13.01.2014 Views

Harga Selangit - Human Rights Watch

Harga Selangit - Human Rights Watch

Harga Selangit - Human Rights Watch

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

memprihatinkan, terutama dalam lingkungan militer dan kepolisian.<br />

Pengawasan keuangan yang lemah telah menyebabkan praktek-praktek<br />

tersebut menyebar luas. 379<br />

Keuangan militer, seperti semua pengeluaran negara lainnya, harus mengikuti aturanaturan<br />

fiskal manajemen yang baik. 380 Bab ini menganalisa manajemen keuangan<br />

pemerintah Indonesia di sektor militer dan tingkat keterbukaan manajemen tersebut.<br />

Bab ini menemukan banyak kelemahan yang cukup parah dan walaupun ada usaha untuk<br />

memperbaiki kontrol keuangan, keuangan militer tetap merupakan area yang sangat<br />

lemah. Pada umumnya, pemerintah Indonesia telah mengakui perlunya perbaikan<br />

manajemen keuangan pemerintah dan telah mengambil langkah-langkah ke arah ini. 381<br />

Penerapan upaya reformasi yang berpandangan maju sangat menggembirakan, tetapi<br />

upaya penerapan reformasi keuangan pemerintah secara keseluruhan di sektor militer<br />

telah berkali-kali tertunda. Selain itu, upaya yang tertuju sangat dibutuhkan untuk<br />

membuat keuangan militer dapat dipertanggungjawabkan di depan umum.<br />

Dana dari Pemerintah untuk Militer<br />

Dari tahap pembuatan anggaran sampai ke tahap penerapan dan pengawasannya, proses<br />

penganggaran militer di Indonesia ditandai dengan sederetan masalah. Pemerintah secara<br />

berangsur-angsur akan beralih ke sistem penganggaran berdasarkan prestasi kerja, tetapi<br />

pihak militer masih belum tercakup dan belum ditunjuk sebagai prioritas utama.<br />

379<br />

Bank Dunia, Combating Corruption in Indonesia, hal.19.<br />

380<br />

Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan petugas audit pemerintah, Jakarta, 7 September 2004. Untuk<br />

penjelasan mengapa anggaran militer harus sesuai dengan aturan manajemen pembiayaan negara dan<br />

bagaimana hal ini dapat dilaksanakan, lihat, sebagai contoh, Nicole Ball dan Malcolm Holmes, “Integrating<br />

Defense into Public Expenditure Work (Mengikutsertakan Pertahanan dalam Upaya Pembiayaan Negara),”<br />

kertas kerja dipesan oleh Department for International Development (DFID) [Departemen Pembangunan<br />

Internasional] Kerajaan Inggris, 11 Januari 2002; Nicole Ball dan Len le Roux, “A model for good practice in<br />

budgeting for the military sector (Sebuah model bagi praktek-praktek bagus dalam mebuat anggaran di sektor<br />

militer),” dalam Wuyi Omitoogun dan Eboe Hutchful, eds., Budgeting for the Military Sector in Africa: The<br />

Processes and Mechanisms of Control (Membuat Anggaran Sektor Militer di Afrika: Proses dan Mekanisme<br />

Pengawasan) (Oxford: Oxford University Press/SIPRI, 2006); “Financial resources: achieving effective<br />

budgetary control in relation to security (Sumber daya keuangan: mencapai pengawasan anggaran yang efektif<br />

sehubungan dengan keamanan),” bagian VI, dalam Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces<br />

(DCAF) dan Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles,<br />

mechanisms and practices (Pengawasan Parlemen dalam Sektor Keamanan: Prinsip, mekanisme dan praktek)<br />

(Geneva: DCAF dan IPU, 2003), hal. 129-145.<br />

381<br />

Sebagai contoh, pemerintah telah mulai menerapkan metode anggaran berdasarkan prestasi kerja,<br />

menelusuri penggunaan dana anggaran dengan menggunakan norma-norma akuntasi yang lebih baik, dan<br />

mewajibkan departemen-departemen yang mempunyai anggaran tersendiri untuk menyerahkan laporan<br />

keuangan tahunan. Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan pejabat Departemen Keuangan, Jakarta, 11 April<br />

2006; wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan seorang pejabat lain dari Departemen Keuangan, Jakarta, 19<br />

April 2006. Perbaikan ini diwajibkan oleh undang-undang untuk menanggapi masalah keuangan negara<br />

(undang-undang No. 17/2003), operasi bendahara (undang-undang No. 1/2004), dan tugas audit (undangundang<br />

No. 15/2004) yang ditetapkan dengan dukungan dari institusi keuangan internasional.<br />

HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 92

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!