Harga Selangit - Human Rights Watch

• “Bayaran harian kecil-kecilan” untuk menambah gaji prajurit. Selama beberapa
waktu, pembayaran ini diberikan kepada komandan setempat, tetapi setelah
Freeport bersikeras agar satuan militer tersebut membuka rekening bank,
perusahaan selanjutnya mengirimkan dana ke rekening-rekening tersebut. Akibat
“kesalahan administratif dalam memberikan nama” sebagian dari pembayaran
tunai ini dijuluki sebagai ongkos makanan di dalam buku-buku perusahaan
sampai praktek ini bisa dibetulkan.
• Penggantian untuk ongkos administrasi dan logistik yang dikeluarkan oleh satuan
militer di lapangan, seperti untuk komunikasi atau penggunaan helikopter, yang
disediakan oleh perusahaan karena telah dinilai bahwa “dana [yang telah
dianggarkan] dari Jakarta tidak cukup untuk operasi normal.” Pembayaran oleh
Freeport untuk tujuan ini bernilai sebesar kira-kira $1000 sampai $1500 per
bulan bagi komando daerah militer (Kodam).
• Pembiayaan bagi proyek-proyek “pembangunan” tertentu yang diminta oleh
pihak militer, seperti untuk renovasi rumah sakit. Freeport melaksanakan
pemeriksaaan terbatas terhadap kira-kira setiap satu dari lima proyek-proyek
ini. 235
Mantan pejabat eksekutif Freeport ini juga menyebutkan bahwa aliran dana ke pihak
militer telah diatur oleh prosedur yang dijelaskan di dalam “perjanjian tertulis
[pemberian] dukungan,” atau, menurut pejabat-pejabat eksekutif Freeport lainnya, dalam
“sebuah kontrak dengan pihak militer mengenai hubungan [keamanan].” 236 Dokumen
tersebut telah diserahkan kepada komandan militer di Jayapura, ibukota propinsi Papua,
serta kepada pejabat yang setara di pihak kepolisian, pejabat-pejabat eksekutif ini
mengatakan, tetapi dokumen tersebut dikembalikan tanpa ditandatangani. 237 Meskipun
demikian, mantan pejabat eksekutif di atas mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan dari
235
Ibid. Lihat juga John McBeth, “Freeport in Indonesia: Filling in the holes (Freeport di Indonesia: Menutup
lubang),” Asia Times, 22 Februari 2006, [online]
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/HB22Ae01.html. Patut diingat bahwa artikel Asia Times di atas
memperkirakan bahwa sebanyak 25 persen dari pengeluaran total Freeport untuk aparat keamanan pemerintah
dibagikan dengan cara ini, selebihnya diberikan berupa barang dan jasa. Ibid.
236
Wawancara Human Rights Watch melalui telepon dengan seorang mantan pejabat eksekutif Freeport;
wawancara Human Rights Watch dengan wakil-wakil dari perusahaan, Maret 2005. Pejabat-pejabat ini
mengatakan bahwa dokumen itu berasal dari awal tahun 2000-an, dan satu orang di antara mereka
menyatakan bahwa dokumen tersebut didahului oleh (dan didasarkan secara kuat atas) sederetan perjanjian
dengan pejabat dari pihak militer (dan kepolisian) di propinsi tersebut.
237
Wawancara Human Rights Watch dengan wakil-wakil perusahaan; wawancara Human Rights Watch melalui
telepon dengan seorang mantan pejabat eksekutif Freeport. Mantan pejabat eksekutif ini menduga bahwa
komandan dan pihak militer tidak bersedia menandatangani dokumen tersebut karena mereka tidak mau
secara pribadi terkait dengan pengaturan tersebut dan dengan tuduhan bahwa mereka “menjual” jasa pasukan
yang dipimpin mereka.
59
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)