Harga Selangit - Human Rights Watch

Selain itu, harus diakui juga bahwa beberapa kasus merupakan kejadian-kejadian yang
terisolasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam tubuh militer. Pembunuhan
bayaran adalah salah satu contoh yang paling ekstrim dari tindakan kriminal prajurit
tertentu yang didorong oleh kepentingan ekonomi. Satu kasus yang terungkap adalah
kasus yang menyangkut pembunuhan sewaan di bulan Juli 2003 terhadap seorang
pengusaha dimana pengawalnya, seorang prajurit Kopassus yang bekerja sambilan, juga
terbunuh. 287 Prajurit-prajurit marinir yang terbukti bersalah dalam pembunuhan tersebut
dilaporkan telah mengakui bahwa mereka telah dibayar Rp. 2 juta ($237) per orang untuk
melakukan pembunuhan tersebut. 288 Suatu kasus lain terungkap di awal tahun 2005; kali
ini seorang prajurit angkatan darat disebutkan sebagai tersangka dalam sebuah
pembunuhan bayaran. 289
Penebangan Liar
Keterlibaran aparat militer dalam operasi kehutanan meliputi kegiatan gelap yang
dilakukan oleh badan-badan usaha militer, seperti penebangan berlebihan di area konsesi
milik yayasan militer atau pemrosesan kayu gelap di pabrik kayu yang dijalankan oleh
komando militer. 290 Contoh yang disebutkan di atas (lihat “Investasi Militer di
Kalimantan Timur,” di atas) memberikan satu gambaran tentang bisnis milik militer yang
diduga terlibat dalam penebangan liar. Selain itu, raja-raja kayu setempat juga telah
menggantungkan diri pada komando daerah militer untuk menggunakan intimidasi dan
kekerasan guna mendapatkan persetujuan masyarakat setempat. 291 Raja-raja kayu ini
menerima keuntungan dari kekebalan hukum yang timbul dari hubungan mereka dengan
pasukan keamanan. 292 Seorang ahli kayu menjelaskan bahwa peran militer dapat
diperpanjang ke “memberikan perlindungan bagi mafia-mafia kayu atau mengangkut
dengan menggunakan truk-truk militer atau membantu menyelundupkan kayu bulat
keluar batas negara atau perampasan—dengan jalan menyita kayu-kayu hasil tebangan
legal ataupun ilegal.” 293
287
Unidjaja, “TNI to get tough…,” Jakarta Post; Siboro, “Generals told…,” Jakarta Post.
288
Artikel tanpa judul, Laksamana.net, 12 September 2003. Anak menantu dari pengusaha yang dibunuh
terbukti bersalah melakukan pembunuhan dalam kasus ini. Dia dan dua prajurit marinir itu, secara terpisah,
dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan (dan prajurir-prajurit marinir ini juga dipecat secara tidak hormat).
289
Abdul Khalik, “Soldier implicated in brutal killing (Prajurit dituduh terlibat pembunuhan brutal),” Jakarta Post,
17 Februari 2005.
290
Lihat, sebagai contoh, Moch. N. Kurniawan, “Audit sought for illegal logging funds (Audit diminta dilakukan
untuk dana yand didapat dari penebangan hutan liar),” Jakarta Post, 12 Agustus 2003. Sebagai kebiasaan,
banyak perusahaan kehutanan yang resmi mempergunakan praktek-praktek ilegal seperti menggunakan
alasan palsu untuk mendapatkan lisensi, menebang hutan di luar wilayah yang ditetapkan, memberikan taraf
produksi yang lebih rendah, dan menghindari pembayaran pajak. Obidzinski, “Illegal logging…,” Jakarta Post.
291
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang ahli kehutanan internasional, Jakarta, 3 September 2004.
292
ICG, “Indonesia: Natural Resources and Law Enforcement (Indonesia: Sumber Daya Alam dan Penegakan
Hukum),” hal. 10.
293
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang ahli kehutanan internasional.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 72