Harga Selangit - Human Rights Watch

yang jelas bagi [Freeport] untuk menyediakan dukungan logistik dan
infrastruktur kepada Pemerintah, termasuk kepada para pegawai militer
dan sipil, di semua bidang di mana pemerintah tidak dapat menyediakan
jasa pelayanan tersebut. 242
Masalah ini telah sering diperdebatkan. Pengarang sebuah buku tentang Freeport dan juga
The New York Times melaporkan bahwa Kontrak Kerja itu tidak mengandung pernyataan
yang mewajibkan pembayaran untuk keamanan. 243 Pengertian Human Rights Watch adalah
bahwa Kontrak Kerja tersebut, yang diperbaharui di tahun 1991, hanya mengandung
pernyataan umum bahwa Freeport “telah dan akan terus diwajibkan untuk
mengembangkan fasilitas khusus dan melaksanakan fungsi spesial guna memenuhi
persyaratan” Kontrak Kerja. 244
Kesimpulan
Freeport telah mengatakan bahwa perusahaan itu ingin menghindari kontroversi, tetapi
ternyata malah mengundang kontroversi melalui apa yang mau dan tidak mau dikatakan
secara terbuka oleh perusahaan kepada publik. Dalam masalah-masalah terpenting yang
berhubungan dengan tata keamanannya di Indonesia, Freeport telah memberikan
penjelasan umum yang mengundang banyak pertanyaan. Perusahaan ini telah
menyatakan bahwa mereka diwajibkan untuk memberikan dukungan keuangan kepada
pasukan keamanan Indonesia, tetapi tidak dapat memberikan bukti yang cukup untuk
mendukung pernyataan tersebut, walaupun hal ini secara langsung telah ditanyakan
kepada perusahaan. 245 Pejabat-pejabat pemerintah, di lain pihak, tetap bersikeras bahwa
dukungan perusahaan ini seluruhnya diberikan secara suka rela. 246 Juga sangat sukar
untuk menyesuaikan posisi perusahaan bahwa mereka benar-benar mematuhi Prinsipprinsip
Sukarela mengenai Keamanan dan Hak Asasi Manusia (Voluntary Principles on
Security dan Human Rights), suatu rangkaian pedoman internasional yang dirancang untuk
menjamin bahwa tata keamanan perusahaan menghormati hak-hak asasi manusia. 247
242
Denise Leith, The Politics of Power: Freeport in Suharto’s Indonesia (Politik Kekuasaan: Freeport di
Indonesia semasa Suharto) (University of Hawaii Press, Honolulu: 2003), hal. 233, mengutip surat dari Greg
Probst tertanggal 21 Juli 1999.
243
Kedua belah pihak mempunyai salinan dari dokumen ini; New York Times memperolehnya dari pengarang
buku tersebut. Ibid., hal. 234; Perlez dan Bonner, “Below a Mountain of Wealth…,” New York Times.
244
Informasi ini diberikan kepada Human Rights Watch oleh seseorang yang mempunyai hubungan dengan
perusahaan, tanpa memberikan nama diri, April 2006.
245
Pertanyaan ini termasuk dalam permintaan tanggal 27 Oktober 2005 yang disampaikan oleh Human Rights
Watch, tetapi jawaban Freeport tanggal 28 November 2005 tidak menyinggung masalah ini. Global Witness
juga gagal mendapatkan jawaban yang jelas dari perusahaan mengenai hal ini. Global Witness, “Paying for
Protection,” hal. 6, 19.
246
Lihat, sebagai contoh, Wawancara Human Rights Watch dengan Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin.
247
Surat Freeport kepada Human Rights Watch. Freeport telah memberikan komentar yang sama di tempat
lain. Lihat, sebagai contoh, jawaban perusahaan kepada New York Times, disebut di atas.
61
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)