Harga Selangit - Human Rights Watch

kepolisian. 250 Kelompok ini menambahkan bahwa pembayaran dari perusahaan
mempunyai pengaruh jelek terhadap pasukan keamanan negara, karena hal ini dapat
menyebabkan pasukan keamanan untuk mendahulukan kepentingan perusahaan di atas
kewajiban mereka kepada masyarakat. Sebuah kritikan lain yang sering disampaikan,
termasuk oleh kelompok masyarakat sipil, adalah bahwa hubungan keuangan dengan
perusahaan akan memberikan suatu wadah bagi korupsi militer dan berakibat
meremehkan kontrol sipil. Juga sering dikatakan, seperti halnya di dalam kasus Freeport
ini, bahwa tatanan keamanan yang menyangkut pembayaran menciptakan suatu
dorongan bagi pihak militer untuk menyebabkan gangguan keamanan sehingga mereka
dapat memperoleh keuntungan keuangan pada saat mereka dipanggil untuk menangani
gangguan keamanan tersebut. 251 Pada hakekatnya, pihak militer mempunyai kemampuan
untuk menciptakan dan mempertinggi permintaan atas jasa keamanan militer.
Kekhawatiran mengenai kemungkinan pelanggaran hak-hak asasi manusia, seperti yang
disebutkan di atas merupakan satu alasan lain untuk menentang peran militer di dalam
pemberian perlindungan keamanan terhadap perusahaan. Sebuah kasus yang diuraikan
secara mendetil di bawah ini menunjukkan bagaimana prajurit-prajurit dari sebuah
koperasi militer, yang didatangkan atas permintaan sebuah perusahaan tambang,
menggunakan taktik-taktik yang melecehkan untuk mengatur penambang-penambang
liar.
Kasus 2: Penambangan Batu Bara oleh Pihak Militer dan Hak Asasi
Manusia di Kalimantan Selatan
Untuk mengatasi masalah penambang liar (PETI), PT Arutmin, satu perusahaan
tambang batu bara Indonesia yang beroperasi di Kalimantan Selatan, meminta bantuan
dari aparat keamanan. 252 Setelah tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian terbukti
250
Kontras dkk., “Militer Harus Tunduk Pada Negara Bukan Korporasi,” 20 Februari 2006; Ridwan Max Sijabat,
“Govt's [sic] plan to legalize TNI security business criticized (Rencana pemerintah untuk mengesahkan bisnis
jasa keamanan TNI dikecam),” Jakarta Post, 21 Februari 2006.
251
Wawancara telepon Human Rights Watch dengan mantan penasehat perusahaan multinasional di
Indonesia, 23 Maret 2005.
252
Arutmin Indonesia adalah milik bersama PT Bumi Resources (80 persen) dan PT Bakrie dan Brothers (20
persen). Bumi Resources, “Company Profile: Subsidiaries: PT Arutmin Indonesia [Profil Perusahaan: Anak
Perusahaan: PT Arutmin Indonesia],” [online]
http://www.bumiresources.com/content.php?modul=profile&varID=90&textsubsubcatid=2. Bumi Resources
merupakan pemegang saham Arutmin terbesar sejak Bumi Resources membeli saham perusahaan tambang
Australia, BHP Billiton, di Arutmin pada bulan Oktober 2001. “Creditor of Bakrie sell [sic] Arutmin to Bumi
[Kreditor Bakrie menjual Arutmin kepada Bumi],” Miningindo.com, 8 Maret 2004. BHP memberitahukan kepada
Human Rights Watch bahwa BHP tidak mengetahui seluk beluk perjanjian dengan koperasi dari angkatan
bersenjata itu. Menurut BHP perjanjian tersebut dibuat setelah BHP menjual saham mereka di Arutmin. BHP
tetap mempunyai hubungan bisnis dengan Arutmin, yaitu sebagai agen pemasaran eksklusif bagi batu bara
Arutmin yang dijual di pasar internasional. Surat dari BHP menjawab pertanyaan dari Human Rights Watch, 28
Oktober 2005. Seorang wakil dari sebuah LSM yang telah mengamati kejadian di Senakin juga menyatakan
bahwa perjanjian yang dibuat oleh Arutmin dengan pihak militer mulai diterapkan setelah BHP menjual saham
63
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)