Harga Selangit - Human Rights Watch

Ringkasan
Keterlibatan perwira angkatan darat dalam [bisnis] pada dasarnya akan memicu
perselisihan, penyalahgunaan kekuasaan, kriminalitas, dan pelanggaran hak asasi
manusia.
—Seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia, lewat surat elektronik
kepada Human Rights Watch, 26 September 2005
Sampai saat ini, keuntungan dari bisnis militer hanya dinikmati oleh perwiraperwira
tinggi militer.
—Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, dikutip di Tempo Interaktif,
23 Februari 2005
Bisnis adalah suatu otonomi … Itu tidak baik untuk hierarki tugas [militer].
—Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Jendral Departemen
Pertahanan dan mantan juru bicara militer Indonesia, dalam sebuah
wawancara dengan Human Rights Watch, 12 April 2006.
Pemerintah sipil tidak akan dapat mengatur pihak militer jika mereka tidak dapat
mengatur keuangan pihak militer. Inilah inti masalahnya.
—Seorang ahli reformasi militer dari negara asing, berbicara kepada
Human Rights Watch, 7 September 2004
Cara pihak militer mendapatkan uang perlu diperhatikan. Kontrol sipil terhadap
angkatan bersenjata merupakan dasar untuk mendirikan angkatan militer yang
profesional dan berasa hormat terhadap hak asasi manusia. Semakin banyak penghasilan
dan pengeluaran pihak militer yang terlepas dari kontrol pemerintah sipil, dan semakin
banyak dana yang dihasilkan sendiri, semakin sulit bagi wewenang sipil untuk melakukan
pengawasan yang berarti. Hal ini akan menciptakan sebuah pemerintah yang tidak
mempunyai kekuatan untuk meminta pertanggungjawaban angkatan bersenjatanya dan
untuk melaksanakan reformasi yang dibutuhkan. Apalagi jika pihak militer tersebut telah
terbiasa menggunakan kekuatan politik dan melanggar hak asasi manusia di luar
jangkauan hukum, maka otonomi keuanganpun akan disalahgunakan.
Usaha swadana aparat militer merupakan suatu kebiasaan yang membudaya di Indonesia.
Sejak hari-hari pertama kemerdekaan, angkatan bersenjata Indonesia telah berhasil
1
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)