Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch Harga Selangit - Human Rights Watch
pada akhir tahun 2005 mengenai situasi di Senakin, 277 Walhi menerima sebuah jawaban. Jawaban tersebut, yang berasal dari Komandan Korem yang berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (dikenal sebagai Korem 101/Antasari), mengatakan bahwa TNI telah menyelidiki masalah itu dan tidak menemukan bukti adanya tindakan yang menyalahi hukum. 278 Mengabaikan segi ekonomi dari peran koperasi TNI-AD di Senakin, penyelidik TNI tersebut menyimpulkan bahwa “Puskopad B merupakan mitra PT Arutmin yang bekerja secara non tekhnis untuk menghindari terjadinya PETI dan penyimpangan batu bara.” 279 Mengesampingkan desakan Walhi agar prajurit militer yang terlibat dalam penambangan liar dijatuhi hukuman, laporan komandan Korem itu menyimpulkan: Sampai saat ini tidak ada anggota TNI, khususnya jajaran Korem 101/ANT [yang] terlibat atau melibatkan diri [secara] langsung maupun [tidak] langsung dalam kegiatan penambangan batu bara [secara] illegal [sic]. 280 Pernyataan komandan Korem bahwa Puskopad hanya mengatur penambangan liar bertentangan sekali dengan pernyataan dari pejabat-pejabat militer yang lebih tinggi. Ketika diberitahu oleh Human Rights Watch tentang kegiatan koperasi di Senakin, seorang wakil pihak militer di Markas Besar TNI menegaskan: “Kegiatan ini secara jelas berada di luar kegiatan [layak] koperasi dan TNI, sehingga harus dan akan segera dihentikan.” 281 Kepala Pusat Penerangan Departemen Pertahanan juga memberikan pernyataan serupa: “Kami setuju bahwa menjadi makelar merupakan tindakan ilegal bagi kami [prajurit militer] dan kami harus menangani masalah itu. Bukan hanya aparat militer sendiri [yang harus bertanggungjawab.]” 282 Tetapi sekitar enam bulan setelah Walhi mengirimkan surat kepada Panglima TNI—dengan tembusan kepada berbagai pejabat pemerintah lainnya, termasuk Menteri Pertahanan dan pejabat militer di tingkat pusat dan daerah, dan termasuk juga Kapolda—tidak ada tindakan apapun yang diambil. 277 Surat dari Berry Nahdian Forqan, direktur eksekutif, Walhi-Kalimantan Selatan, kepada Endriartono Sutarto, Panglima TNI pada saat itu, 9 November 2005, salinan ada di Human Rights Watch. 278 Telegram dari komandan Korem 101/Antasari kepada Panglima Daerah Militer, salinan dikirimkan kepada lima orang lain, dokumen STR/420/2005 [“Telegram dari komandan Korem 101/Antasari”], 15 Desember 2005, salinan ada di Human Rights Watch, diterjemahkan oleh Human Rights Watch. 279 Ibid. Kegiatan non-teknis ini khususnya menyangkut masalah penanggulangan “PETI,” singkatan dari “penambangan tanpa ijin.” Telegram ini juga menyebutkan bahwa tuduhan-tuduhan Walhi yang lain (yang menyangkut keterlibatan militer dalam bisnis penambangan batu-bara di daerah lain di Kalimantan Selatan) juga tidak ada dasarnya. 280 Ibid. 281 Wawancara Human Rights Watch dengan Brigjen. Bibit Santoso, wakil Kapuspen TNI, dan wakil-wakil TNI lainnya (sebagian besar bekerja dalam bidang analisa dan informasi mengenai masalah hukum dan keadilan militer), Mabes TNI di Cilangkap, 13 April 2006. 282 Wawancara Human Rights Watch dengan Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin. HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 70
Tanggapan yang ada hanyalah laporan komandan Korem kepada atasannya yang menyatakan bahwa kegiatan koperasi bukanlah kegiatan bisnis, sehingga tidak termasuk dalam kegiatan yang terlarang. Tidak adanya kemauan untuk mengambil tindakan untuk memberantas kegiatan prajurit TNI sebagai makelar batu bara menunjukkan bahwa, walaupun ada kata-kata yang menumbuhkan harapan, kegiatan bisnis di tubuh militer secara resmi tetap saja diperbolehkan, dan kadang bahkan juga diterima, sebagaimana halnya selama bertahuntahun ini. 283 Tetapi penyelidikan terhadap kegiatan Puskopad di lokasi tambang Senakin dan daerah sekitarnya tampaknya membuahkan satu hasil: beberapa hari setelah menerima jawaban dari komandan Korem, Walhi dihubungi oleh seorang pegawai Arutmin yang mengatakan bahwa perusahaan tersebut telah memutuskan untuk mengakhiri kerja-samanya dengan pihak militer. 284 Saat laporan ini ditulis, tidaklah pasti apakah situasi di lapangan di Senakin telah berubah. 285 Keterlibatan Militer dalam Kegiatan Kriminal Bagian ini menguraikan beberapa masalah pokok dimana aparat militer telah terbukti terlibat dalam kegiatan kriminal. Apa yang disampaikan di sini bukanlah suatu gambaran lengkap, karena prajurit militer telah diduga terlibat langsung dalam berbagai macam kegiatan kriminal. Pola yang membudaya dalam hal kegiatan bisnis ilegal yang dilakukan oleh aparat militer, yang sering berpusat di sektor penebangan hutan dan pertambangan, menunjukkan bahwa masalah ini adalah sesuatu yang sangat menyebar-luas. Di pelosok negara, satuan dan komandan, dan tidak hanya prajurit berpangkat rendah, banyak terbukti terlibat. Dalam sejumlah kasus, dapat ditunjukkan bahwa kegiatan bisnis ilegal mereka diketahui oleh atasan mereka, tetapi jarang sekali pihak berwenang mengambil tindakan untuk menegakkan hukum terhadap prajurit militer ini. 286 Ciri-ciri ini membuktikan sifat struktural dari masalah bisnis ilegal militer. 283 Walhi dan sebuah LSM lain pertama-tama menyorotkan perhatian masyarakat umum terhadap keterlibatan militer di berbagai bisnis penambangan batu-bara di Kalimantan Selatan pada tahun 2001, tetapi pemerintah tidak mengambil tindakan apapun pada waktu itu. “Gali Info: Bisnis Militer di Perusahaan Tambang: Berkedok Kepentingan Rakyat!” Gali-Gali, vol. 3, no. 8 (Januari 2001), mengutip tuduhan Walhi dan ELSAM, diterjemahkan oleh Human Rights Watch. Walhi mengkutsertakan tuduhan tersebut dalam suratnya kepada Panglima TNI di bulan November 2005. Menjawab surat tersebut, komandan Korem mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidak ada dasarnya. Telegram dari komandan Korem 101/Antasari, 15 Desember 2006. 284 Wawancara Human Rights Watch dengan Berry Forqan. 285 Pegawai ini tidak bersedia memberikan detil-detil atau dokumentasi untuk mendukung pernyataan Arutmin ini. Walhi tidak dapat segera berkunjung ke Senakin untuk melihat sendiri kebenaran pernyataan ini. Ibid. Pegawai Arutmin ini tidak menjawab permintaan-permintaan dari Human Rights Watch untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. 286 Untuk keterangan lebih lanjut, lihat kasus di bawah, dan simak kasus batu-bara di Kalimantan Selatan dan bab mengenai kegiatan bisnis militer dan undang-undang hukum, di atas. 71 HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)
- Page 23 and 24: Sebelum undang-undang ini dikeluark
- Page 25 and 26: yayasan dan koperasi. 39 Selain itu
- Page 27 and 28: Pihak angkatan bersenjata biasanya
- Page 29 and 30: Di bidang politik, sangatlah sukar
- Page 31 and 32: Inpres yang tersebut di atas. Dia j
- Page 33 and 34: II. Anatomi Kegiatan Ekonomi Milite
- Page 35 and 36: anyak bisnis-bisnis kecil, banyak d
- Page 37 and 38: mempunyai sebuah bisnis kayu jati d
- Page 39 and 40: menempatkan yayasan di bawah perusa
- Page 41 and 42: Kotak 2: Yayasan Militer dan Aset-a
- Page 43 and 44: Angkatan Laut: Yayasan Bhumyamca (Y
- Page 45 and 46: Koperasi militer ada di tiap-tiap a
- Page 47 and 48: menyediakan jasa keamanan bagi Perh
- Page 49 and 50: sebuah kedok untuk menebang habis w
- Page 51 and 52: Malaysia, BOT, tidak menjawab perta
- Page 53 and 54: Kerja Sama Aparat Militer dan Swast
- Page 55 and 56: membenarkan bahwa TNI akan menjaga
- Page 57 and 58: Copper & Gold Inc., yang mempunyai
- Page 59 and 60: untuk keamanan. Perusahaan pertama
- Page 61 and 62: Pengakuan seperti ini mendorong pan
- Page 63 and 64: • “Bayaran harian kecil-kecilan
- Page 65 and 66: yang jelas bagi [Freeport] untuk me
- Page 67 and 68: kepolisian. 250 Kelompok ini menamb
- Page 69 and 70: mereka di pasar gelap. Koperasi TNI
- Page 71 and 72: seorangpun mencoba menjual [di pasa
- Page 73: Pembayaran yang lambat merupakan ke
- Page 77 and 78: Masalah ini telah diselidiki secara
- Page 79 and 80: Konflik antara Aparat Militer-Kepol
- Page 81 and 82: satuan udara cadangan yang bermarka
- Page 83 and 84: Pihak militer dan pejabat pemerinta
- Page 85 and 86: Korupsi Besar Sejarah Indonesia mem
- Page 87 and 88: Banyak pembelian peralatan militer
- Page 89 and 90: yang sama juga terjadi di Maluku; p
- Page 91 and 92: diri, diambil oleh tentara yang kem
- Page 93 and 94: Di tempat lain di Aceh, sukarelawan
- Page 95 and 96: III. Hambatan bagi Reformasi Jika p
- Page 97 and 98: Sementara itu, pejabat Departemen K
- Page 99 and 100: kualitas data keuangan pemerintah,
- Page 101 and 102: 13,7419 triliun (rutin) 7,666 trili
- Page 103 and 104: adalah sekitar 2,26 persen dari GDP
- Page 105 and 106: walaupun telah ada perbaikan, terla
- Page 107 and 108: lisensi yang layak untuk memesan se
- Page 109 and 110: militer, tanpa ada penjelasan atau
- Page 111 and 112: mendarah-daging sehingga pejabat pe
- Page 113 and 114: mengambil uang tersebut dari dana d
- Page 115 and 116: militer. Yayasan militer menggunaka
- Page 117 and 118: Walaupun anggaran Angkatan Bersenja
- Page 119 and 120: Mite 1: Dana yang Dianggarkan untuk
- Page 121 and 122: pembelian peralatan untuk pihak mil
- Page 123 and 124: enar bahwa bisnis-bisnis ini memain
Tanggapan yang ada hanyalah laporan komandan Korem kepada atasannya yang<br />
menyatakan bahwa kegiatan koperasi bukanlah kegiatan bisnis, sehingga tidak termasuk<br />
dalam kegiatan yang terlarang.<br />
Tidak adanya kemauan untuk mengambil tindakan untuk memberantas kegiatan prajurit<br />
TNI sebagai makelar batu bara menunjukkan bahwa, walaupun ada kata-kata yang<br />
menumbuhkan harapan, kegiatan bisnis di tubuh militer secara resmi tetap saja<br />
diperbolehkan, dan kadang bahkan juga diterima, sebagaimana halnya selama bertahuntahun<br />
ini. 283 Tetapi penyelidikan terhadap kegiatan Puskopad di lokasi tambang Senakin<br />
dan daerah sekitarnya tampaknya membuahkan satu hasil: beberapa hari setelah<br />
menerima jawaban dari komandan Korem, Walhi dihubungi oleh seorang pegawai<br />
Arutmin yang mengatakan bahwa perusahaan tersebut telah memutuskan untuk<br />
mengakhiri kerja-samanya dengan pihak militer. 284 Saat laporan ini ditulis, tidaklah pasti<br />
apakah situasi di lapangan di Senakin telah berubah. 285<br />
Keterlibatan Militer dalam Kegiatan Kriminal<br />
Bagian ini menguraikan beberapa masalah pokok dimana aparat militer telah terbukti<br />
terlibat dalam kegiatan kriminal. Apa yang disampaikan di sini bukanlah suatu gambaran<br />
lengkap, karena prajurit militer telah diduga terlibat langsung dalam berbagai macam<br />
kegiatan kriminal. Pola yang membudaya dalam hal kegiatan bisnis ilegal yang dilakukan<br />
oleh aparat militer, yang sering berpusat di sektor penebangan hutan dan pertambangan,<br />
menunjukkan bahwa masalah ini adalah sesuatu yang sangat menyebar-luas. Di pelosok<br />
negara, satuan dan komandan, dan tidak hanya prajurit berpangkat rendah, banyak<br />
terbukti terlibat. Dalam sejumlah kasus, dapat ditunjukkan bahwa kegiatan bisnis ilegal<br />
mereka diketahui oleh atasan mereka, tetapi jarang sekali pihak berwenang mengambil<br />
tindakan untuk menegakkan hukum terhadap prajurit militer ini. 286 Ciri-ciri ini<br />
membuktikan sifat struktural dari masalah bisnis ilegal militer.<br />
283<br />
Walhi dan sebuah LSM lain pertama-tama menyorotkan perhatian masyarakat umum terhadap keterlibatan<br />
militer di berbagai bisnis penambangan batu-bara di Kalimantan Selatan pada tahun 2001, tetapi pemerintah<br />
tidak mengambil tindakan apapun pada waktu itu. “Gali Info: Bisnis Militer di Perusahaan Tambang: Berkedok<br />
Kepentingan Rakyat!” Gali-Gali, vol. 3, no. 8 (Januari 2001), mengutip tuduhan Walhi dan ELSAM,<br />
diterjemahkan oleh <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong>. Walhi mengkutsertakan tuduhan tersebut dalam suratnya kepada<br />
Panglima TNI di bulan November 2005. Menjawab surat tersebut, komandan Korem mengatakan bahwa<br />
tuduhan tersebut tidak ada dasarnya. Telegram dari komandan Korem 101/Antasari, 15 Desember 2006.<br />
284<br />
Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan Berry Forqan.<br />
285<br />
Pegawai ini tidak bersedia memberikan detil-detil atau dokumentasi untuk mendukung pernyataan Arutmin<br />
ini. Walhi tidak dapat segera berkunjung ke Senakin untuk melihat sendiri kebenaran pernyataan ini. Ibid.<br />
Pegawai Arutmin ini tidak menjawab permintaan-permintaan dari <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> untuk mendapatkan<br />
informasi lebih lanjut.<br />
286<br />
Untuk keterangan lebih lanjut, lihat kasus di bawah, dan simak kasus batu-bara di Kalimantan Selatan dan<br />
bab mengenai kegiatan bisnis militer dan undang-undang hukum, di atas.<br />
71<br />
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)
Change language