Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch Harga Selangit - Human Rights Watch
lima puluh ribu meter kubik kayu bulat setiap tahun. 154 (Bupati Nunukan saat itu juga menandatangani sebuah kontrak yang memberikan sebagian hak milik di ABK kepadanya, tetapi tidak jelas apakah tanda tangan tersebut bersifat pribadi atau sebagai pejabat resmi pemerintah.) 155 Rencana ini memancing amarah penduduk asli yang tinggal di daerah Simenggaris, sebuah wilayah hutan di kabupaten Nunukan di sepanjang perbatasan Malaysia. Sepucuk surat yang ditandatangani oleh sekitar dua puluh kepala adat menjelaskan kekhawatiran mereka. Mereka menentang proyek kelapa sawit itu karena proyek tersebut dikhawatirkan akan menghancurkan hutan yang merupakan tempat bagi mereka untuk mencari makanan, kayu, dan tanaman untuk obat-obatan tradisional. 156 Selain itu, pengumpulan hasil-hasil hutan non-kayu seperti rotan--oleh penduduk setempat-- merupakan sumber penghidupan penting setelah pertanian; mereka juga mendapatkan penghasilan tambahan dari sesekali menebang hutan. 157 Warga Nunukan telah menyaksikan hilangnya hutan-hutan dari daerah yang sangat luas karena usaha penebangan hutan di wilayah tersebut. 158 Pemimpin-pemimpin di daerah tersebut menganjurkan agar proyek kelapa sawit tersebut tidak diteruskan tanpa lebih dahulu mengadakan perundingan untuk meminta persetujuan masyarakat. 159 Kepala-kepala adat tersebut secara terang-terangan menentang keterlibatan militer dalam kegiatan penebangan hutan. Mereka berkata bahwa mereka telah “jera dengan pengalaman PT [Y]amaker.” 160 Kekhawatiran masyarakat bahwa daerah hutan itu mungkin akan ditebang habis juga berasal dari rasa curiga masyarakat bahwa proyek kelapa sawit itu kemungkinan hanyalah 154 Perjanjian Kerjasama No. 525/08/SOSEK/I/2001. Untuk memenuhi target ini, diperkirakan akan dibutuhkan 100,000 meter kubik kayu per tahun. 155 Konflik interes tidak diatur dengan jelas di Indonesia, dan dalam hal ini, bupati Nunukan membubuhkan tanda tangannya “untuk dan atas nama” pemerintah daerah. Perjanjian itu memberi bupati Nunukan 5 persen dari nilai kerja sama tersebut. Ibid. Bupati Nunukan juga diberi jabatan sebagai komisaris perusahaan pada waktu perusahaan itu didirikan. Perjanjian Kerjasama No. 525/08/SOSEK/I/2001. 156 Surat No. 015/FMKD/II/2001. 157 Kusuma Wijaya, Nessy Rosdiana, dan Betha Lusiana, “Livelihood Options dan Farming Systems in the Forest Margins of Nunukan, Kalimantan Timur [Pilihan Hidup dan Sistem Pertanian di Pinggiran Hutan Nunukan, Kalimantan Timur],” dalam Betha Lusiana, Meine van Noordwijk, dan Subekti Rahayu, eds. Carbon Stocks in Nunukan: a spatial monitoring and modelling approach [Timbunan Karbon di Nunukan" pengawasan lingkungan dan pendekatan melalui model , Laporan Tim Pengawas Karbon dari Forest Resource Management dan Carbon Sequestration (FORMACS) Project (Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre - ICRAF, SEA Regional Office, 2005), hal. 13-14. 158 Wawancara Human Rights Watch dengan seorang aktifis lingkungan yang bekerja di daerah ini di awal tahun 2000-an. 159 Surat No. 015/FMKD/II/2001, salinan ada di Human Rights Watch. Juga llihat Milieudefensie dan SSNC, ”The Kalimantan Border Oil Palm Mega-Project [Mega-Proyek Kelapa Sawit di Perbatasan Kalimantan],” hal. 13-16. 160 Surat No. 015/FMKD/II/2001. Nama perusahaan ditulis dengan ejaan lama: PT Jamaker. HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 44
sebuah kedok untuk menebang habis wilayah hutan guna mendapatkan keuntungan secara cepat. Mereka curiga perkebunan kelapa sawit tersebut tidak akan pernah dibangun. Penipuan semacam ini cukup terkenal di Indonesia sehingga ada namanya sendiri, “tipuan perkebunan (plantation hoax).” 161 LSM-LSM memperkirakan hanya sekitar 10 persen dari tiga juta hektar hutan di Kalimantan Timur yang direncanakan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit telah benar-benar dijadikan perkebunan. 162 Ahli-ahli yang telah meneliti sifat tanah di Nunukan sebagai bagian dari studi independen tentang lingkungan alam, menemukan bahwa tanah tersebut tidak cocok untuk kelapa sawit. 163 Selain itu, dirubahnya hutan untuk memenuhi fungsi-fungsi lain, termasuk untuk perkebunan kelapa sawit, turut memperburuk kondisi hutan di Nunukan. Sebuah studi lain yang terkait menemukan bahwa sekitar seperempat dari hutan primer di wilayah sungai di Nunukan yang dulunya sangat subur telah hilang dalam jangka waktu tujuh tahun. 164 Pejabat pemerintah Nunukan pada tahun 2001 menyatakan bahwa perusahan induk ABK, yaitu perusahaan Malaysia, BOT, akan menanamkan modal paling tidak sebesar $4,3 juta dolar untuk membangun sebuah perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan minyak sawit di wilayah tersebut, dan proyek tersebut diperkirakan akan dapat mempekerjakan sebanyak tiga-puluh lima ribu pekerja lokal. 165 Mengabaikan kekhawatiran masyarakat dan permintaan untuk runding, di pertengahan tahun 2001, bupati Nunukan saat itu memberi Inkopad dan ABK ijin untuk melanjutkan proyek tersebut. 166 Anggota-anggota masyarakat mengirimkan surat-surat protes tanpa ada 161 Krystof Obidzinski, “Illegal logging not just about smuggling timber [Penebangan liar bukan hanya tentang penyelundupan kayu],” opini-editorial, Jakarta Post, 7 Juni 2005. Penipuan semacam ini, termasuk pajak yang tidak dibayarkan atas kayu-kayu tebangan, dilaporkan telah membuat Kalimantan Timur menderita kerugian sebesar Rp. 3,5 triliun ($385 juta). Ibid, mengutip koran Kompas. 162 Walhi—Wahana Lingkukan Hidup Indonesia, “European Hunger for Palm Oil and Timber Triggers Expansion of Destructive Palm Oil Plantations on Kalimantan (Kebutuhan Tinggi Eropa terhadap Minyak Kelapa Sawit Menyebabkan Pertumbuhan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan yang Sangat Merusak Alam),” berita pers, 12 April 2006. 163 Wijaya dkk., “Livelihood Options and Farming Systems…,” hal. 11. 164 Penelitian ini mempergunakan gambar-gambar satelit untuk membandingkan lebatnya hutan di tahun 1996 dengan di tahun 2003. Atiek Widayanti, Andree Ekadinata, dan Ronny Syam, “Land Use Changes in Nunukan: Estimating Landscape Level Carbon-Stocks through Land Cover Types and Vegetation Density (Perubahan Guna Tanah di Nunukan: Memperkirakan Tingkat Stok-Karbon di Daratan melalui Tipe Penutup Tanah dan Densitas Tumbuhan),” dalam Carbon Stocks in Nunukan (Stok Karbon di Nunukan), terutama hal. 44-47. 165 “Malaysia’s Beta Omega to Invest in Oil-Palm Cultivation (Beta Omega dari Malaysia Akan Menanamkan Modal dalam Pengembangan Minhak Kelapa Sawit),” Asia Pulse; “Malaysia Ready to Invest US$4.3 billion in E Kalimantan (Malaysia Siap Menanamkan Modal Sebesar US$4.3 milyar di Kalimantan Timur),” Antara, 21 Januari 2001. Dalam artikel kedua, bupati Nunukan salah menyebut nilai investasi ini, $4.3 milyar, dan bukan $4.3 juta). 166 Surat-surat dari bupati Nunukan kepada Inkopad: (1) No. 521.53/112/SOSEK – I/VI/2001; (2) No. 522/200/SOSEK – I/VI/2001; (3) No. 503/108/SOSEK – I/VI/2001, semuanya tertanggal 18 Juni 2001, salinan ada di Human Rights Watch. 45 HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)
- Page 1 and 2: Juni 2006 Volume 18, No. 5(C) Harga
- Page 3 and 4: Akronim dan Singkatan Istilah dalam
- Page 5 and 6: Ringkasan Keterlibatan perwira angk
- Page 7 and 8: Indonesia dalam kegiatan bisnis, da
- Page 9 and 10: erlawanan dengan bukti yang ada—m
- Page 11 and 12: senang jika tanggung jawab untuk me
- Page 13 and 14: Laporan ini ditulis berdasarkan pad
- Page 15 and 16: Hubungan antara usaha swadana milit
- Page 17 and 18: Ekspansi yang cepat dari hubungan e
- Page 19 and 20: tanah yang diaku oleh masyarakat pe
- Page 21 and 22: dari suatu investasi besar militer,
- Page 23 and 24: Sebelum undang-undang ini dikeluark
- Page 25 and 26: yayasan dan koperasi. 39 Selain itu
- Page 27 and 28: Pihak angkatan bersenjata biasanya
- Page 29 and 30: Di bidang politik, sangatlah sukar
- Page 31 and 32: Inpres yang tersebut di atas. Dia j
- Page 33 and 34: II. Anatomi Kegiatan Ekonomi Milite
- Page 35 and 36: anyak bisnis-bisnis kecil, banyak d
- Page 37 and 38: mempunyai sebuah bisnis kayu jati d
- Page 39 and 40: menempatkan yayasan di bawah perusa
- Page 41 and 42: Kotak 2: Yayasan Militer dan Aset-a
- Page 43 and 44: Angkatan Laut: Yayasan Bhumyamca (Y
- Page 45 and 46: Koperasi militer ada di tiap-tiap a
- Page 47: menyediakan jasa keamanan bagi Perh
- Page 51 and 52: Malaysia, BOT, tidak menjawab perta
- Page 53 and 54: Kerja Sama Aparat Militer dan Swast
- Page 55 and 56: membenarkan bahwa TNI akan menjaga
- Page 57 and 58: Copper & Gold Inc., yang mempunyai
- Page 59 and 60: untuk keamanan. Perusahaan pertama
- Page 61 and 62: Pengakuan seperti ini mendorong pan
- Page 63 and 64: • “Bayaran harian kecil-kecilan
- Page 65 and 66: yang jelas bagi [Freeport] untuk me
- Page 67 and 68: kepolisian. 250 Kelompok ini menamb
- Page 69 and 70: mereka di pasar gelap. Koperasi TNI
- Page 71 and 72: seorangpun mencoba menjual [di pasa
- Page 73 and 74: Pembayaran yang lambat merupakan ke
- Page 75 and 76: Tanggapan yang ada hanyalah laporan
- Page 77 and 78: Masalah ini telah diselidiki secara
- Page 79 and 80: Konflik antara Aparat Militer-Kepol
- Page 81 and 82: satuan udara cadangan yang bermarka
- Page 83 and 84: Pihak militer dan pejabat pemerinta
- Page 85 and 86: Korupsi Besar Sejarah Indonesia mem
- Page 87 and 88: Banyak pembelian peralatan militer
- Page 89 and 90: yang sama juga terjadi di Maluku; p
- Page 91 and 92: diri, diambil oleh tentara yang kem
- Page 93 and 94: Di tempat lain di Aceh, sukarelawan
- Page 95 and 96: III. Hambatan bagi Reformasi Jika p
- Page 97 and 98: Sementara itu, pejabat Departemen K
lima puluh ribu meter kubik kayu bulat setiap tahun. 154 (Bupati Nunukan saat itu juga<br />
menandatangani sebuah kontrak yang memberikan sebagian hak milik di ABK<br />
kepadanya, tetapi tidak jelas apakah tanda tangan tersebut bersifat pribadi atau sebagai<br />
pejabat resmi pemerintah.) 155<br />
Rencana ini memancing amarah penduduk asli yang tinggal di daerah Simenggaris,<br />
sebuah wilayah hutan di kabupaten Nunukan di sepanjang perbatasan Malaysia. Sepucuk<br />
surat yang ditandatangani oleh sekitar dua puluh kepala adat menjelaskan kekhawatiran<br />
mereka. Mereka menentang proyek kelapa sawit itu karena proyek tersebut<br />
dikhawatirkan akan menghancurkan hutan yang merupakan tempat bagi mereka untuk<br />
mencari makanan, kayu, dan tanaman untuk obat-obatan tradisional. 156 Selain itu,<br />
pengumpulan hasil-hasil hutan non-kayu seperti rotan--oleh penduduk setempat--<br />
merupakan sumber penghidupan penting setelah pertanian; mereka juga mendapatkan<br />
penghasilan tambahan dari sesekali menebang hutan. 157 Warga Nunukan telah<br />
menyaksikan hilangnya hutan-hutan dari daerah yang sangat luas karena usaha<br />
penebangan hutan di wilayah tersebut. 158 Pemimpin-pemimpin di daerah tersebut<br />
menganjurkan agar proyek kelapa sawit tersebut tidak diteruskan tanpa lebih dahulu<br />
mengadakan perundingan untuk meminta persetujuan masyarakat. 159 Kepala-kepala adat<br />
tersebut secara terang-terangan menentang keterlibatan militer dalam kegiatan<br />
penebangan hutan. Mereka berkata bahwa mereka telah “jera dengan pengalaman PT<br />
[Y]amaker.” 160<br />
Kekhawatiran masyarakat bahwa daerah hutan itu mungkin akan ditebang habis juga<br />
berasal dari rasa curiga masyarakat bahwa proyek kelapa sawit itu kemungkinan hanyalah<br />
154<br />
Perjanjian Kerjasama No. 525/08/SOSEK/I/2001. Untuk memenuhi target ini, diperkirakan akan dibutuhkan<br />
100,000 meter kubik kayu per tahun.<br />
155<br />
Konflik interes tidak diatur dengan jelas di Indonesia, dan dalam hal ini, bupati Nunukan membubuhkan<br />
tanda tangannya “untuk dan atas nama” pemerintah daerah. Perjanjian itu memberi bupati Nunukan 5 persen<br />
dari nilai kerja sama tersebut. Ibid. Bupati Nunukan juga diberi jabatan sebagai komisaris perusahaan pada<br />
waktu perusahaan itu didirikan. Perjanjian Kerjasama No. 525/08/SOSEK/I/2001.<br />
156<br />
Surat No. 015/FMKD/II/2001.<br />
157<br />
Kusuma Wijaya, Nessy Rosdiana, dan Betha Lusiana, “Livelihood Options dan Farming Systems in the<br />
Forest Margins of Nunukan, Kalimantan Timur [Pilihan Hidup dan Sistem Pertanian di Pinggiran Hutan<br />
Nunukan, Kalimantan Timur],” dalam Betha Lusiana, Meine van Noordwijk, dan Subekti Rahayu, eds. Carbon<br />
Stocks in Nunukan: a spatial monitoring and modelling approach [Timbunan Karbon di Nunukan" pengawasan<br />
lingkungan dan pendekatan melalui model , Laporan Tim Pengawas Karbon dari Forest Resource Management<br />
dan Carbon Sequestration (FORMACS) Project (Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre - ICRAF, SEA<br />
Regional Office, 2005), hal. 13-14.<br />
158<br />
Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan seorang aktifis lingkungan yang bekerja di daerah ini di awal<br />
tahun 2000-an.<br />
159<br />
Surat No. 015/FMKD/II/2001, salinan ada di <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong>. Juga llihat Milieudefensie dan SSNC,<br />
”The Kalimantan Border Oil Palm Mega-Project [Mega-Proyek Kelapa Sawit di Perbatasan Kalimantan],” hal.<br />
13-16.<br />
160<br />
Surat No. 015/FMKD/II/2001. Nama perusahaan ditulis dengan ejaan lama: PT Jamaker.<br />
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 44
Change language