Harga Selangit - Human Rights Watch

More documents

Recommendations

Info

hasil. 167 Beberapa waktu setelah itu, pada tahun itu juga, ABK mendatangkan sebuah perusahaan Malaysia untuk menebang hutan di wilayah sekitar kabupaten Nunukan dan untuk memasarkan kayu hasil tebangan tersebut bagi ABK. 168 Pola Yang Berulang Di pertengahan tahun 2004, seorang bupati baru di depan umum mengeluh bahwa pejabat-pejabat kabupaten secara mudah telah mengeluarkan ijin penebangan hutan kepada perusahaan-perusahaan kehutanan, tetapi beliau tidak menyebut nama-nama perusahaan tersebut; perusahaan-perusahaan ini telah menjanjikan akan menanam modal mendirikan perkebunan kelapa sawit tetapi sebaliknya hanya menebang hutan untuk diekspor ke Malaysia. 169 Beliau menuduh perusahaan-perusahaan ini telah merusak sekitar dua puluh lima ribu hektar hutan di Nunukan dan memperburuk masalah penebangan liar. 170 Bupati tersebut juga menyebutkan ongkos-ongkos yang timbul di segi sosial. Menurutnya, apa yang terjadi menimbulkan ketegangan dan keresahan sosial yang disebabkan oleh kekecewaan masyarakat atas janji pekerjaan di perkebunan yang tidak pernah menjelma (jadi kenyataan). 171 Yang selanjutnya terjadi menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh bupati tersebut adalah ABK. Perusahaan yang disewa oleh ABK itu tidak dapat memperbaharui ijin penebangan hutannya setelah habis masa berlakunya pada bulan April 2004. 172 Perusahaan induk di 167 Penentang-penentang proyek ini menulis sebuah surat protes yang menjabarkan keluhan-keluhan tentang tuduhan ketidakberesan surat ijin yang dikeluarkan oleh bupati Nunukan. Lampiran Surat No. lst/LSM-VI/2001, 27 Juni 2001, salinan ada di Human Rights Watch. Sepucuk surat lain kepada bupati dan anggota DPRD Nunukan memberikan penjelasan yang lebih terperinci. Surat kepada bupati dan anggota DPRD Nunukan, salinan ada di Human Rights Watch. 168 ABK mengontrak TH Group untuk menebang habis 145 ribu hektar hutan di perbatasan antara kabupaten Tarakan dan Bulungan, di Kalimantan Timur. TH Group mendirikan kantor-kantor di Nunukan untuk tujuan ini. Situs web perusahaan menyebutkan daerah kontrak adalah Simenggaris/Kalimantan Timur, menyebut kliennya (dengan kesalahan ejaan kecil) adalah PT Agrosilva Beta Karti, dan menjelaskan bahwa TH Group telah mendirikan sebuah anak perusahaan yang terdaftar di Indonesia kepada siapa TH Group telah menyerahkan pekerjaan tersebut. Lihat TH Group, “Contact Us: Contracting Services: Land Clearing Works (Hubungi Kami: Jasa Kontrakan: Pekerjaan Pembersihan Tanah),” “Location of Contracting Services in East Malaysia (Lokasi Jasa Kontrakan di Malaysia),” dan “Contracting Services: Current Projects: Land Clearing (Jasa Kontrakan: Proyek yang Sedang Berjalan: Pembersihan Tanah),” [online] http://www.thgroup.com.my/thgroup11/office.html, http://www.thgroup.com.my/thgroup11/location2, dan http://www.thgroup.com.my/thgroup11/current.html. 169 “Cirebon council urges stop to illegal log shipments (Dewan di Cirebon mendorong dihentikannya pengiriman kayu gelap),” Jakarta Post, 2 Agustus 2004. 170 Ibid. 171 “Cirebon council urges stop..,” Jakarta Post. 172 Rizal Hammim, “TH Group submits application to renew Indon timber license (TH Group menyerahkan surat permohonan untuk memperbaharui lisensi kayu Indonesia),” Malay Mail, 16 April 2004. Di awal tahun 2005, kontraktor ini telah menghentikan dan membatalkan semua kegiatan pembersihan tanahnya di Kalimantan Timur untuk ABK. Lim Ai Leen, “Corporate: TH Group faces setback in Indonesia (Perusahaan: TH Group menemui halangan di Indonesia),” The Edge, 7 Maret 2005. HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 46
Malaysia, BOT, tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan Human Rights Watch, tetapi menurut rekan kerja-samanya, Inkopad, ABK menghentikan semua kegiatan bisnisnya pada tanggal 9 Juli 2004, dan setelah itu telah dicabut ijinnya. 173 Pada bulan Agustus 2004, pejabat-pejabat daerah mengatakan mereka akan menyelidiki tuduhan bupati itu sebelum mengambil tindakan terhadap perusahaan manapun. 174 Pada bulan Desember 2004, LSM-LSM melaporkan, sebuah penyelidikan resmi Departemen Dalam Negeri menyimpulkan bahwa ABK telah melakukan kegiatan penebangan hutan dan jual-beli kayu ilegal antar-negara secara besar-besaran. 175 Di bulan yang sama, laporanlaporan yang beredar bebas di masyarakat menunjukkan bahwa Departemen Perhutanan Indonesia telah mencabut ijin ABK. 176 Seolah menghidupkan kembali pengalaman dengan Yamaker bertahun-tahun sebelumnya, satu badan usaha militer sekali lagi diduga telah melanggar hukum, menyebabkan kerusakan lingkungan, dan turut ambil bagian dalam menimbulkan keresahan sosial, tetapi hukuman yang diterima oleh badan usaha itu hanyalah kehilangan hak konsesinya. Sepengetahuan Human Rights Watch, badan usaha militer ini tidak pernah dihukum atas keterlibatan mereka dalam kegiatan ilegal, oknum-oknum yang terlibat tidak pernah diajukan di depan hukum, dan masyarakat setempat tidak mendapatkan ganti rugi atas pengrusakan yang dilakukan terhadap tanah hutan mereka. 177 Inkopad menjelaskan kepada Human Rights Watch bahwa mereka telah melepas saham mereka di ABK dan mengembalikan saham tersebut ke perusahaan induknya, BOT dari Malaysia. 178 Koperasi milik angkatan darat ini tidak bersedia memberikan penjelasan tentang peran mereka dalam penebangan hutan, permasalahan tanah, atau masalah lingkungan yang berkaitan dengan 173 Surat dari Inkopad menjawab pertanyaan dari Human Rights Watch [“Inkopad letter to Human Rights Watch (Surat dari Inkopad kepada Human Rights Watch)”], 6 Desember 2005. 174 “Cirebon council urges stop…,” Jakarta Post. 175 Milieudefensie dan SSNC, ”The Kalimantan Border Oil Palm Mega-Project,” hal. 3, mengutip “Analysis of Indonesian Border Policy Relating to Social, Cultural, and Economic Problems of Border Regions, PT xx together with the Interior Ministry of the Republic of Indonesia (Analisa Kebijakan Perbatasan Indonesia Mengenai Masalah Sosial, Budaya, dan Ekonomi di Wilayah Perbatasan, PT xx bersama dengan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia),” Desember 2004. 176 Surat Keputusan Menteri Perhutanan, SK. 460/Menhut-II/04, “Pembatalan Keputusan Bupati Nunukan No.522.11/027/EK-PRODA/II/2002 tgl. 27-2-2002 ttg Pemberian IUPHHK-HT kepada PT. AGROSILVA BETA KARTIKA seluas 50.000 ha di Simanggaris, Kecamatan Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kaltim,” 3 Desember 2004, dirujuk dalam Peraturan Perundang-undangan Kehutanan Tahun 2004, [online] http://www.dephut.go.id/INFORMASI/BUKU2/DI_2004/II_16.pdf. 177 Wawancara Human Rights Watch dengan seorang pegawai LSM yang kenal baik dengan daerah tersebut; wawancara Human Rights Watch dengan seorang aktifis lingkungan yang bekerja di daerah itu di awal tahun 2000-an. Sudah biasa bahwa pemegang hak konsesi tidak diminta pertanggungjawabannya atas penebangan liar yang terjadi. Lihat juga Milieudefensie dan SSNC, ”The Kalimantan Border Oil Palm Mega-Project,” yang menyebutkan bahwa pemegang hak konsesi yang telah melanggar hukum jarang sekali diminta pertanggungjawabannya, terutama hal. 32-33. 178 Inkopad juga menyatakan bahwa wakil dari pihak militer yang membantu mendirikan ABK sudah tidak bekerja di koperasi. Surat Inkopad kepada Human Rights Watch. 47 HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)
Page 1 and 2: Juni 2006 Volume 18, No. 5(C) Harga
Page 3 and 4: Akronim dan Singkatan Istilah dalam
Page 5 and 6: Ringkasan Keterlibatan perwira angk
Page 7 and 8: Indonesia dalam kegiatan bisnis, da
Page 9 and 10: erlawanan dengan bukti yang ada—m
Page 11 and 12: senang jika tanggung jawab untuk me
Page 13 and 14: Laporan ini ditulis berdasarkan pad
Page 15 and 16: Hubungan antara usaha swadana milit
Page 17 and 18: Ekspansi yang cepat dari hubungan e
Page 19 and 20: tanah yang diaku oleh masyarakat pe
Page 21 and 22: dari suatu investasi besar militer,
Page 23 and 24: Sebelum undang-undang ini dikeluark
Page 25 and 26: yayasan dan koperasi. 39 Selain itu
Page 27 and 28: Pihak angkatan bersenjata biasanya
Page 29 and 30: Di bidang politik, sangatlah sukar
Page 31 and 32: Inpres yang tersebut di atas. Dia j
Page 33 and 34: II. Anatomi Kegiatan Ekonomi Milite
Page 35 and 36: anyak bisnis-bisnis kecil, banyak d
Page 37 and 38: mempunyai sebuah bisnis kayu jati d
Page 39 and 40: menempatkan yayasan di bawah perusa
Page 41 and 42: Kotak 2: Yayasan Militer dan Aset-a
Page 43 and 44: Angkatan Laut: Yayasan Bhumyamca (Y
Page 45 and 46: Koperasi militer ada di tiap-tiap a
Page 47 and 48: menyediakan jasa keamanan bagi Perh
Page 49: sebuah kedok untuk menebang habis w
Page 53 and 54: Kerja Sama Aparat Militer dan Swast
Page 55 and 56: membenarkan bahwa TNI akan menjaga
Page 57 and 58: Copper & Gold Inc., yang mempunyai
Page 59 and 60: untuk keamanan. Perusahaan pertama
Page 61 and 62: Pengakuan seperti ini mendorong pan
Page 63 and 64: • “Bayaran harian kecil-kecilan
Page 65 and 66: yang jelas bagi [Freeport] untuk me
Page 67 and 68: kepolisian. 250 Kelompok ini menamb
Page 69 and 70: mereka di pasar gelap. Koperasi TNI
Page 71 and 72: seorangpun mencoba menjual [di pasa
Page 73 and 74: Pembayaran yang lambat merupakan ke
Page 75 and 76: Tanggapan yang ada hanyalah laporan
Page 77 and 78: Masalah ini telah diselidiki secara
Page 79 and 80: Konflik antara Aparat Militer-Kepol
Page 81 and 82: satuan udara cadangan yang bermarka
Page 83 and 84: Pihak militer dan pejabat pemerinta
Page 85 and 86: Korupsi Besar Sejarah Indonesia mem
Page 87 and 88: Banyak pembelian peralatan militer
Page 89 and 90: yang sama juga terjadi di Maluku; p
Page 91 and 92: diri, diambil oleh tentara yang kem
Page 93 and 94: Di tempat lain di Aceh, sukarelawan
Page 95 and 96: III. Hambatan bagi Reformasi Jika p
Page 97 and 98: Sementara itu, pejabat Departemen K
Page 99 and 100: kualitas data keuangan pemerintah,
Page 101 and 102:
13,7419 triliun (rutin) 7,666 trili
Page 103 and 104:
adalah sekitar 2,26 persen dari GDP
Page 105 and 106:
walaupun telah ada perbaikan, terla
Page 107 and 108:
lisensi yang layak untuk memesan se
Page 109 and 110:
militer, tanpa ada penjelasan atau
Page 111 and 112:
mendarah-daging sehingga pejabat pe
Page 113 and 114:
mengambil uang tersebut dari dana d
Page 115 and 116:
militer. Yayasan militer menggunaka
Page 117 and 118:
Walaupun anggaran Angkatan Bersenja
Page 119 and 120:
Mite 1: Dana yang Dianggarkan untuk
Page 121 and 122:
pembelian peralatan untuk pihak mil
Page 123 and 124:
enar bahwa bisnis-bisnis ini memain
Page 125 and 126:
- “kontrol internal dan mekanisme
Page 127 and 128:
Macam-macam Bisnis Militer yang Lai
Page 129 and 130:
ahwa tujuan perusahaan militer yang
Page 131 and 132:
Ditetapkannya ketentuan ini merupak
Page 133 and 134:
ingin diambil alih oleh pemerintah.
Page 135 and 136:
dijelaskan dalam peraturan-peratura
Page 137 and 138:
Rights Watch secara mandiri berhasi
Page 139 and 140:
untuk tujuan kesejahteraan prajurit
Page 141 and 142:
sumber daya pemerintah yang tidak s
Page 143 and 144:
IV. Rekomendasi Dibiarkannya bisnis
Page 145 and 146:
dari pendapatan di luar anggaran ya
Page 147 and 148:
memadai. Untuk mengatasi masalah in
Page 149 and 150:
Minta Pertanggungjawaban Penuh atas
Page 151 and 152:
tanggung jawab keuangan dan dapat m
Page 153 and 154:
Sejumlah pemerintah dari negara don
Page 155 and 156:
mengenai cara-cara untuk menyediaka
Page 157 and 158:
minyak Inggris-Amerika, BP, telah b
Page 159 and 160:
menyewa TNI untuk mendapatkan layan
Page 161:
Sumpit, PADI Indonesia, dan Walhi-K
show all

Harga Selangit - Human Rights Watch

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?