Harga Selangit - Human Rights Watch

agian yang cukup besar dari pembayaran keamanan tersebut kepada tiap-tiap prajurit
secara langsung. 218 Laporan-laporan ini menuduh perusahaan telah memberikan
pembayaran yang besar dan langsung kepada prajurit militer dan kepolisian Indonesia,
serta kepada satuan di lapangan. Koran The New York Times, mengutip dokumen
perusahaan yang telah diperoleh dan diteliti kebenarannya, mengatakan pembayaran
tersebut bernilai sebesar kira-kira $20 juta dari tahun 1998 sampai tahun 2004. 219 The New
York Times melaporkan bahwa perusahaan telah mengeluarkan sejumlah besar uang yang
dimasukkan dalam kategori akuntansi sebagai “biaya makanan” dan “iuran bulanan,”
tetapi sebagian besar dari dana tersebut ada di tangan komandan. 220 Freeport menyatakan
bahwa The New York Times “memberikan gambaran yang keliru mengenai dukungan yang
[mereka] berikan kepada pasukan keamanan Indonesia dan mengabaikan kenyataan
tentang cara menjalankan bisnis di wilayah terpencil.” 221
Pejabat militer Indonesia mengakui bahwa Freeport telah memberikan bantuan dan
membenarkan bahwa bantuan tersebut telah dibagikan ke satuan-satuan di lapangan dan
tidak pernah diterima oleh angkatan bersenjata “sebagai sebuah institusi.” 222 TNI telah
menyatakan bahwa penempatan prajurit di tambang Grasberg dan tempat-tempat lain
yang telah ditunjuk sebagai obyek vital adalah sejalan dengan tugas TNI dan berlangsung
atas permintaan perusahaan yang terkait, pemerintah daerah, dan kepolisian nasional. 223
Para pejabat ini juga menyatakan bahwa pemerintah telah membiayai ongkos-ongkos
pokok yang terkait dengan penempatan prajurit, dan Freeport hanya memberikan
bantuan tambahan “tanpa kewajiban apapun.” 224 Mengenai aturan pembayaran Freeport
terhadap pihak militer, TNI menyatakan bahwa “secara institusional, TNI tidak pernah
menerima uang jasa keamanan dari Freeport tetapi anggota kami yang ditugaskan di sana
memang menerima uang dari perusahaan untuk dana logistik.” 225
218
Global Witness, “Paying for Protection: The Freeport mine and the Indonesian security forces (Membayar
untuk Perlindungan: Tambang Freeport dan aparat keamanan Indonesia),” Juli 2005; Perlez dan Bonner,
“Below a Mountain of Wealth…,” New York Times.
219
Perlez dan Bonner, “Below a Mountain of Wealth…,” New York Times.
220
Ibid.
221
Surat dari Richard C. Adkerson, presiden dan chief executive officer (pejabat eksekutif tertinggi) Freeport-
McMoran, kepada Bill Keller, editor eksekutif New York Times, dan orang-orang lain, tertanggal 11Januari
2006, [online] http://www.fcx.com/news/2006/RCA%20NewYorkTimes.pdf.
222
Lihat, sebagai contoh, “Indonesian Military Admits to Taking Money (Aparat Militer Indonesia Mengakui telah
Menerima Uang),” New York Times, 29 Desember 2005.
223
Mayjen. Suganda, “TNI commits to reform…,” Jakarta Post. Seperti disebutkan di atas, ini adalah dasar dari
keputusan pemerintah tertanggal 27 Januari 2006, yang menegaskan dilanjutkannya kehadiran TNI di lokasi
Freeport.
224
Wawancara Human Rights Watch dengan Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin.
225
Pernyataan ini diatribusikan kepada juru bicara TNI, Laksamana Muda Muhammad Sunarto. “Indonesian
Military Admits Some Officers Received Freeport Funds (Pihak Militer Indonesia Mengakui Beberapa
Perwiranya Menerima Dana dari Freeport) ,” Asia Pulse, 11 Mei 2006. Lihat juga, Mayjen. Suganda, “TNI
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 56