Harga Selangit - Human Rights Watch

More documents

Recommendations

Info

kehilangan tanah adat mereka. 141 Keputusan ini juga menciptakan suatu pola yang tetap dianut selama berpuluh-puluh tahun: kepentingan ekonomi militer di bidang kehutanan lebih didahulukan dari kepentingan masyarakat setempat. Selama berpuluh-puluh tahun, Yamaker mengolah tanah tersebut secara tidak beraturan. Penduduk asli di daerah ini menyatakan bahwa penebangan besar-besaran yang dilakukan oleh Yamaker telah mengganggu kehidupan dan tradisi mereka dan menyebabkan “hutan gundul.” 142 Masyarakat setempat juga mengalami kesulitan lain ketika Yamaker sering menghalangi penduduk untuk memasuki daerah hutan tersebut dengan alasan keamanan. 143 Setelah pemerintahan Soeharto jatuh pada tahun 1998, dan dimulainya era reformasi, pemerintah yang baru memutuskan untuk menyelidiki dan membeberkan penyelundupan kayu besar-besaran yang dilakukan oleh Yamaker. 144 Menteri Perhutanan dan Perkebunan saat itu, Muslimin Nasution, mengecam Yamaker karena perusahaan tersebut telah menjalankan bisnis secara ilegal, gagal memperbaiki kesejahteraan masyarakat setempat, dan “merampok [hutan] secara besar-besaran.” 145 Berdasarkan temuan tersebut, di tahun 1999 pemerintah mencabut seluruh hak konsensi Yamaker. 146 Meskipun demikian, pihak militer tetap saja mempunyai kaitan yang erat dengan daerah hutan tersebut. Pemegang hak konsesi yang baru, sebuah badan usaha milik negara, Perhutani, adalah mitra kerja Inkopad, sebuah koperasi angkatan darat yang aktif dalam kegiatan penebangan hutan di wilayah eks-Yamaker. 147 Selain itu, pihak militer juga Earth Netherlands dan The Swedish Society for Nature Conservation (SSNC), ”The Kalimantan Border Oil Palm Mega-Project (Proyek Minyak Kelapa Sawit Raksasa di Perbatasan Kalimantan),” ditulis oleh AIDEnvironment, April 2006, hal. 3. 141 Tanah ini telah ditetapkan sebagai hutan nasional, kemudian hak konsesi tanah tersebut diberikan kepada Yamaker tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada masyarakat pemilik tanah adat tersebut. Wawancara Human Rights Watch dengan seorang aktifis lingkungan yang bekerja di daerah tersebut awal tahun 2000-an, Jakarta, 19 April 2006. 142 Surat No. 015/FMKD/II/2001, dari dua kepala adat Dayak (dan ditandatangani oleh sembilan belas kepala desa) kepada Bupati Nunukan, 2 Februari 2001, salinan ada di Human Rights Watch. 143 Wawancara Human Rights Watch dengan seseorang yang pernah tinggal di Nunukan, Jakarta, 19 April 2006; wawancara Human Rights Watch dengan seorang anggota LSM yang kenal baik dengan daerah ini, Jakarta, Desember 2004. 144 Pemerintah memperkirakan kehilangan pendapatan sebesar Rp. 134 milyar ($1.8 juta) akibat kegiatan penyelundupan Yamaker. “Timber firm linked…,” Jakarta Post; “Perhutani takes over Yamaker’s forest areas [Perhutani ambil alih wilayah hutan Yamaker],” Jakarta Post, 27 Mei 1999. 145 “Defence department’s Kalimantan timber license revoked [Lisensi kayu Departemen Pertahanan di Kalimantan dicabut],” BBC Monitoring Service: Asia-Pacific, 10 April 10 1999, mengutip Kompas, 8 April 1999; dan “Timber firm linked…,” Jakarta Post. 146 “Defence department’s Kalimantan… ,” BBC Monitoring Service. 147 Wawancara Human Rights Watch dengan seorang aktifis lingkungan yang bekerja di daerah ini di awal tahun 2000-an; wawancara Human Rights Watch dengan seorang anggota LSM yang kenal baik dengan daerah ini. Pada bulan April 2000, Perhutani menulis sebuah kesepakatan bersama (memorandum of HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 42
menyediakan jasa keamanan bagi Perhutani. 148 Daripada secara langsung turut menebang hutan, pihak militer memilih untuk menjalin kerja sama dengan penanam modal asing dari Malaysia. 149 Kerja Sama Militer-Swasta Pada tahun 2000, kepentingan ekonomi Inkopad di wilayah eks-Yamaker menjadi lebih besar. Di tahun itu, Inkopad menjalin kerja sama dengan satu perusahaan Malaysia, Beta Omega Technologies (BOT), yang mempunyai rencana mendirikan perkebunan kelapa sawit di kabupaten Nunukan dan di daerah sekitarnya. Inkopad menjadi pemilik dari anak perusahaan BOT yang didirikan di Indonesia, Agrosilva Beta Kartika (ABK), dan beberapa orang dari Inkopad menjabat sebagai direktur di direksi ABK. 150 Hubungan militer tersebut membantu perusahaan baru ini untuk mendapatkan ijin dan kesempatan bisnis baru. 151 Dari pemerintah daerah setempat, ABK mendapat ijin menebang hutan untuk mempersiapkan lahan bagi penanaman kelapa sawit. 152 Pejabat daerah mengatakan bahwa ABK berencana untuk menebang sekitar 150 ribu hektar hutan di kabupaten itu. 153 Sejak awal, sudah jelas bahwa ABK berencana untuk menebang hutan dan menjual kayu bulat hasil tebangan tersebut. Untuk membantu ABK, pemerintah kabupaten Nunukan menyetujui target produksi minimum sebesar understanding) dengan Inkopad (No. 277/017.4/Prod/I, tanggal 17 April 2000, dan kesepakatan bersama (lanjutan) No. 304/017.4/Prod/I, tanggal 27 April 2000). Kedua dokumen ini disebut dalam Kesepakatan Bersama No. 525/122/SOSEK – I/IX/2000, tanggal 7 September 2000, salinan ada di Human Rights Watch. 148 “Perhutani takes over…,” Jakarta Post. 149 Wawancara Human Rights Watch dengan seorang aktifis lingkungan yang bekerja di daerah ini di awal tahun 2000-an; wawancara Human Rights Watch dengan seorang anggota LSM yang kenal baik dengan daerah ini. 150 Kepemilikan ABK dibagi-bagi di antara BOT (60 persen), seorang wiraswasta dari Jakarta (35 persen), dan Inkopad (5 persen). Seorang pejabat militer dan wakil dari Inkopad diangkat sebagai presiden-komisaris ABK, seorang pejabat militer lain diangkat sebagai komisaris; dalam direksi perusahaan ini, TNI diwakili oleh dua direktur. Akta [Pendirian] PT Agrosilva Beta Kartika, 20 Oktober 2000, salinan ada di Human Rights Watch. 151 Sebagai contoh, Inkopad disebut dalam kesepakatan bersama bulan September 2000 antara BOT (perusahaan induk ABK) dan pemerintah daerah Nunukan; seorang wakil dari Inkopad bertindak sebagai saksi dalam penandatanganan dokumen tersebut. Kesepakatan Bersama No. 525/122/SOSEK – I/IX/2000, September 2000, salinan ada di Human Rights Watch. Sebuah perjanjian bulan Januari 2001 antara pemerintah daerah Nunukan dan ABK untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan hutan di wilayah eks-Yamaker menyebutkan “INKOPAD (PT Agrosilva Beta Kartika),” seakan-akan koperasi militer dan perusahaan itu adalah suatu badan yang sama. Perjanjian Kerjasama No. 525/08/SOSEK/I/2001, antara Bupati Nunukan dan PT Agrosilva Beta Kartika, tertanggal 17 Januari 2001, salinan ada di Human Rights Watch. 152 Perjanjian Kerjasama No. 525/08/SOSEK/I/2001. 153 Pengumuman ini diberikan oleh seorang pejabat Kamar Dagang dan Industri setempat. “Malaysia’s Beta Omega to Invest in Oil-Palm Cultivation [Beta Omega dari Malaysia akan Menanamkan Modal dalam Pengembangan Kelapa Sawit],” Asia Pulse, 9 November 2000. 43 HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)
Page 1 and 2: Juni 2006 Volume 18, No. 5(C) Harga
Page 3 and 4: Akronim dan Singkatan Istilah dalam
Page 5 and 6: Ringkasan Keterlibatan perwira angk
Page 7 and 8: Indonesia dalam kegiatan bisnis, da
Page 9 and 10: erlawanan dengan bukti yang ada—m
Page 11 and 12: senang jika tanggung jawab untuk me
Page 13 and 14: Laporan ini ditulis berdasarkan pad
Page 15 and 16: Hubungan antara usaha swadana milit
Page 17 and 18: Ekspansi yang cepat dari hubungan e
Page 19 and 20: tanah yang diaku oleh masyarakat pe
Page 21 and 22: dari suatu investasi besar militer,
Page 23 and 24: Sebelum undang-undang ini dikeluark
Page 25 and 26: yayasan dan koperasi. 39 Selain itu
Page 27 and 28: Pihak angkatan bersenjata biasanya
Page 29 and 30: Di bidang politik, sangatlah sukar
Page 31 and 32: Inpres yang tersebut di atas. Dia j
Page 33 and 34: II. Anatomi Kegiatan Ekonomi Milite
Page 35 and 36: anyak bisnis-bisnis kecil, banyak d
Page 37 and 38: mempunyai sebuah bisnis kayu jati d
Page 39 and 40: menempatkan yayasan di bawah perusa
Page 41 and 42: Kotak 2: Yayasan Militer dan Aset-a
Page 43 and 44: Angkatan Laut: Yayasan Bhumyamca (Y
Page 45: Koperasi militer ada di tiap-tiap a
Page 49 and 50: sebuah kedok untuk menebang habis w
Page 51 and 52: Malaysia, BOT, tidak menjawab perta
Page 53 and 54: Kerja Sama Aparat Militer dan Swast
Page 55 and 56: membenarkan bahwa TNI akan menjaga
Page 57 and 58: Copper & Gold Inc., yang mempunyai
Page 59 and 60: untuk keamanan. Perusahaan pertama
Page 61 and 62: Pengakuan seperti ini mendorong pan
Page 63 and 64: • “Bayaran harian kecil-kecilan
Page 65 and 66: yang jelas bagi [Freeport] untuk me
Page 67 and 68: kepolisian. 250 Kelompok ini menamb
Page 69 and 70: mereka di pasar gelap. Koperasi TNI
Page 71 and 72: seorangpun mencoba menjual [di pasa
Page 73 and 74: Pembayaran yang lambat merupakan ke
Page 75 and 76: Tanggapan yang ada hanyalah laporan
Page 77 and 78: Masalah ini telah diselidiki secara
Page 79 and 80: Konflik antara Aparat Militer-Kepol
Page 81 and 82: satuan udara cadangan yang bermarka
Page 83 and 84: Pihak militer dan pejabat pemerinta
Page 85 and 86: Korupsi Besar Sejarah Indonesia mem
Page 87 and 88: Banyak pembelian peralatan militer
Page 89 and 90: yang sama juga terjadi di Maluku; p
Page 91 and 92: diri, diambil oleh tentara yang kem
Page 93 and 94: Di tempat lain di Aceh, sukarelawan
Page 95 and 96: III. Hambatan bagi Reformasi Jika p
Page 97 and 98:
Sementara itu, pejabat Departemen K
Page 99 and 100:
kualitas data keuangan pemerintah,
Page 101 and 102:
13,7419 triliun (rutin) 7,666 trili
Page 103 and 104:
adalah sekitar 2,26 persen dari GDP
Page 105 and 106:
walaupun telah ada perbaikan, terla
Page 107 and 108:
lisensi yang layak untuk memesan se
Page 109 and 110:
militer, tanpa ada penjelasan atau
Page 111 and 112:
mendarah-daging sehingga pejabat pe
Page 113 and 114:
mengambil uang tersebut dari dana d
Page 115 and 116:
militer. Yayasan militer menggunaka
Page 117 and 118:
Walaupun anggaran Angkatan Bersenja
Page 119 and 120:
Mite 1: Dana yang Dianggarkan untuk
Page 121 and 122:
pembelian peralatan untuk pihak mil
Page 123 and 124:
enar bahwa bisnis-bisnis ini memain
Page 125 and 126:
- “kontrol internal dan mekanisme
Page 127 and 128:
Macam-macam Bisnis Militer yang Lai
Page 129 and 130:
ahwa tujuan perusahaan militer yang
Page 131 and 132:
Ditetapkannya ketentuan ini merupak
Page 133 and 134:
ingin diambil alih oleh pemerintah.
Page 135 and 136:
dijelaskan dalam peraturan-peratura
Page 137 and 138:
Rights Watch secara mandiri berhasi
Page 139 and 140:
untuk tujuan kesejahteraan prajurit
Page 141 and 142:
sumber daya pemerintah yang tidak s
Page 143 and 144:
IV. Rekomendasi Dibiarkannya bisnis
Page 145 and 146:
dari pendapatan di luar anggaran ya
Page 147 and 148:
memadai. Untuk mengatasi masalah in
Page 149 and 150:
Minta Pertanggungjawaban Penuh atas
Page 151 and 152:
tanggung jawab keuangan dan dapat m
Page 153 and 154:
Sejumlah pemerintah dari negara don
Page 155 and 156:
mengenai cara-cara untuk menyediaka
Page 157 and 158:
minyak Inggris-Amerika, BP, telah b
Page 159 and 160:
menyewa TNI untuk mendapatkan layan
Page 161:
Sumpit, PADI Indonesia, dan Walhi-K
show all

Harga Selangit - Human Rights Watch

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?