Harga Selangit - Human Rights Watch

tetapi malah meledak menjadi pertempuran besar-besaran karena seluruh satuan militer
tersebut tidak lagi mempunyai hakekat diri. Satuan militer tersebut telah terbiasa
mendahulukan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan institusi, tidak mempunyai
rasa hormat hukum, terbiasa menggunakan kekerasan untuk membela harga diri dan
wilayah kekuasaannya, dan merasa mereka mempunyai kekebalan hukum. Kesombongan
ini adalah warisan dari hubungan satuan tersebut dengan kegiatan ekonomi kriminal.
Seorang petugas kepolisian Binjai kurang percaya bahwa pihak militer telah belajar dari
pengalaman ini: “Aparat militer masih terlibat dalam memberikan perlindungan dalam
kegiatan-kegiatan gelap, sehingga hal seperti ini dapat terjadi lagi.” 330
Korupsi Militer
Transparency International telah menyebut Indonesia sebagai negara paling korup
keenam di dunia dalam survey tahunannya. 331 Kelompok ini menilai militer ada di antara
institusi publik terkorup di Indonesia. 332 Bank Dunia mengartikan korupsi sebagai
“penggunaan wewenang untuk keuntungan pribadi.” 333 Termasuk dalam pengertian
tersebut, antara lain adalah penerimaan, permintaan, atau tuntutan uang suap oleh
seorang pejabat. 334 Kolusi, patronase dan nepotisme, pencurian aset negara, dan
penyelewengan penghasilan negara juga termasuk dalam korupsi. 335 Undang-undang anti
korupsi Indonesia juga meliputi penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan kerugian
keuangan terhadap negara dan upaya memperkaya diri sendiri. 336
330
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang polisi berpangkat rendah.
331
Indonesia, bersama dengan enam negara lainnya, mendapatkan nilai paling buruk keenam. Transparency
International, “Corruption Perceptions Index 2005 (Indeks Persepsi terhadap Korupsi 2005),” [online]
http://ww1.transparency.org/cpi/2005/cpi2005_infocus.html.
332
“Asia: New survey shows Indon aid hub Medan 3rd worst for graft (Asia: Survai baru menunjukkan bahwa
Medan, markas bantuan di Indonesia, merupakan tempat ketiga terburuk untuk penyelewengan dana),”
Australian Association Press, 17 Februari 2005.
333
Bank Dunia, Combating Corruption in Indonesia: Enhancing Accountability for Development (Memerangi
Korupsi di Indonesia: Meningkatkan Pertanggungjawaban bagi Pembangunan) (Washington, D.C.: Bank Dunia,
2003), hal. iv. Ini pada dasarnya adalah definisi yang sama dengan yang disebutkan dalam publikasi-publikasi
Bank Dunia sebelumnya, yaitu bahwa korupsi adalah “penyalahgunaan kedudukan dalam pemerintahan untuk
kepentingan pribadi.” Bank Dunia, Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank
(Membantu Negara-negara Memerangi Korupsi: Peran Bank Dunia) (Washington, D.C.: Bank Dunia, 1997), hal.
8.
334 Bank Dunia, Helping Countries Combat Corruption, hal. 8; Bank Dunia, Combating Corruption in Indonesia,
hal. iv.
335
Bank Dunia, Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate (Anti-korupsi dalam Masa
Peralihan: Sumbangan untuk Diskusi Kebijakan) (Washington, D.C.: Bank Dunia, 2000), hal. 1-2. Dalam
laporan ini, Bank Dunia menyebutkan ada dua bentuk utama korupsi: state capture [penggunaan negara]
(dimana pemain-pemain tertentu berhasil mengubah “peraturan dasar permainan” sehingga disesuaikan
dengan kepentingan mereka) atau korupsi administratif (diman peraturan-peraturan yang ada diterapkan
dengan cara yang menguntungkan mereka).
336
Widoyoko, “Questioning the Military Business Restructuring [Mempertanyakan Restrukturisasi Bisnis
Militer],” hal. 133, catatan kaki 7, mengutip undang-undang No. 3/1971 dan undang-undang No. 31/1991.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 80