Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Copper & Gold Inc., yang mempunyai operasi besar di Papua melalui anak perusahaannya,<br />
PT Freeport Indonesia. 201 TNI telah mendampingi Freeport selama berpuluh-puluh<br />
tahun, 202 tetapi kehadiran pasukan keamanan ini lama kelamaan terus meningkat: sampai<br />
dengan tahun 2005, lebih dari 2.400 prajurit keamanan pemerintah (militer dan kepolisian)<br />
sudah ditempatkan di wilayah operasi Freeport. 203<br />
Kontroversi yang Berkaitan dengan Keamanan<br />
Tata keamanan Freeport telah menyebabkan kontroversi karena berbagai alasan.<br />
Pertama, hubungan Freeport dengan pihak militer telah menimbulkan tuduhan-tuduhan<br />
bahwa perusahaan ikut terlibat dan turut bertanggungjawab atas pelanggaran-pelanggaran<br />
hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan-pasukan ini. Di pertengahan tahun 1990-<br />
an, pasukan-pasukan di daerah tambang ini diduga telah menggunakan kendaraan,<br />
kantor, dan peti kemas milik perusahaan untuk mengangkut dan menahan orang-orang<br />
yang kemudian mereka siksa atau bunuh. 204 Freeport mengatakan perusahaan tidak<br />
mempunyai tanggung jawab apapun mengenai bagaimana peralatan mereka digunakan<br />
oleh militer. 205 Kebijakan Freeport mengenai hak asasi manusia, yang diterapkan<br />
bertahun-tahun setelah kejadian ini, secara eksplisit mengakui resiko bahwa prajurit<br />
militer atau kepolisian dapat menggunakan peralatan dan fasilitas perusahaan untuk<br />
melakukanpelanggaran. 206<br />
201<br />
Situs web Freeport-McMoRan menjelaskan bahwa “operasi [induk perusahaan] dilaksankan melalui anak<br />
perusahaannya,” termasuk PT Freeport Indonesia, yang dikuasai dengan sekitar 91 persen hak milik. Freeport-<br />
McMoRan, “About Us: Company Overview (Tentang Kita: Gambaran Luas),” [online]<br />
http://www.fcx.com/aboutus/co-overvw.htm. Di tahun 2005 Freeport-McMoRan setuju untuk<br />
mempertimbangkan penjualan sahamnya di anak perusahaan yang sepenuhnya dimilikinya, PT Indocopper<br />
Investama, yang memegang sebagian saham PT Freeport Indonesia. Sisa hak milik PT Freeport Indonesia<br />
(9.36 persen) dipegang oleh pemerintah Indonesia. Dalam perjanjian kerja sama yang dibuat di pertengahan<br />
tahun 1990-an, Rio Tinto mempunyai 40 persen andil di dalam produksi dari tambang Grasberg di atas jumlah<br />
tertentu. Lihat Freeport-McMoRan, “2005 Annual Report (Laporan Tahunan 2005),” [online]<br />
http://www.fcx.com/inrl/annlrpt/2005/2005%20fcx%20ar%20sec.htm.<br />
202<br />
Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin.<br />
203<br />
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., “Form 10-K: Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the<br />
Securities Exchange Act of 1934 for the Fiscal Year Ended December 31, 2005 (Formulir 10-K: Laporan<br />
Tahunan Sesuai dengan Pasal 13 atau 15(d) dari Undang-undang Perdagangan Saham tahun 1934 untuk<br />
Tahun Fiskal yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2005),” diserahkan tanggal 15 Maret 2006. Laporan<br />
tahunan, Formulir 10-K, ini disebut sebagai “Freeport Form 10-K” untuk tahun yang dimaksud.<br />
204<br />
Lihat, sebagai contoh, “Firm ‘morally involved’ in alleged Irian killings (Perusahaan 'secara moral terlibat'<br />
dalam pembunuhan di Irian,” Reuters, 1 September 1995; Eyal Press, “Church report links U.S. firm to abuses<br />
(Laporan gereja memperhubungkan perusahaan AS dengan pelecehan-pelecehan),” National Catholic<br />
Reporter, vol. 31, no. 41 (22 September 1995).<br />
205<br />
Stewart Yerton, “Freeport: Accusers Have No Evidence (Freeport: Si Penuduh Tak Mempunyai Bukti),” New<br />
Orleans Times-Picayune, 14 November 1995.<br />
206<br />
Peraturan ini memperingatkan para pekerja bahwa “skenario [hak asasi manusia] yang paling sulit adalah<br />
yang menyangkut harta benda yang dapat dianggap sebagai milik Freeport. Ini termasuk bangunan-bangunan,<br />
peti kemas, pesawat terbang, truk, bis, kendaraan angkutan ringan dan peralatan perusahaan lainnya” yang<br />
mungkin “diminta oleh” atau “di bawah perintah” aparat kepolisian atau militer. Freeport-McMoRan, “<strong>Human</strong><br />
<strong>Rights</strong> Policy dan Implementation (Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Penerapannya),” [online]<br />
http://www.fcx.com/envir/hrpol.htm.<br />
53<br />
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)