Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Dengan menandatangani prinsip-prinsip Sukarela ini, perusahaan dapat dianggap telah<br />
menyetujui untuk memberikan keterbukaan yang maksimal mengenai tata keamanannya,<br />
termasuk pembayaran apapun untuk jasa keamanan tersebut; keterbukaan ini dapat<br />
diabaikan hanya jika ada pertimbangan-pertimbangan keamanan atau situasi-situasi<br />
keamanan yang lebih penting. 248<br />
Selain itu, jika keputusan Freeport untuk memberikan pembayaran di tingkat lokal dan<br />
untuk tidak menarik perhatian, dengan cara menyembunyikan detil-detil tentang<br />
pembayaran tersebut, adalah dimaksudkan untuk menghindari korupsi dan sorotan<br />
masyarakat, maka perusahaan ini telah gagal mencapai kedua tujuan ini. Pembayaran<br />
kepada komandan dan satuan di lapangan, yang dikatakan oleh mantan pejabat eksekutif<br />
perusahaan adalah untuk menghindari korupsi yang terpusat, sebaliknya malah<br />
menimbulkan tuduhan-tuduhan tentang korupsi di tingkat lokal oleh Freeport. Dengan<br />
alasan yang sama, penolakan perusahaan untuk memberitahukan secara keseluruhan<br />
pembayaran-pembayaran yang telah diberikan sejak awal, dan ketika ditanyakan<br />
selanjutnya, telah mendorong timbulnya kecurigaan bahwa ada yang ingin disembunyikan<br />
oleh perusahaan. Pembayaran yang disebutkan sebagai ongkos makanan, yang padahal<br />
adalah transfer uang tunai, juga menandakan bahwa pegawai-pegawai perusahaan telah<br />
berusaha menutup-nutupi dukungan keuangan dari perusahaan. Pada pokoknya,<br />
tindakan yang diambil Freeport tidaklah cukup untuk mencegah kemungkinan timbulnya<br />
masalah yang disebutkan oleh perusahaan dan sebaliknya malah menimbulkan masalahmasalah<br />
baru yang membingungkan.<br />
Deru publisitas negatif yang mengelilingi hubungan militer dengan Freeport telah<br />
menyebabkan Menteri Pertahanan Indonesia, Juwono Sudarsono, di awal tahun 2006<br />
menawarkan sebuah garis petunjuk resmi tentang tata keamanan perusahaan, termasuk<br />
pembayaran-pembayaran yang terkait. 249 Tetapi, sebuah aliansi kelompok masyarakat sipil<br />
Indonesia dengan keras menentang dasar pemikiran bahwa adalah layak bagi perusahaan<br />
untuk secara langsung membiayai pihak militer. Kelompok ini menunjukkan bahwa<br />
tatanan semacam ini akan memberikan pihak militer suatu andil ekonomi di dalam tugastugas<br />
keamanan dalam negeri yang seharusnya merupakan tanggung jawab utama aparat<br />
248<br />
Untuk keterangan lebih lanjut, lihat [online] http://www.voluntaryprinciples.org/.<br />
249<br />
Pernyataan ini menjawab permintaan terang-terangan dari pimpinan TNI. Tiarma Siboro, “TNI wants legal<br />
recourse in protecting firms (TNI ingin menggunakan jalan hukum untuk melindungi perusahaan-perusahaan),”<br />
Jakarta Post, 24 Januari 2006; Siboro, “Draft regulation…,” Jakarta Post. Sebelumnya, menteri ini telah<br />
menyatakan bahwa kebijakan pemerintah tahun 2000 telah melarang pembayaran langsung kepada pihak<br />
militer. Lihat, sebagai contoh, Tiarma Siboro, “Companies urged to stop paying soldiers (Perusahaan dianjurkan<br />
menghentikan pembayaran terhadap tentara),” Jakarta Post, 30 Desember 2005.<br />
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 62
Change language