Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
memprihatinkan, terutama dalam lingkungan militer dan kepolisian.<br />
Pengawasan keuangan yang lemah telah menyebabkan praktek-praktek<br />
tersebut menyebar luas. 379<br />
Keuangan militer, seperti semua pengeluaran negara lainnya, harus mengikuti aturanaturan<br />
fiskal manajemen yang baik. 380 Bab ini menganalisa manajemen keuangan<br />
pemerintah Indonesia di sektor militer dan tingkat keterbukaan manajemen tersebut.<br />
Bab ini menemukan banyak kelemahan yang cukup parah dan walaupun ada usaha untuk<br />
memperbaiki kontrol keuangan, keuangan militer tetap merupakan area yang sangat<br />
lemah. Pada umumnya, pemerintah Indonesia telah mengakui perlunya perbaikan<br />
manajemen keuangan pemerintah dan telah mengambil langkah-langkah ke arah ini. 381<br />
Penerapan upaya reformasi yang berpandangan maju sangat menggembirakan, tetapi<br />
upaya penerapan reformasi keuangan pemerintah secara keseluruhan di sektor militer<br />
telah berkali-kali tertunda. Selain itu, upaya yang tertuju sangat dibutuhkan untuk<br />
membuat keuangan militer dapat dipertanggungjawabkan di depan umum.<br />
Dana dari Pemerintah untuk Militer<br />
Dari tahap pembuatan anggaran sampai ke tahap penerapan dan pengawasannya, proses<br />
penganggaran militer di Indonesia ditandai dengan sederetan masalah. Pemerintah secara<br />
berangsur-angsur akan beralih ke sistem penganggaran berdasarkan prestasi kerja, tetapi<br />
pihak militer masih belum tercakup dan belum ditunjuk sebagai prioritas utama.<br />
379<br />
Bank Dunia, Combating Corruption in Indonesia, hal.19.<br />
380<br />
Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan petugas audit pemerintah, Jakarta, 7 September 2004. Untuk<br />
penjelasan mengapa anggaran militer harus sesuai dengan aturan manajemen pembiayaan negara dan<br />
bagaimana hal ini dapat dilaksanakan, lihat, sebagai contoh, Nicole Ball dan Malcolm Holmes, “Integrating<br />
Defense into Public Expenditure Work (Mengikutsertakan Pertahanan dalam Upaya Pembiayaan Negara),”<br />
kertas kerja dipesan oleh Department for International Development (DFID) [Departemen Pembangunan<br />
Internasional] Kerajaan Inggris, 11 Januari 2002; Nicole Ball dan Len le Roux, “A model for good practice in<br />
budgeting for the military sector (Sebuah model bagi praktek-praktek bagus dalam mebuat anggaran di sektor<br />
militer),” dalam Wuyi Omitoogun dan Eboe Hutchful, eds., Budgeting for the Military Sector in Africa: The<br />
Processes and Mechanisms of Control (Membuat Anggaran Sektor Militer di Afrika: Proses dan Mekanisme<br />
Pengawasan) (Oxford: Oxford University Press/SIPRI, 2006); “Financial resources: achieving effective<br />
budgetary control in relation to security (Sumber daya keuangan: mencapai pengawasan anggaran yang efektif<br />
sehubungan dengan keamanan),” bagian VI, dalam Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces<br />
(DCAF) dan Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles,<br />
mechanisms and practices (Pengawasan Parlemen dalam Sektor Keamanan: Prinsip, mekanisme dan praktek)<br />
(Geneva: DCAF dan IPU, 2003), hal. 129-145.<br />
381<br />
Sebagai contoh, pemerintah telah mulai menerapkan metode anggaran berdasarkan prestasi kerja,<br />
menelusuri penggunaan dana anggaran dengan menggunakan norma-norma akuntasi yang lebih baik, dan<br />
mewajibkan departemen-departemen yang mempunyai anggaran tersendiri untuk menyerahkan laporan<br />
keuangan tahunan. Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan pejabat Departemen Keuangan, Jakarta, 11 April<br />
2006; wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan seorang pejabat lain dari Departemen Keuangan, Jakarta, 19<br />
April 2006. Perbaikan ini diwajibkan oleh undang-undang untuk menanggapi masalah keuangan negara<br />
(undang-undang No. 17/2003), operasi bendahara (undang-undang No. 1/2004), dan tugas audit (undangundang<br />
No. 15/2004) yang ditetapkan dengan dukungan dari institusi keuangan internasional.<br />
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 92