Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
III. Hambatan bagi Reformasi<br />
Jika pemerintah Indonesia ingin mengakhiri usaha swadana militer, berbagai tantangan<br />
harus diatasi. Bersama dengan upaya-upaya untuk menanggulangi bisnis militer dan<br />
menghapus kegiatan-kegiatan ekonomi TNI lainnya, pemerintah perlu menemukan jalan<br />
untuk secara cukup membiayai angkatan bersenjatanya dengan dana dari anggaran.<br />
Untuk itu, kontrol terhadap keuangan militer perlu diperbaiki. Sebagai bagian dari usaha<br />
ini, sangatlah penting untuk mengulas sejara jelas beberapa pengertian yang salah<br />
mengenai kegiatan ekonomi pihak militer yang sering digunakan sebagai alasan untuk<br />
menjegal upaya reformasi. Bab ini mengulas pengertian-pengetian ini satu demi satu,<br />
dimulai dengan sebuah ulasan kritis mengenai sistem pengawasan keuangan militer<br />
sekarang ini. Setelah itu, bab ini akan mengulas tiga mite mengenai kegiatan bisnis<br />
militer. Akan terlihat bahwa meskipun tantangan-tantangan yang ada adalah tantangan<br />
yang cukup sulit, bukan berarti tantangan tersebut tidak mungkin diatasi. Reformasi cara<br />
pencarian dana militer yang efektif tentu akan merupakan proses yang kompleks, yang<br />
akan berlangsung bertahun-tahun, tetapi menunda mengambil tindakan apapun hanya<br />
akan memperburuk masalah ini.<br />
Keuangan Militer yang Tidak Ada Pertanggungjawabannya<br />
Undang-undang dasar Indonesia menetapkan bahwa pendapatan dan anggaran tahunan<br />
pemerintah harus ditetapkan oleh undang-undang dan diterapkan secara terbuka dan<br />
harus dapat dipertanggungjawabkan. 377 Tetapi, dalam praktek sehari-harinya, hal ini<br />
jarang sekali terpenuhi. 378 Bank Dunia, sebagai contoh, telah memberikan kritikan atas<br />
aturan pendanaan pemerintah Indonesia, dan menekankan bahwa masalah yang paling<br />
buruk terdapat dalam pendanaan pasukan keamanan negara:<br />
Anggaran belanja Indonesia secara sistematis selalu mengalami kekurangan<br />
dana, dengan anggaran operasi dan perawatan yang rendah, pengeluaran<br />
dana yang terlambat, dan pencatutan dana di berbagai tingkat<br />
pemerintahan yang dilakukan oleh departemen yang bertindak sebagai<br />
pengawas dana. Lembaga-lembaga pemerintah, tanpa penjelasan tertulis,<br />
mengerti bahwa mereka diharapkan untuk menemukan sumber dana lain<br />
untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga tidak ada batas yang jelas<br />
antara pengeluaran pribadi dan pengeluaran negara, dan mendorong<br />
kegiatan untuk mencari untung. Praktek-praktek ini sangat<br />
377<br />
Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, dan perubahannya, Pasal 23.<br />
378<br />
ADB, Country Governance Assessment Report, hal. 30-33.<br />
91<br />
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)