Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
investasi bisnis mereka di Nunukan. Mengenai hal ini, jawaban tertulis mereka kepada<br />
<strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> menyatakan, “Inkopad sudah tidak ada kaitannya lagi dengan<br />
permasalahan perkebunan kelapa sawit di Simenggaris, Kab[upaten] Nunukan, Kalimantan<br />
Timur.” 179<br />
Masalah ini kemungkinan tidak akan berakhir di sini. Pada tahun 2005, pemerintah<br />
Indonesia mengumumkan sebuah rencana untuk membangun sebuah perkebunan kelapa<br />
sawit terbesar di dunia di sepanjang wilayah perbatasan Malaysia-Kalimantan. 180 Nunukan<br />
adalah salah satu dari beberapa kabupaten yang akan menjadi tempat perkebunan<br />
tersebut. 181 Pembela lingkunganhidup, pejabat-pejabat internasional, dan bahkan<br />
produsen kelapa sawit telah bersatu untuk menentang proyek tersebut. 182 Menjawab<br />
kritikan ini, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa mereka akan mengurangi luas<br />
perkebunan yang direncanakan tersebut, dan tidak akan mendirikan perkebunan itu di<br />
daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah proyek konservasi internasional untuk<br />
melestarikan keanekaragaman flora dan fauna daerah tersebut, tetapi pemerintah tetap<br />
berencana untuk melanjutkan proyek di wilayah perbatasan di Kalimantan. 183 Timbul juga<br />
kontroversi mengenai adanya kemungkinan bahwa proyek tersebut akan memberikan<br />
sebuah alasan baru bagi pihak militer untuk berpartisipasi dalam kegiatan kehutanan<br />
dengan alasan keamanan negara. 184 Dari penelitian <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> sendiri,<br />
diketahui bahwa pihak militer mempunyai andil dalam beberapa konsesi hutan di<br />
berbagai wilayah di Kalimantan yang direncanakan untuk dijadikan perkebunan kelapa<br />
sawit. 185<br />
179<br />
Ibid.<br />
180<br />
Rendi A. Witular, “Govt plans world’s largest oil palm plantations (Pemerintah merencanakan perkebunan<br />
kelapa sawit terbesar di dunia),” Jakarta Post, 18 Juli 2005. China Development Bank setuju untuk<br />
menyediakan dana sebesar $8 milyar. Shawn Donnan, “Doubts grow over Borneo plantation plan:<br />
Campaigners fear the palm oil project Indonesia agreed with China would grant access to loggers (Timbul<br />
keraguan atas rencana perkebunan di Borneo: Para pelaku kampanye khawatir proyek kelapa sawit yang<br />
disetujui oleh Indonesia dan Cina akan memberikan akses bagi penebang-penebang hutan),” Financial Times,<br />
18 Oktober 2005.<br />
181<br />
Tb. Arie Rukmantara, “Planned giant plantations threatens Borneo forests (Perkebunan raksasa yang<br />
direncanakan mengancam hutan Borneo),” Jakarta Post, 24 Oktober 2005.<br />
182<br />
Lihat, sebagai contoh, Donnan, “Doubts grow…,” Financial Times.<br />
183<br />
World Wildlife Fund, “Presidential support for the Heart of Borneo [Dukungan Presiden bagi Jantung<br />
Borneo],” rilis pers, Februari 2006; Tb. Arie Rukmantara, “Govt seeks new land for border project [Pemerintah<br />
mencari lahan baru bagi proyek perbatasan]", Jakarta Post, 8 Mei 2006.<br />
184<br />
Donnan, “Doubts grow…,” Financial Times; Milieudefensie dan SSNC, “The Kalimantan Border Oil Palm<br />
Mega-Project,” halaman 6-7.<br />
185<br />
Beberapa konsesi semacam ini ada di bawah kontrol satu yayasan angkatan udara, Yayasan Adi Upaya.<br />
Catatan-catatan resmi mengenai konsesi di Kalimantan, yang dikumpulkan dalam satu database oleh dua LSM<br />
Indonesia, yang mengumpulkan dokumen resmi yang kemudian diserahkan kepada pejabat lokal, daerah, dan<br />
pusat, telah diteliti oleh <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> di bulan Juni 2006. Lihat juga Milieudefensie dan SSNC, “The<br />
Kalimantan Border Oil Palm Mega-Project,” hal. 44-44, yang menunjukkan bahwa koperasi angkatan darat,<br />
Puskopad, telah diberi sebuah konsesi di Kalimantan Barat, di sepanjang perbatasan dengan Malaysia, dan<br />
bahwa dua perusahaan militer sebelumnya telah mempunyai hak konsesi tetapi perusahaan-perusaan tersebut<br />
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 48