Harga Selangit - Human Rights Watch

ini dapat dimengerti; seorang pegawai zona industri itu mengatakan bahwa kehadiran
prajurit militer di sana “dapat mencegah orang untuk melakukan kejahatan di sini.” 188
Selain itu, seorang analis menjelaskan, “komandan militer lokal cukup mengangkat
telepon saja untuk mendapatkan uang [dari patron bisnis mereka].” 189 Hasil dari
hubungan tidak resmi ini kadang-kadang disebut sebagai “dana perkenalan” atau
“bantuan dari teman.” Letjen. (purnawirawan) Agus Widjojo mengakui kepada Human
Rights Watch bahwa “orang-orang bisnis memang memberikan sumbangan” tetapi
hubungan semacam itu telah semakin jarang sejak akhir tahun 1990-an: “Dulunya sangat
mudah [bagi pejabat militer] untuk mendekati sebuah bisnis dan mengatakan apa yang
dibutuhkan. Sekarang tidak lagi. Polisi sudah mengambil alih peran di luar pertahanan.” 190
Pembayaran untuk Jasa Keamanan
Aparat militer Indonesia juga menyediakan diri untuk memberikan layanan keamanan
bagi pihak-pihak yang berminat. Berbagai satuan militer mencari uang dengan jalan
membentuk perusahaan keamanan swasta, dan tiap-tiap komandan memungut biaya
untuk menyewakan prajurit mereka sebagai penjaga pribadi. 191 Beberapa pejabat militer
yang menyediakan layanan keamanan semacam itu selanjutnya akan diberi pekerjaan oleh
perusahaan-perusahaan yang telah mereka lindungi, untuk menjabat sebagai manajer
keamanan bagi fasilitas perusahaan. 192 Yang lebih terkenal lagi, TNI juga memberikan
jasa keamanan bagi perusahaan multinasional besar. Di Indonesia, perusahaan yang
mendirikan fasilitas-fasilitas yang dianggap oleh pemerintah Indonesia merupakan
“obyek vital nasional” harus mendapatkan perlindungan. Dalam prakteknya, TNI-lah
yang biasanya memainkan peran ini, meskipun ada keputusan presiden tahun 2004 yang
secara resmi mengalihkan tanggung jawab untuk menjaga tempat-tempat tersebut kepada
aparat kepolisian. 193 Di bulan Januari 2006, pejabat-pejabat yang berwenang di Indonesia
188
Pernyataan ini dibuat oleh presiden-direktur Jababeka, Setyono Djuandi Darmono, pada saat pembukaan
markas besar baru komando angkatan darat di zona industri itu. Abdul Khalik, “Business welcomes new Army
base (Bisnis menerima markas baru Angkatan Darat dengan tangan terbuka),” Jakarta Post, 1 Juli 2005.
189
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang analis militer Indonesia, Jakarta, 3 September 2004.
190
Wawancara Human Rights Watch dengan Letjen. (purnawirawan) Agus Widjojo, Jakarta, 15 Desember
2004.
191
Wawancara Human Rights Watch dengan seseorang yang pernah menyewa tentara melalui komandan
militer untuk menjaga rumahnya setelah beberapa kali dirampok, Jakarta, Desember 2005.
192
Komunikasi email dari seorang peneliti yang telah menyelidiki hubungan militer–perusahaan kepada Human
Rights Watch, 22 Maret 2006; Kontras, Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga, hal. 28, mengutip wawancara
dengan sebuah LSM lokal di Jawa Timur yang menyebutkan identifikasi dua perwira militer yang selanjutnya
bekerja untuk perusahaan di daerah itu.
193
Beberapa pejabat telah mengatakan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab utama terhadap
keamanan di dalam instalasi mereka, dan aparat kepolisian atau angkatan bersenjata hanya bersiaga untuk
membantu apabila dibutuhkan dan untuk melindungi daerah di sekitarnya. Lihat, sebagai contoh, Tiarma
Siboro, “Draft regulation bans company payments for troops (Rancangan peraturan melarang perusahaan
memberikan pembayaran kepada pasukan),” wawancara dengan Menteri Pertahanan, Sudarsono, Jakarta
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 50