat<br />
ukuran dan struktur militer dapat dimengerti, tetapi pernyataan bahwa anggaran<br />
pemerintah hanya mencukup sebagian kecil saja dari apa yang dibutuhkan harus diterima<br />
dengan sangat berhati-hati. Pihak militer telah memberikan kebutuhan minimumnya<br />
tanpa pernah melakukan proses perencanaan strategi yang benar dan mempunyai alasan<br />
untuk membesar-besarkan angka tersebut. Selain itu, anggaran yang disetujui merupakan<br />
hanya satu bagian saja dari keuangan militer resmi. Dana tambahan yang diperoleh<br />
melalui garis anggaran lainnya memberikan subsidi kepada anggaran pertahanan dan<br />
membuat anggaran tersebut secara tidak wajar lebih rendah. (Lihat “Mite 1,” di bawah.)<br />
Harus juga diingat bahwa dana yang diterima pihak militer adalah dana terbesar kedua<br />
dalam anggaran pemerintah. 388<br />
Daripada memusatkan perhatian terhadap besarnya anggaran militer, akan lebih berguna<br />
untuk mempertimbangkan tingkat pengeluaran militer yang telah banyak dilaporkan<br />
karena anggaran militer belum benar-benar ditaati dan, pada prinsipnya, data tentang<br />
pengeluaran militer harus mencerminkan penggunaan dana pemerintah yang sebenarnya.<br />
Tetapi di Indonesia data pengeluaran hanya memberikan petunjuk yang kurang<br />
sempurna mengenai pembiayaan yang sebenarnya. Data ini hanya meliputi apa yang<br />
dibayar melalui rekening pemerintah dan secara resmi dicatat telah diberikan kepada<br />
militer. Pejabat di Departemen Keuangan, yang telah berusaha untuk memperbaiki<br />
386<br />
Pengumpulan pendapat ini dilakukan oleh Lembaga Survai Indonesia (LSI). “Minority believe military should<br />
keep powers (Sejumlah kecil masyarakat setuju pihak militer dapat tetap memegang kekuasaan),” Jakarta Post,<br />
6 Oktober 2005.<br />
387<br />
Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin; wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong><br />
dengan Brigjen. Bibit Santoso dan wakil-wakil TNI lainnya; “Peningkatkan Kemampuan Pertahanan Negara,”<br />
pasal 2, bab 7 dalam Peraturan Presiden No.7/2005 mengenai Rencana Pembangunan Nasional untuk Jangka<br />
Waktu 2004-09, hal. 3.<br />
388<br />
Anggaran untuk Departemen Pertahanan (yang juga meliputi angkatan bersenjata) selama bertahun-tahun<br />
berada di urutan kedua setelah Departemen Pendidikan. Lihat, sebagai contoh, Menteri Pertahanan Juwono<br />
Sudarsono, “Defense Strategy and National Security Policy (Kebijakan Strategi Pertahanan dan Keamanan<br />
Nasional),” (presentasi, Jakarta, 12 November 2005), hal. 22, salinan ada di <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong>.<br />
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 94