Harga Selangit - Human Rights Watch

Penambang-penambang ini tidak memiliki banyak pilihan karena keadaan mereka sangat
terjepit. Biarpun mereka telah mendapat ijin dari Puskopad, dengan persetujuan dari
Arutmin, para penambang ini masih bekerja di luar hukum, dan mereka dapat saja
ditangkap oleh polisi. 259 Seorang penambang menjelaskan:
Jaminan Puskopad ini tidak 100 persen. Karena saya memiliki surat ijin
kerja dari Puskopad untuk menambang di lokasi Arutmin, saya hampir
sama dengan penambang legal. Tetapi polisi dapat saja datang dan
mengatakan bahwa saya tidak mempunyai ijin. 260
Seorang penambang lain menjelaskan hal ini lebih lanjut:
TNI menggunakan jaminan tersebut untuk mendapatkan uang dari batu
bara, tetapi mereka tidak melindungi kami dari polisi. 261
Puskopad juga mempermudah penambangan liar di luar perjanjian tersebut. Para
penambang ini berkata jika mereka mau membayar Puskopad (Rp. 13,000 per ton, atau
$1.43) maka Puskopad tidak akan menghalangi mereka untuk menjual batu bara hasil
tambangan mereka di pasar bebas.. 262 Seorang penambang menjelaskan:
Jika kamu tidak membayar Puskopad, kamu tidak akan dapat menjual
batu bara di pasar bebas. Jika kamu tidak membayar, kamu akan
ditangkap. Semua orang tahu kamu harus membayar, jadi tak
259
Biarpun dokumen ini tampak seperti dokumen resmi, tidak berarti kegiatan para penambang liar itu menjadi
kegiatan yang terlindung hukum. Menurut undang-undang Indonesia, penambang harus memperoleh lisensi
dari instansi pemerintah yang berwenang. Surat-surat ijin yang dikeluarkan oleh koperasi milik militer ini bukan
merupakan lisensi; surat-surat tersebut juga tidak mengikutsertakan para penambang liar ini di bawah lisensi
Arutmin. Seperti yang dikatakan oleh seorang penambang, surat-surat tersebut hanya menerangkan bahwa si
penambang “bekerja sama dengan Puskopad” sebagai imbalan atas perlindungan dari tangkapan polisi. Para
penambang yang diwawancarai oleh Human Rights Watch semua mengatakan bahwa—meskipun mereka
mempunyai surat ijin dari Puskopad—operasi penambangan mereka adalah penambangan ilegal karena
mereka tidak mempunyai surat ijin pertambangan yang dilkeluarkan oleh pemerintah ataupun lisensi tambang.
Wawancara Human Rights Watch dengan para penambang dan seseorang yang mengerti seluk beluk masalah
pertambangan di wilayah tersebut, Kalimantan Selatan, Desember 2004; Email kepada Human Rights Watch
dari seorang anggota LSM yang kenal baik dengan tatanan pertambangan di wilayah ini, 14 Juli 2005.
260
Wawancara Human Rights Watch dengan Penambang No. 4. Penambang ini menceritakan bahwa pada sat
itu, awal Desember 2004, pemberantasan [penambangan liar] sedang berlangsung. Menurut mereka
pemberantasan itu hanya bersifat sementara saja.
261
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang penambang liar. (“Penambang No. 1”), Senakin, 4
Desember, 2004.
262
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang penambang liar (“Penambang No. 3”), Senakin, 5
Desember 2004; wawancara Human Rights Watch dengan Penambang No. 1.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 66